Industri Petrokimia RI Bakal Diguyur Investasi Besar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian mendorong struktur industri kimia di Indonesia agar semakin dalam dan berdaya saing seiring masuknya sejumlah investasi. 

Pertumbuhan industri ini akan berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi guna mengisi pasar domestik dan ekspor serta menghasilkan substitusi produk impor.

"Selama dua pekan terakhir ini, kami aktif berdiskusi dengan para investor asing yang berminat untuk mengembangkan industri petrokimia di dalam negeri," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (2/8).

Menperin menegaskan, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri kimia merupakan satu dari lima sektor yang akan menjadi pionir dalam penerapan industri 4.0 di Tanah Air. Oleh karena itu, industri kimia mendapat prioritas pengembangan agar lebih produktif, inovatif, dan kompetitif di kancah global. 

"Contohnya, industri petrokimia, sektor hulu yang berperan strategis dalam menunjang berbagai kebutuhan produksi di sejumlah manufaktur hilir," ungkapnya. 

Produk yang dihasilkan oleh industri petrokimia, antara lain digunakan sebagai bahan baku di industri plastik, tekstil, cat, kosmetik dan farmasi.

Airlangga menyebutkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei. Pada kesempatan itu dibahas rencana investasi perusahaan asal UEA, Mubadala.

"Mereka mau bergabung dalam pengembangan industri petrokimia bersama PT Chandra Asri Petrochemical dalam Proyek CAP 2," ujarnya.

Mubadala berkomitmen akan melakukan investasi sebesar USD2,5 miliar. Nilai investasi ini merupakan setengah dari total nilai investasi yang diperlukan untuk mengembangkan fasilitas baru yang akan memproduksi olefin dan polyolefin, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku. 

Selanjutnya, China Petroleum Corporation (CPC) Taiwan juga berencana menggelontorkan dananya di Indonesia melalui kerja sama dengan PT Pertamina (persero). Saat ini, pemerintah menunggu tindak lanjut negoisasi kedua perusahaan tersebut untuk pengembangan komplek industri petrokimia terpadu di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.

"Kami masih menunggu pembicaraan business to business (b-to-b) antara Pertamina dan CPC. Investasi mereka sekitar USD8,62 miliar," imbuhnya. 

Menperin optimistis, dengan nanti beroperasinya sejumlah pabrik petrokimia skala raksasa di Tanah Air, bakal mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik yang besar.

"Saat ini, industri di Indonesia menyerap produk petrokimia dan turunannya sebanyak lima juta ton per tahun. Jumlah ini terus tumbuh. Pabrik-pabrik itu akan beroperasi secara bertahap. Mereka baru selesai sekitar tahun 2023-2025. Dengan demikian, industri petrokimia kita bisa tumbuh lebih baik lagi," paparnya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi telah melakukan pertemuan dengan Bupati Indramayu H. Supendi untuk membahas mengenai pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Indramayu.

"Rapat kerja itu membahas kesiapan Indramayu untuk menyambut investasi yang akan masuk, baik itu kesiapan lahan, air baku, listrik maupun transportasi di kawasan industri tersebut. Kami menindaklanjuti arahan Bapak Menperin untuk mengakselerasi penyiapan daerah dan fasilitasnya," tutur Doddy.

Investasi yang akan masuk ke Kabupaten Indramayu, merupakan kerja sama antara Pertamina dan CPC Taiwan melalui mekanisme b-to-b yang dilakukan dalam bentuk pembangunan pabrik naphtha cracker dan unit pengembangan sektor hilir petrokimia berskala global di Indonesia.

"Dengan terbangunnya pabrik naphtha crackers, Indonesia nantinya dapat mensubstitusi bahan baku impor," ujarnya. 

Investasi tersebut menargetkan dapat membuka lapangan kerja untuk ribuan orang.

Dirjen KPAI juga menyebutkan, pertemuan tersebut membahas mengenai dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam penyediaan lahan untuk investasi CPC Taiwan, kemudian status KPI di Balongan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Indramayu.

Selanjutnya, kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air baku, listrik dalam menunjang rencana investasi, dukungan Pemda dalam percepatan perizinan investasi, kesiapan sumber daya manusia di Indramayu dalam mendukung rencana investasi, dan pemetaan kepemilikan lahan.