Jaksa Agung: Pengancam Presiden Tepat Dijerat Pasal Makar

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 18 Mei 2019 - 11:21 WIB

Jaksa Agung HM Prasetyo (Foto Dok Industry.co.id)
Jaksa Agung HM Prasetyo (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan tersangka pengancam penggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisial HS sudah tepat dijerat dengan pasal makar atas perbuatannya.

"Sama makar juga kan mengancam memenggal kepala presiden, gimana sih. Baca pasal 104 KUHP jelas disitu mengancam memenggal, makanya harus hati-hati bicara itu," ujar dia di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17/5/2019)

Meski mengatakan khilaf dan menyesal saat mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi, tersangka HS disebutnya tetap harus menerima konsekuensi atas tindakannya.

Prasetyo mengatakan hanya mengancam terhitung delik sudah selesai, tinggal penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sesuai pasal yang digunakan.

"Dari situ jaksa menilai lagi, kalau memang layak diteruskan kami limpahkan ke pengadilan. Kami serahkan keputusan hakim. Tidak ada obral-obralan pasal makar, semua berangkat dari bukti yang ada," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai mengatakan ancaman memenggal presiden tidak dapat dikategorikan dan diukur sebagai sebuah permulaan pelaksanaan untuk membunuh presiden.

"Menyebutkan atau bahkan mengancam akan membunuh presiden bisa jadi merupakan suatu delik pidana, tetapi untuk makar hal ini terlalu mengada-ada," ujar Erasmus.

Sesuai Pasal 104 KUHP yang dikenakan kepada HS, delik makar merupakan bagian dari kejahatan terhadap keamanan negara dan tidak berdiri sendiri.

Erasmus mengatakan makar adalah sebuah unsur yang harus diletakkan pada tujuan tertentu dan dalam kasus HS, makar diletakkan bersamaan dengan tujuan untuk membunuh presiden dan seterus mengancam keamanan.

"Untuk membunuh seorang presiden tentu saja dibutuhkan usaha lebih dari sekedar berteriak di depan kamera," ujar dia.

Untuk itu, menurut dia, Pasal 104 KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat orang yang mengancam akan membunuh presiden pada saat suasana demo.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dok. Kementerian PUPR

Senin, 06 Juli 2020 - 10:15 WIB

Lanjutkan Penataan 5 KSPN, Kementerian PUPR Mulai Penataan Kampung Ulos Samosir

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan penataan di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional…

Kunjungan Kehormatan (Courtessy Call) dan Pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Federal Nigeria

Senin, 06 Juli 2020 - 10:10 WIB

Perkuat Kerjasama Militer Pertahanan, Atase Pertahanan RI Dampingi Dubes RI-Abuja Bertemu dengan Menhan Nigeria

Untuk memperkuat diplomasi dan hubungan kerjasama militer pertahanan antara kedua negara, pejabat Atase Pertahanan (Athan) RI Kolonel Arh Bangun Manahan Tanjung mendampingi Duta Besar LBBP RI…

ITDC Kembali Salurkan Masker Bagi Pedagang Asongan

Senin, 06 Juli 2020 - 09:10 WIB

ITDC Kembali Salurkan Masker Bagi Pedagang Asongan

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali dan The Mandalika Lombok,…

KPBI dan PT Asia Sejahtera Mina Jalin Kerjasama Pembelian dan Penjualan Kembali Resi Gudang Rumput Laut

Senin, 06 Juli 2020 - 08:48 WIB

KPBI dan PT Asia Sejahtera Mina Jalin Kerjasama Pembelian dan Penjualan Kembali Resi Gudang Rumput Laut

Dalam kerjasama ini, KPBI melakukan pembelian atas Resi Gudang dari komoditas rumput laut yang dimiliki oleh PT Asia Sejahtera Mina Tbk, dengan ketentuan akan dilakukan pembelian kembali dalam…

Ilustrasi Walikota Surabaya Risma dan Gubernur Jatim Khofifah (ist)

Senin, 06 Juli 2020 - 08:30 WIB

Gawat! Penambahan Pasien Positif 1.607 Orang per Hari, Yurianto: Jatim Tertinggi Cetak 552 Kasus Baru

Mata rantai penularan virus SARS-CoV-2 belum berhenti. Hingga saat ini menurut hasil konfirmasi data gugus tugas nasional ada penambahan kasus positif COVID-19 berjumlah 1.607 orang sehingga…