Jaksa Agung: Pengancam Presiden Tepat Dijerat Pasal Makar

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 18 Mei 2019 - 11:21 WIB

Jaksa Agung HM Prasetyo (Foto Dok Industry.co.id)
Jaksa Agung HM Prasetyo (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan tersangka pengancam penggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisial HS sudah tepat dijerat dengan pasal makar atas perbuatannya.

"Sama makar juga kan mengancam memenggal kepala presiden, gimana sih. Baca pasal 104 KUHP jelas disitu mengancam memenggal, makanya harus hati-hati bicara itu," ujar dia di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17/5/2019)

Meski mengatakan khilaf dan menyesal saat mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi, tersangka HS disebutnya tetap harus menerima konsekuensi atas tindakannya.

Prasetyo mengatakan hanya mengancam terhitung delik sudah selesai, tinggal penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sesuai pasal yang digunakan.

"Dari situ jaksa menilai lagi, kalau memang layak diteruskan kami limpahkan ke pengadilan. Kami serahkan keputusan hakim. Tidak ada obral-obralan pasal makar, semua berangkat dari bukti yang ada," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai mengatakan ancaman memenggal presiden tidak dapat dikategorikan dan diukur sebagai sebuah permulaan pelaksanaan untuk membunuh presiden.

"Menyebutkan atau bahkan mengancam akan membunuh presiden bisa jadi merupakan suatu delik pidana, tetapi untuk makar hal ini terlalu mengada-ada," ujar Erasmus.

Sesuai Pasal 104 KUHP yang dikenakan kepada HS, delik makar merupakan bagian dari kejahatan terhadap keamanan negara dan tidak berdiri sendiri.

Erasmus mengatakan makar adalah sebuah unsur yang harus diletakkan pada tujuan tertentu dan dalam kasus HS, makar diletakkan bersamaan dengan tujuan untuk membunuh presiden dan seterus mengancam keamanan.

"Untuk membunuh seorang presiden tentu saja dibutuhkan usaha lebih dari sekedar berteriak di depan kamera," ujar dia.

Untuk itu, menurut dia, Pasal 104 KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat orang yang mengancam akan membunuh presiden pada saat suasana demo.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Sawah (Dok. Kementan)

Senin, 19 Agustus 2019 - 15:38 WIB

Kementan Minta Kepala Daerah Alokasikan APBD Untuk Cadangan Pangan

Bali - Beberapa wilayah di Indonesia rentan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami. Musim hujan atau kemarau ekstrim (fenomena El Nino dan La Nina) juga berpotensi…

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Senin, 19 Agustus 2019 - 15:33 WIB

Telkom Optimis Raih Kinerja yang Semakin Baik

Jakarta - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) optimis mampu meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2019. Peningkatan pendapatan dan kontribusi dari bisnis digital serta Investasi pembangunan…

Bank BTN akan menjaga laju bisnis perseroan tetap on track hingga akhir 2019

Senin, 19 Agustus 2019 - 14:56 WIB

Aset BTN Tumbuh Tertinggi di Antara 15 Bank Besar

akarta-Bisnis PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang terus melaju positif sukses mengantarkan perseroan mencatatkan diri sebagai bank dengan pertumbuhan aset tertinggi di antara 15 entitas…

Direktur Keuangan Telkom Harry M. Zen, saat paparan publik

Senin, 19 Agustus 2019 - 14:55 WIB

Telkom Ikuti Proses Tender BTS Menara Indosat

Jakarta - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sedang mengikuti proses tender (Base Tranceiver Station/BTS) dari PT Indosat TBK (ISAT).

Arc by Crown Group

Senin, 19 Agustus 2019 - 14:30 WIB

Dua Menara Megah Crown Group Sabet Penghargaan Bergengsi dalam UDIA NSW Awards 2019

Pengembang properti terkemuka di Australia, Crown Group berhasil meraih penghargaan bergengsi untuk dua proyek huniannya di Sydney pada perhelatan UDIA NSW Awards for Excellence 2019, akhir…