Jaksa Agung: Pengancam Presiden Tepat Dijerat Pasal Makar

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 18 Mei 2019 - 11:21 WIB

Jaksa Agung HM Prasetyo (Foto Dok Industry.co.id)
Jaksa Agung HM Prasetyo (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan tersangka pengancam penggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisial HS sudah tepat dijerat dengan pasal makar atas perbuatannya.

"Sama makar juga kan mengancam memenggal kepala presiden, gimana sih. Baca pasal 104 KUHP jelas disitu mengancam memenggal, makanya harus hati-hati bicara itu," ujar dia di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17/5/2019)

Meski mengatakan khilaf dan menyesal saat mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi, tersangka HS disebutnya tetap harus menerima konsekuensi atas tindakannya.

Prasetyo mengatakan hanya mengancam terhitung delik sudah selesai, tinggal penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sesuai pasal yang digunakan.

"Dari situ jaksa menilai lagi, kalau memang layak diteruskan kami limpahkan ke pengadilan. Kami serahkan keputusan hakim. Tidak ada obral-obralan pasal makar, semua berangkat dari bukti yang ada," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai mengatakan ancaman memenggal presiden tidak dapat dikategorikan dan diukur sebagai sebuah permulaan pelaksanaan untuk membunuh presiden.

"Menyebutkan atau bahkan mengancam akan membunuh presiden bisa jadi merupakan suatu delik pidana, tetapi untuk makar hal ini terlalu mengada-ada," ujar Erasmus.

Sesuai Pasal 104 KUHP yang dikenakan kepada HS, delik makar merupakan bagian dari kejahatan terhadap keamanan negara dan tidak berdiri sendiri.

Erasmus mengatakan makar adalah sebuah unsur yang harus diletakkan pada tujuan tertentu dan dalam kasus HS, makar diletakkan bersamaan dengan tujuan untuk membunuh presiden dan seterus mengancam keamanan.

"Untuk membunuh seorang presiden tentu saja dibutuhkan usaha lebih dari sekedar berteriak di depan kamera," ujar dia.

Untuk itu, menurut dia, Pasal 104 KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat orang yang mengancam akan membunuh presiden pada saat suasana demo.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Outlet baru Gulu Gulu Star

Rabu, 16 Oktober 2019 - 21:52 WIB

Sour Sally Group Buka Outlet Gulu Gulu Star di Central Park

Sour Sally Group membuka outlet baru dari Gulu Gulu Star dengan konsep yang lebih besar serta menghadirkan menu yang lebih variatif untuk memanjakan pelangganya. Kali ini Gulu Gulu memilih Central…

Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Deng Boqing

Rabu, 16 Oktober 2019 - 21:18 WIB

Pemerintah Gandeng Tiongkok Garap Bendungan di Sulawesi dan Kalimantan

Penandatanganan Exchange of Letter ini merupakan tanda dimulainya kegiatan Engineering Services persiapan pembangunan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pemerintah…

Amato Rudolph Kembali Cetak Double Winner di ISSOM 2019

Rabu, 16 Oktober 2019 - 20:00 WIB

Amato Rudolph Kembali Cetak Double Winner di ISSOM 2019

Pembalap Amato belia Amato Rudolph mencetak double winner putaran 5 ISSOM 2019 di Sentul International Circuit, Bogor, Jawa Barat Minggu (13/10/2019). Catatan double winner Amato Rudolph, ini…

Kasubdit BUMD Bidang Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bambang Arianto

Rabu, 16 Oktober 2019 - 19:11 WIB

BUMD Dituntut Untuk Siap Dalam Menghadapi Era Industri 4.0

Dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk siap dalam menghadapi berbagai perubahan supaya dapat bersaing dalam dunia usaha yang semakin menggeliat…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Rabu, 16 Oktober 2019 - 19:10 WIB

Pacu Investasi dan Ekspor, Kemenperin Bakal Hapus 18 Regulasi

Kementerian Perindustrian akan menghapus 18 regulasi demi mengantisipasi berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang diprediksi berdampak pada terjadinya resesi global.…