Rawan Penyelundupan, Penertiban Kawasan Batam Segera Dilakukan

Oleh : Herry Barus | Rabu, 16 Januari 2019 - 07:30 WIB

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)
Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Batam- Pemerintah meluncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, demi memastikan penegakan hukum di daerah yang rawan penyelundupan.

"Batam, Kepri dan wilayah pesisir timur Sumatera menjadi area yang mendapat perhatian lebih, dengan penertiban impor di bidang kepabeanan dan cukai," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Batam, Selasa (15/1/2019)

Program itu sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai, menjalin sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan program itu.

Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera juga merupakan lanjutan dari Program Sinergi Penertiban Impor, Cukai dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) yang dideklarasikan pimpinan tinggi antar kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum pada 2017.

"Mulai Juli 2017, sudah melebihi satu tahun, selama ini sinergi yang kami lakukan memberikan dampak positif dalam mengamankan NKRI," kata Menteri kepada awak media.

Dalam melaksanakan Program Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, pemerintah menyusun 11 langkah strategis yang terbagi ke dalam tiga tema besar yaitu Program Sinergi, Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan, serta Operasi Bersama (Joint Operation).

Dalam langkah strategis itu, terdapat beberapa kegiatan, di antaranya penertiban pelabuhan tidak resmi guna mencegah pemasukan atau pengeluaran barang ilegal ke/dari Kawasan Bebas Batam dan pengelolaan "ship to ship area" guna mencegah modus penyelundupan barang dengan cara pembongkaran di tengah laut dari kapal ke kapal tanpa mengindahkan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Kemudian pertukaran data terkait kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan, baik tujuan ke luar daerah pabean maupun antar pulau guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor/ekspor atau barang yang akan masuk/keluar dari Kawasan Bebas Batam.

Pemerintah juga akan membentuk Maritime Domain Awareness (MDA) guna menciptakan pola monitoring yang sinergis antar instansi dalam rangka pengawasan kemaritiman.

Masih dalam program yang sama, pemerintah akan mewajibkan penggunaan Automatic Identification System (AIS) bagi seluruh kapal di Indonesia guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor/ekspor atau barang yang akan masuk/keluar dari Kawasan Bebas Batam.

Lalu membatasi kecepatan bagi kapal nonpemerintah/nonmiliter guna menanggulangi penyelundupan dengan kapal kecil berkecepatan tinggi, menerbitkan kuota impor di Kawasan Batam dan penertiban kuota barang kena cukai yang masuk ke Kawasan Bebas Batam sehingga tidak terjadi kelebihan dan penyalahgunaan kuota.

Serta memanfaatkan analisis komunikasi berbasis IT untuk mendeteksi/mencari pelanggaran/terduga pelaku pelanggaran/tindak pidana, melakukan patroli laut bersama DJBC, TNI dan Polri di daerah perairan sekitar Batam dan Pesisir Timur Sumatera, dan memberlakukan pengawasan berlapis terhadap barang eks-impor ilegal yang diangkut antarpulau dengan tujuan wilayah Pelabuhan Tanjung Priok (dari Batam dan Pontianak).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rizal Ramli (dok RMOL)

Kamis, 25 April 2019 - 23:23 WIB

Rizal Ramli: Target Ekonomi Tahun 2020 Mediocre, Ngapain Jadi Presiden Lagi?

Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah Jokowi sebesar 5,3-5,6% untuk tahun 2020 sangat mengecewakan. Karena, angka itu nyaris sama dengan kinerjanya selama 4,5 tahun terakhir yang…

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita Kordinasi perunggasan

Kamis, 25 April 2019 - 23:08 WIB

Kementan Lakukan Koordinasi Bahas Strategi dan Kebijakan Perunggasan Nasional

Depok, Kementan terus lakukan koordinasi bahas Strategi kebijakan mendukung usaha perunggasan nasional, sejak diberlakukannya Permentan Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan…

 Lokasi pameran rangkaian sepeda motor Harley-Davidson dalam ajang IIMS 2019

Kamis, 25 April 2019 - 21:42 WIB

Ini Dia Deretan Motor Unggulan Harley Davidson di IIMS 2019

Harley-Davidson Motor Company kembali berpartisipasi dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019. Ini merupakan keikutsertaannya yang kedua dalam dua tahun berturut-turut.

Ilustrasi transaksi bawang putih di pasar. (Foto: Halo Malang)

Kamis, 25 April 2019 - 21:24 WIB

Kemendag Izinkan Delapan Perusahaan Impor Bawang Putih

Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat persetujuan impor bawang putih untuk delapan perusahaan seiring melonjaknya harga bawang putih dalam beberapa pekan terakhir ini.

Kapal yang terbakar

Kamis, 25 April 2019 - 19:14 WIB

Kapal MOS Meledak, Kemnaker Tuntut Bayar Hak Korban

Jakarta - Pengawas Ketenagakerjaan masih Selidiki Kecelakaan Kerja di Karimun Kepri, akibat terbakarnya kapal yang terjadi di PT Multi Ocean Shipyard (MOS), Karimun, Kepulauan Riau.