Irjen : Tidak Ada Kompromi Bagi Koruptor di Kementan

Oleh : Wiyanto | Minggu, 06 Januari 2019 - 08:13 WIB

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)
Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Riduan Siahaan menegaskan tidak ada ruang atau kompromi bagi koruptor di Kementerian Pertanian, atau yang mencoba bermain-main dengan anggaran. Kata Justan, konsekuensi bagi koruptor dan yang bermain anggaran adalah pemecatan.

"Tak akan kami beri ruang untuk oknum yang coba main-main. Bukan saja kami beri peringatan, tetapi dipecat," ujar Justan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (5/1).

Menurut Justan, penegasan ini menyusul terbitnya enam surat perintah penyidikan (sprindik) dari Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Kejaksaan Agung RI terkait dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun 2015, di antaranya roda empat, rice transplanter, seeding tray, dan pompa air.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya Mentan Andi Amran Sulaiman selalu menyampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Hasilnya, Kementan dibawah kepemimpinan Amran berhasil meraih penghargaan sebagai Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua tahun berturut turut (2017 dan 2018).

Pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel juga mengantarkan Kementan mendapat predikat WTP pertama dalam sejarah tahun 2016 dan 2017 secara beruntun . Dengan demikian, penyalahgunaan anggaran dan korupsi dengan sistem pengadaan di LKPP e-katalog tidak mungkin dilakukan. Jadi lelangnya bukan di kementan tapi di Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah atau LKPP yang bertanggung langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Justan juga menambahkan, sesuai audit BPK terkait pengadaan Alsin pertanian tahun 2015 tersebut, ditunjukkan oleh tidak adanya temuan kerugian negara pada Audit PDTT BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA. 2014, TA 2015 dan semester I Tahun 2016 pada Ditjen PSP yang dilakukan tahun 2017.

Secara prinsip, Kementan apresiasi bagi KPK, Kejaksaan dan Kepolisian atas kerjasamanya selama ini untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, jajaran Kementan langsung mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pembuktian bahwa lembagaya sangat akuntabilitas, dalam hal ini soal penggunaan anggaran, serta upaya pencegahan penyelewengan.

"Untuk pencegahan, utamanya mengecek anggaran yang sudah disalurkan khususnya alat mesin pertanian. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Justan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama Finnet, Bona L. Parapat.

Selasa, 23 April 2019 - 21:09 WIB

Selaraskan Program Kementerian BUMN, Finnet Luncurkan Logo dan Tagline Baru

Finnet, salah satu entitas bisnis Telkom Group, meluncurkan logo baru Finnet dan Finpay di Hotel Alana, Yogjakarta, Selasa (23/04/2019). Kegiatan yang digelar bersamaan dengan gathering bersama…

Konferensi pers Grand Opening John Robert Powers Menara Astra Sudirman

Selasa, 23 April 2019 - 21:00 WIB

Pindah ke Menara Astra, John Robert Powers Indonesia Tawarkan Dua Program Baru

Sekolah kepribadian John Robert Powers (JRP) Indonesia hari ini resmi memindahkan kantor pusatnya dari Lippo Kuningan ke Menara Astra, Sudirman, Jakarta. Pemindahan kantor itu bertujuan untuk…

Ilustrasi kantong plastik

Selasa, 23 April 2019 - 20:45 WIB

Perda Larangan Kantong Plastik Ganggu Perekonomian Nasional

Pemerintah pusat melalui Kementrian Perindustrian (Kemenperin) meminta seluruh pemerintah daerah tidak menerbitkan peraturan daerah (perda) yang melarang peredaran kantong dan kemasan plastik.…

Kedua dari kiri: Alexander marwata - Wakil Ketua KPK, Muhammad Sigit - Deputi Bid Pencegahan dan paling kanan: S. Alexander Sianturi dari Treasure ACFE

Selasa, 23 April 2019 - 20:31 WIB

Jakpro Leaders Talk: BUMD DKI Jakarta Perkuat GCG Tegakkan Integritas

Jakarta– PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menginisiasi kebersamaan lintas BUMD se-DKI Jakarta untuk memperkuat Good Corporate Governance (GCG) sebagai upaya preventif berkelanjutan agar terhindar…

Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Muffidah Jusuf Kalla didampingi Yanti Isfandiary Airlangga serta Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih saat meninjau stan pameran kerajinan

Selasa, 23 April 2019 - 20:30 WIB

IKM Jadi Tonggak Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Hal ini lantaran para pelaku IKM membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya…