SPKS Anggap Presiden Jokowi Lakukan Blunder untuk Masalah Sawit

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk meminta petani kelapa sawit yang sedang berhadapan dengan anjlok nya harga sawit untuk menggantikan dengan Jengkol dan Petei sangat disesalkan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit.

“Seharusnya, Bapak Presiden membuat rencana aksi untuk stabilisasi harga komoditas bukan malah meminta petani gantikan dengan jengkol, “tegas Mansuetus Darto, Sekretaris Jendral SPKS.

Jika melihat kebijakan yang sudah di susun oleh Pemerintahan Joko Widodo terdapat beberapa hal yang relefan antara lain adalah inpres no 8 tentang moratorium sawit yang dapat mencegah over produksi minyak sawit, PP 24 tentang penghimpunan dana perkebunan serta Reforma Agraria.

Dengan beberapa kebijakan ini, seharusnya Presiden tinggal melakukan monitoring terkait implementasinya di lapangan. Adapun kebijakan lainnya adalah permentan No 1 tahun 2018 tentang penetapan harga sawit dimana dalam permentan kni sudah ada arahan agar perusahaan sawit wajib membeli Tandan Buah Sawit dari petani swadaya secara lansung melalui kelembagaan petani.

Mamun, prakteknya dilapangan tidak berjalan efektif. Inpres moratorium ataupun peraturan teknis harga sawit yang telah di susun oleh kementerian pertanian tidak berjalan efektif karena ada praktek bisnis yang sudah sangat mapan dan merugikan yang sudah berlansung lama yang terus di tradisikan dalam kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, petani terus menerus jual ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah.

Mansuetus Darto menganggap, ucapan presiden itu merupakan blunder besar ketika Pak Joko Widodo sedang ingin menaikkan electoralnya bagi petani perkebunan yang suara-nya sangat besar kurang lebih 10% suara.

“Dengan harga komoditas perkebunan yang makin terpuruk tentunya bisa saja akan merubah pilihan masyarakat petani di desa-desa perkebunan. Tidak hanya sawit tapi juga karet yang harga nya sedang anjlok, “tegas Mansuetus.

SPKS meminta presiden untuk memperkuat monitoring bila perlu presiden lansung turun tangan untuk menggerakkan perusahaan-perusahaan saeit membeli lansung dari petani swadaya. Sebab itu huga menjadi salah satu point penting dari Inpres moratorium sawit untuk peningkatan produktivitas.

Dengan adanya kemitraan lansung dengan petani tanpa harus melalui tengkulak, petani sawit swadaya diharapkan akan menambah income nya menjadi 30% dari harga TBS yang ada saat ini sebesar Ro.600/kg di petani swadaya. Sementara petani harga di petani plasma sudah berkisar Rp.1100/kg.

“Selain itu, Presiden juga diminta untuk lebih tegas dan membentuk satuan tugas khusus sawit khususnya terkait dengan harga komoditas karena ada praktek bisnis yang buruk dan merugikan petani antara perusahaan dan tengkulak yang sudah bertradisi dikebun sawit. SATGAS tersebut harus bekerja cepat untuk mengawasi praktek-praktek buruk tersebut agar petani tidak terus menerus jadi korban,” terang Darto.