Kementan Tegaskan Tak Pernah Rilis Data Pangan

Oleh : Herry Barus | Selasa, 18 Desember 2018 - 11:30 WIB

Panen Padi (Foto Dok Industry.co.id)
Panen Padi (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah merilis data pangan mengingat seluruh data pangan, khususnya produksi beras diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Dalam hak jawabnya atas pemberitaan salah satu pengamat yang menyarankan data pangan diaudit, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri menjelaskan sejak Orde Baru, semua data diperoleh satu pintu di BPS.

BPS merilis data produksi beras sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

"Kementan itu tupoksinya adalah memproduksi pangan dan harus fokus memenuhi produksi. Kementan tidak punya tanggung jawab secara yuridis untuk menyusun data pertanian," kata Kuntoro saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin (17/12/2018)

Kuntoro menegaskan Kementan bertugas di bidang produksi pertanian sesuai Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Perpres Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Oleh karena itu, semua data bersumber dari BPS. Hanya saja, kini data BPS yang baru dirilis menggunakan metode baru yakni metode Kerangka Sampling Area (KSA).

Rilis BPS tentang Perbaikan Metodologi Perhitungan Data Produksi Beras dengan Kerangka Sampel Area (KSA), diumumkan setelah melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dengan pendekatan KSA, BPS mengoreksi perkiraan produksi beras yang selama ini digunakan Kementan. BPS menyatakan Indonesia surplus beras sebanyak 2,85 juta ton pada tahun ini.

Berdasarkan perhitungan luas panen, diperkirakan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 49,65 juta ton hingga September 2018. Sampai akhir tahun, diperkirakan total produksi GKG tahun 2018 mencapai 56,54 Juta ton atau setara dengan 32,42 Juta ton beras.

Namun begitu para pemerhati pembangunan pertanian di tanah air menilai, data baru BPS membuat Kementan menghadapi dilema.

Hal tersebut karena perbaikan data produksi akan berujung ke banyak hal yang terkait dengan kebijakan dan pertanggungjawaban anggaran, program, sekaligus penilaian kinerja kementerian yang bersangkutan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan sebelumnya juga menegaskan kepada seluruh pihak untuk meninggalkan polemik data pangan, setelah rilis data produksi beras Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan baru.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Peduli ODHA, Pegadaian Serahkan Bantuan Sebesar Rp.41 Juta di Sragen

Jumat, 24 Januari 2020 - 21:56 WIB

Peduli ODHA, Pegadaian Serahkan Bantuan Sebesar Rp.41 Juta di Sragen

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Pemimpin Wilayah Pegadaian Semarang Mulyono kepada penerima bantuan berinisial AS.

Bioskop CGV* Cinemas

Jumat, 24 Januari 2020 - 21:37 WIB

Lanjutkan Ekspansi di 2020, CGV Luncurkan Layar Starium di Bogor

Hadir dengan tujuh layar pada debutnya di Sentul Bogor kini CGV* ada di 68 lokasi dengan 396 layar yang tersebar di 35 kota dan 16 Provinsi di Indonesia

 Menkominfo Johnny G Plate mengadakan pertemuan dengan President Qualcomm Cristiano Amon

Jumat, 24 Januari 2020 - 21:18 WIB

Menkominfo Bahas Kerja Sama Pengembangan Teknologi 5G dengan Qualcomm di Davos

Menteri Johnny menyampaikan bahwa Indonesia berpeluang besar dan sedang bersiap untuk menjadi digital hub di kawasan Asia.

Evelina F. Pietruschka selaku Presiden Komisaris WanaArtha Life.

Jumat, 24 Januari 2020 - 18:32 WIB

WanaArtha Life Ambil Bagian di World Economic Forum Annual Meeting 2020

Switzerland-PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau yang lebih dikenal dengan WanaArtha Life kembali ambil bagian di World Economic Forum Annual Meeting 2020 yang ke-50, tanggal 21-24 Januari…

Ilustrasi penipuan

Jumat, 24 Januari 2020 - 17:03 WIB

Sepeda Listrik Murah Menjamur, Waspada Penipuan

Transaksi penipuan online seakan tak pernah henti dilakukan. Berbagai cara dan modus dilakukan untuk meraih keuntungan besar, meskipun ada ancaman pidana yang siap menjerat para pelaku.