Terobosan Lahan Rawa Demi Untuk Masa Depan Indonesia

Oleh : Wiyanto | Selasa, 27 November 2018 - 16:41 WIB

Beras (Foto/Rizki Meirino)
Beras (Foto/Rizki Meirino)

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Kementrian Pertanian (Kementan) terus menggaungkan cita-cita Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045. Menteri Pertanian Amran Sulaiman sendiri telah menyiapkan peta jalan pengembangan Komoditas Pertanian Strategis Menuju Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia. Pada Tanggal 21 November 2018, bahkan Kementan kembali memperkenakan terobosan.

Ratusan ribu hektar rawa yang tersebar di enam provinsi akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif. Hal ini dilakukan untuk mendorong kesejahteraan petani berbasis koperasi yang dikorporasikan melalui program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI).

Menteri Pertanian mengatakan, sebagai langkah awal, Serasi akan memilih enam provinsi yang memiliki optimalisasi lahan seluas 400 ribu hektar. Keenam Provinsi ini adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Tengah. Amran menjelaskan, pemanfaatan rawa seharusnya saling terintegrasi antara lahan ternak, perkebunan dan sawah. Menurut dia, program ini merupakan mimpi lama yang baru terealisasi tahun ini.

"Optimasi untuk merubah lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif merupakan terobosan baru. Sebab, begitu sulitnya memperluas lahan sawah yang sudah ada karena beralih fungsi, walaupun sudah ada Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)", ujar Mentan Amran.

Amran mengakui terobosan baru ini membutuhkan berbagai instrumen. Baik secara makro (kebijakan dan regulasi), maupun mikro (riset, inovasi, dan kewirausahaan).

"Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 38 tanggal 18-21 Oktober tahun 2018 lalu di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan membuka mata kita semua. Bahwa ada potensi besar lahan yang selama ini terlupakan dan kurang mendapat perhatian dan sangat potensial mendukung visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia tahun 2045", jelas Amran.

Ia merinci, ada 34,4 juta hektar lahan rawa tersebar di seluruh pelosok tanah air dan memiliki potensi sebagai sentra. Terdiri atas dari lahan pasang surut seluas 20,1 juta hektar dan lahan rawa lebak seluas 13 juta hektar.

Model Optimalisasi Lahan Rawa yang dikembangkan di Jejangkit Barito Kuala adalah sebuah model di mana partisipasi pemerintah pusat dan daerah dalam program tersebut sangat besar.

"Pada model lain yang berkembang di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, pemanfaatan lahan rawa untuk pengembangan tanaman pangan khususnya padi ternyata melibatkan unsur swasta besar sebagai leading aktornya", terangnya.

Hindari Sengkarut Kepemilikan Lahan

Pengamat pertanian Universitas Gadjah Mada Jangkung Handoyo Mulyo mengingatkan, perlu dipikirkan bagaimana menata atau menawarkan model lain. Di mana partisipasi swasta kecil dan koperasi bahkan Gapoktan bisa dilibatkan dalam program optimalisasi lahan rawa ini. Termasuk apabila menjadi leading sektor. Perlu pula mempertimbangkan bagaimana mekanismenya apabila ada pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat tertarik untuk berpartisipasi pada kegiatan ini. Tentu dengan cara dan mekanisme yang terkendali.

"Upaya melibatkan swasta sebagai alternatif membangun di tengah keterbatasan anggaran pemerintah semestinya diapresiasi, salah satunya adalah dengan menkorporetkan koperasi", kata Jangkung.

Sedangkan persoalan lain yang perlu mendapat perhatian semua stakeholder pertanian dan pemerintah, yaitu persoalan hukum atau payung hukum terkait pemanfaatan lahan rawa ini. Mesti ada payung hukum yang jelas untuk menaungi kegiatan usaha tani di lahan rawa ini. Jangan sampai terjadi sengkarut kepemilikan lahan apabila areal sawah rawa berkembang dengan baik. Karena upaya memanfaatkan lahan rawa lebak maupun lahan rawa pasang surut akan bersentuhan dengan pemanfaatan areal yang menjadi domainnya instansi lain seperti Perhutani atau Kementerian Kehutanan terutama ketika membangun jaringan irigasinya.

"Instansi lain yang mungkin berhimpit dengan kegiatan itu juga bisa jadi Pemerintah Daerah atau Kementerian DKP kalau menyangkut areal pesisir",terang Jangkung.

Bagaimanapun juga tambahnya, terobosan terkait pengelolaan lahan rawa perlu didukung dan diaperesiasi. Apalagi langkah-langkah strategis telah dipersiapkan dan diluncurkan sebagai sebuah program.

Keberhasilan dari pemanfaatan lahan rawa ini sangat strategis untuk kemajuan pertanian dan menjadikan Indonesia sebagai Lumbung pangan Dunia tahun 2045.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama Finnet, Bona L. Parapat.

Selasa, 23 April 2019 - 21:09 WIB

Selaraskan Program Kementerian BUMN, Finnet Luncurkan Logo dan Tagline Baru

Finnet, salah satu entitas bisnis Telkom Group, meluncurkan logo baru Finnet dan Finpay di Hotel Alana, Yogjakarta, Selasa (23/04/2019). Kegiatan yang digelar bersamaan dengan gathering bersama…

Konferensi pers Grand Opening John Robert Powers Menara Astra Sudirman

Selasa, 23 April 2019 - 21:00 WIB

Pindah ke Menara Astra, John Robert Powers Indonesia Tawarkan Dua Program Baru

Sekolah kepribadian John Robert Powers (JRP) Indonesia hari ini resmi memindahkan kantor pusatnya dari Lippo Kuningan ke Menara Astra, Sudirman, Jakarta. Pemindahan kantor itu bertujuan untuk…

Ilustrasi kantong plastik

Selasa, 23 April 2019 - 20:45 WIB

Perda Larangan Kantong Plastik Ganggu Perekonomian Nasional

Pemerintah pusat melalui Kementrian Perindustrian (Kemenperin) meminta seluruh pemerintah daerah tidak menerbitkan peraturan daerah (perda) yang melarang peredaran kantong dan kemasan plastik.…

Kedua dari kiri: Alexander marwata - Wakil Ketua KPK, Muhammad Sigit - Deputi Bid Pencegahan dan paling kanan: S. Alexander Sianturi dari Treasure ACFE

Selasa, 23 April 2019 - 20:31 WIB

Jakpro Leaders Talk: BUMD DKI Jakarta Perkuat GCG Tegakkan Integritas

Jakarta– PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menginisiasi kebersamaan lintas BUMD se-DKI Jakarta untuk memperkuat Good Corporate Governance (GCG) sebagai upaya preventif berkelanjutan agar terhindar…

Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Muffidah Jusuf Kalla didampingi Yanti Isfandiary Airlangga serta Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih saat meninjau stan pameran kerajinan

Selasa, 23 April 2019 - 20:30 WIB

IKM Jadi Tonggak Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Hal ini lantaran para pelaku IKM membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya…