INDUSTRY.co.id - Kuta- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor buah manggis Bali yang langsung menuju Tiongkok tanpa melalui negara perantara sehingga ditargetkan membuka peluang ekspor lebih besar mengingat Tiongkok merupakan salah satu pangsa pasar utama.
"Tahun lalu harus transit di Singapura dan Malaysia sekarang sudah langsung tujuan. Kami lakukan bilateral, sudah diterima langsung," katanya usai melepas ekspor manggis di gedung logistik Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis (6/9/2018)
Dengan demikian, ia optimistis ekspor manggis seluruh Indonesia dapat meningkat hingga 40 ribu ton atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Upaya mendongkrak ekspor tersebut, kata dia, juga diharapkan menghasilkan devisa bagi negara sehingga dapat memperkuat nilai tukar rupiah.
Ekspor manggis Pulau Dewata itu dilakukan oleh eksportir PT Radja Manggis Sejati sebanyak 7 ton senilai sekitar Rp400 juta menuju Beijing dan Guangzhou, China, melalui jalur udara.
Sementara itu Direktur Utama Radja Manggis Sejati Jro Putu Tesan kepada Antara mengatakan ekspor kali ini akan mengawali pengiriman selama periode September 2018 hingga April 2019 yang ditargetkan mencapai minimal 9.000 ton untuk empat importir di China.
"Ekspor yang ini baru lima persen dan akan bertahap dilakukan. Ini baru panen sisipan karena puncaknya itu pada November hingga Desember. Target per hari kami ekspor 50-60 ton," katanya sehingga optimistis target 9.000 ton dapat dicapai.
Ia memperkirakan nilai dari total target ekspor manggis ke negeri dengan ikon panda seberat 9.000 ton itu mencapai Rp100 miliar. Periode pengiriman kali ini merupakan gelombang kedua setelah pada tahun 2017 pihaknya dapat mengekspor langsung ke China sebanyak 4.000 ton.
Manggis lokal Bali itu dipanen dari perkebunan di Buleleng, Tabanan dan Negara yang diminati pangsa pasar mancanegara salah satunya pasar raksasa China. Sejak tahun 2012, eksportir itu mengaku mengirim buah mungil tersebut melalui negara ketiga seperti melalui Vietnam dan Thailand sehingga produk dari Bali itu kemudian diberi label negara perantara itu.
"Dulu standar prosedur dari negara tujuan sering kami abaikan karena negara perantara memberikan kemudahan seperti dari Thailand dan Malaysia. Sekarang setelah pemerintahan Jokowi ada negosiasi dengan Tiongkok, kami baru bisa masuk tahun 2017, jadi kami menunggu lima tahun," ucapnya.
