Danantara sebuah Keniscayaan

INDUSTRY.co.id - Editorial Jakarta-Di bulan kedua awal tahun ini, tepatnya 24 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto resmi meluncurkan lembaga investasi baru  bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lebih menterengnya disebut Sovereign Wealth Fund (SWF).

Kehadiran bayi baru itu terinspirasi oleh digdaya Temasek Singapura yang dinilai sukses dalam pengelolaan aset negara, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sesuai janji kampanyenya saat Pilpres, Prabowo bertekad ingin mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan dan Indonesia akan menjadi salah satu negara besar di dunia. Janji itu memang sudah terekam jelas dalam ingatan setiap rakyat Indonesia dan terus menagih janji itu.

Selama puluhan tahun, Indonesia memang gagal mengelola kekayaan alam yang dipercayakan kepada BUMN. Jika kita membuka data sejarah BUMN--di awal kemerdekaan, Indonesia pernah memiliki BUMN hingga mencapai angka 820 sebagai hasil nasionalisasi perusahaan asing atau swasta.

Namun sayangnya, jumlah itu tak cukup ampuh mendongkrak ekonomi bangsa. Bandingkan dengan Singapura. Negara seluas wajan itu sukses menjadi negara maju dan berpengaruh di dunia kendati hanya memiliki 1 BUMN Temasek, tapi bisnisnya mendunia. Miris, kita cuma mengelus dada.

Terasa kelahiran Danantara sebagai jawaban akan kebutuhan bangsa saat ini. Melalui Danantara, insan-insan kompeten bangsa ini bisa mengelola semua potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah di bumi Nusantara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke.

Danantara yang disebut oleh Prabowo sebagai sejarah baru dalam kemandirian ekonomi patut di apresiasi. Apalagi sejak awal dilantik menjadi Presiden RI, sosok tambun yang dikenal  pinter itu diharapkan bisa melahirkan terobosan brilian dalam membenahi carut marutnya tata kelola kekayaan negara terutama BUMN.

Tapi patut dicatat, euforia kelahiran Danantara sebagai lembaga investasi boleh boleh saja. Pengelolaannya termasuk siapa saja yang duduk di dalamnya perlu selalu dikawal dan diawasi. Apalagi lembaga ini akan mengelola aset negara dengan jumlah mencapai 900 miliar dolar AS atau setara Rp14.700 triliun. Jumlah ini tentu sebuah nilai yang fantastis dan menggiurkan.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, sudah berjanji akan menerapkan investasi yang transparan dan kompetitif.

Ya memang! Di satu sisi, kita sambut terobosan brilian ini sebagai tempat kita menyimpan asa. Namum di sisi lain, kita patut memberikan catatan kritis: sebenarnya untuk apa Danantara ini dilahirkan?

Bukankah sudah ada holding holding BUMN per sektor? Apakah pendirian ini tidak terlalu prematur? Karena lahir di tengah kondisi keuangan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja dan kekhawatiran nantinya akan menjadi proyek bancakan korupsi?

Belum lagi kita dihantui oleh payung hukum di UU BUMN. Dari berbagai argumen liar di media massa dan medsos disebutkan, Danantara tidak bisa dilakukan audit, baik oleh BPK atau KPK kecuali ada permintaan dari DPR.

Bukankah ini sebagai sebagai sinyal bahaya? Karena bisa berpengaruh pada keputusan soal keberadaan uangnya yang disimpan bank Himbara atau Himpunan Bank Negara yang dikelola oleh BUMN.

Hal ini juga sudah diperingatkan oleh Analis dari Kiwoom  Sekuritas,  Oktavianus Audi. Dia mengatakan, superholding di negara singa diawasi oleh parlemen dan diaudit oleh auditor independen. Sementara Danantara justru tidak berada di bawah pengawasan BPK dan KPK. Nah ini yang membuat kita was-was sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitasnya.

Apalagi berbagai kasus yang menghantui pikiran kita, tentu tidak hilang begitu saja. Seperti kasus Asabri dan Jiwasraya yang sampai hari ini nasibnya tidak jelas. Belum lagi kekhawatiran siapa saja orang-orang yang menduduki kursi-kursi empuk Danantara. Apakah dijamin profesional, kompeten dan bukan orang-orang titipan, terutama perwakilan partai politik?

Tapi okelah! Lupakan bayangan buruk itu. Kita percaya Prabowo memiliki tujuan mulia dengan harapan besarnya agar Indonesia menjadi negara yang mandiri alis berdiri di atas kaki sendiri. Harus membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan serta memastikan bahwa sumber daya yang kita miliki dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Harapan lain adalah Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi domestik. Kalau dicermati, tentu ini juga bagian dari kehausan Prabowo untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini salah urus, seperti halnya dalam pengelolaan BUMN yang tidak memiliki efek berarti bagi kesejahteraan rakyat.

Puluhan tahun BUMN selalu menjadi "sapi perahan" penguasa. Tentu saja selalu dikait-kaitkan dengan kepentingan politik. Jadi sapi perahan politisi dan maraknya KKN.

Kemudian, ketika negeri ini  mengalami penggeseran  peta politik dengan hancurnya rezim orde baru pada tahun 1988, tercatat sudah beberapa kali penguasa BUMN berganti. Sialnya, semua pergantian itu selalu diikuti oleh perombakan secara besar-besaran di level kebijakan maupun jajaran elit kantor Kementerian BUMN. Belum lagi program  yang dicanangkan pendahulu dijalankan, menteri baru sibuk menyusun program baru, menyebabkan format pengolahan BUMN-BUMN tidak punya arah yang pasti.

Melihat rekam jejak kita dalam mengelola BUMN, kita banyak berharap kepada Presiden Prabowo melalui kehadiran Danantara. Agar bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan menjadi instrumen pembangunan nasional yang lebih optimal dalam mengelola kekayaan Indonesia.

Setidaknya, ini bagian dari keseriusan Presiden Prabowo akan janji-janjinya saat kampanye Pilpres tahun lalu, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029, menggarap sektor energi terbarukan (40 persen), infrastruktur digital (25 persen) dan ketahanan pangan (15 persen). Kita menaruh harapan, semua target dapat terealisasi.

Kita tetap mengapresiasi rencana Presiden Prabowo ini. Apalagi kehadiran Danantara diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat dan juga bukti komitmen pemerintah yang disiplin dalam menata keuangan yang bertanggung jawab.

Temasek bukan sekadar dikagumi tapi kita harus meniru cara Temasek yang sukses dalam tata kelola dan akuntabel. Karena itu menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa pengawasan yang baik, akan sulit bagi Danantara untuk menarik kepercayaan investor.

Oleh karena itu, kita patut apresiasi terobosan besar Presiden Prabowo yang rindu akan kejayaan bangsa, langkah awalnya lewat pembentukan Danantara. Kehadiran Danantara sebuah keniscayaan. (Kormensius Barus)