INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dinamika politik seperti Pilkada serentak kerap kali dianggap sebagai 'batu sandungan' akselerasi ekonomi, seiring meningkatnya akselerasi ketidakpastian sehingga terjadi aksi 'wait and see'. 

Advertisement

Disisi lain Pilkada juga bernuansa optimisme membawa angin perubahan dan menjadi mesin pendorong perekonomian di daerah. 

Namun, sejauh ini berbagai indikator ekonomi belum memberikan sinyal akan hadirnya optimisme ini. Inflasi belum mampu menjinakkan laju rupiah yang semakin melemah. 

Advertisement

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi pada Juni 2018 sebesar 0,59 persen. Inflasi tahun kalender tercatat 1,90 persen, sementara inflasi dari tahun ke tahun 3,12 persen.

Peneliti Institute Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esa Suryaningrum mengatakan, secara umun inflasi hingga Juni 2018 tergolong rendah, namun harga di sektor transportasi dan bahan makanan tetap tidak dapat dikendalikan secara efektif.

Advertisement

"Pada lebaran kali ini, kedua kelompok tersebut menjadi penyumbang tertinggi inflasi Juni 2018," kata Esa di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Ditambahkan Esa, meskipun inflasi relatif rendah jika dibandingkan tahun lalu, perlu digarisbawahi inflasi dari Mei-Juni meningkat sangat tajam, akibatnya daya beli masyarakat melemah, serta pertumbuhan ekonomi pun semakin melambat. 

Advertisement

"Adanya faktor Pilkada dan lebaran yang notabennya bisa dijadikan mesin pendongkrak untuk konsumsi ternyata tidak, karena daya beli masyarakat melemah," tegasnya. 

Selain itu, Anomali semakin besarnya impor khususnya barang konsumsi ditengah depresiasi, semakin memicu pelemahan rupiah. Dampaknya akan terasa pada kenaikan harga-harga barang konsumsi tidak tahan lama, makanan dan minuman rumah tangga, serta BBM. 

"Artinya potensi imported inflation semakin meningkat dan akan berujung pada penurunan daya beli masyarakat," imbuh Esa. 

Menurut Esa, dengan dinaikkannya harga BBM per tanggal 1 Juli lalu, akan semakin mengancam daya beli masyarakat. 

"Dengan biaya transportasi rata-rata masyarakat Indonesia saat ini sebesar 30 persen dari penghasilan, maka masyarakat akan mengurangi konsumsinya terhadap barang konsumsi lainnya untuk mengkompensasi kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi," tuturnya.