Pemerintah Diminta Permudah Akses Pupuk Untuk Petani

Oleh : Hariyanto | Jumat, 01 Juni 2018 - 15:08 WIB

Ilustrasi petani (ist)
Ilustrasi petani (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah diminta mempermudah akses pupuk untuk petani dalam rangka mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengungkapkan selama ini akses pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi tidak bisa diperoleh petani dengan lancar di sejumlah daerah.

Oleh karenanya pemerintah selayaknya merespon secara struktural seperti melakukan mediasi kepada perbankan. Menurut Eva, bila perbankan tidak mau memasuki bisnis mediasi untuk petani, maka dapat berpotensi berdampak kepada inflasi dan tingkat kemiskinan desa.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Nur Chayati berharap, program asuransi pertanian yang dimiliki pemerintah dapat memudahkan dan tidak memberikan beban persyaratan yang berat.

"Walaupun asuransi ini tergolong murah kalau dihitung, karena 80 persen ditanggung oleh pemerintah, tetapi masyarakat merasa susah ketika akan mengklaim asuransi ini," katanya.

Menurut dia, masih ada sejumlah kendala teknis yang terjadi di lapangan yaitu terkait dengan beratnya persyaratan yang diterapkan pihak asuransi bagi petani yang ingin melakukan klaim.

Untuk itu, politisi PKB itu berbagai pihak terkait dapat mengecek ulang mengenai teknis pembayaran kerugian agar peserta program asuransi jangan dipersulit dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi pabrik pupuk sehingga harga komoditas strategis tersebut bisa lebih terjangkau oleh petani.

"Kita membangun pabrik baru pupuk di Pusri untuk menggantikan pabrik yang lama agar bisa lebih meningkatkan efisiensi produksi pupuk," kata Menteri Rini kepada wartawan di Palembang, Jumat (11/5/2018).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pabrik pupuk yang baru dibangun itu memang lebih efisien karena penggunaan gas hemat tentu harga petani lebih rendah dan subsidi dari pemerintah akan turun.

Konsep revitalisasi adalah mengggantikan sejumlah pabrik yang sudah tua dan boros konsumsi bahan baku gas-nya dengan pabrik baru yang hemat energi, ramah lingkungan dan efisien konsumsi bahan bakunya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

GSP

Kamis, 20 Februari 2020 - 01:01 WIB

Datangi Amerika, Indonesia Pertahankan Fasilitas Sistem Tarif Preferensial Umum (GSP) Produk Ekspor

Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto menyatakan bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk mempertahankan fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) bagi…

Menteri Teten usai menerima CEO PT Global Dairi Alami (PT GDA) Ihsan Mulia Putri, di Jakarta, Rabu (19/2).

Kamis, 20 Februari 2020 - 00:31 WIB

Menkop Akan Patahkan Dominasi Susu Impor

Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi produk impor susu dalam memenuhi kebutuhan susu nasional.

Larangan untuk mendonorkan dan memperjualbelikan sperma

Kamis, 20 Februari 2020 - 00:19 WIB

Idih! Ada Larangan Jual Beli Sperma dalam RUU Ketahanan Keluarga

RUU Ketahanan Keluarga mengatur kewajiban dan hak suami-istri dalam kehidupan perkawinan. Bahkan RUU itu mengatur secara khusus tentang perasaan.

Bank Danamon Indonesia (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 Februari 2020 - 23:46 WIB

Sejak 1956, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Terus Catatkan Pertumbuhan

PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berdiri sejak 1956 terus menunjukkan tata kelola bank yang baik. Hal ini tercermin dari hasil laporan keuangan yang dirilis pada hari ini Rabu (19/2/2020)…

Bank Danamon

Rabu, 19 Februari 2020 - 23:02 WIB

Bank Danamon Raup Laba Bersih Rp 4,07 Triliun

PT Bank Danamon Indonesia Tbk hari ini Rabu, (19/2/2020) merilis laporan keuangan untuk tahun 2019. Dalam laporannya, Bank Danamon membukukan laba bersih setelah pajak (NPAT) sebesar Rp 4,07…