Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Terancam Dapat Sanksi Dari OJK

Oleh : Herry Barus | Minggu, 15 Januari 2017 - 17:50 WIB

Asuransi Ilustrasi
Asuransi Ilustrasi

INDUSTRY.co.id - Jakarta-PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terancam mendapat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan dengan melanggar aturan.

Kabarnya, sekitar dua ratusan karyawan Manulife Indonesia di-PHK pada akhir Desember 2016. Langkah PHK tersebut tidak termuat dalam rencana bisnis tahunan sehingga menyalahi ketentuan dari regulator.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK, Dumoly F. Pardede menyatakan hingga saat ini OJK masih meminta penjelasan dari manajemen Manulife Indonesia terkait hal tersebut.

Jelas dia, OJK sebenarnya berharap tidak ada PHK di Manulife Indonesia. Pasalnya, kinerja Manulife Indonesia terbilang sangat baik atau dengan kata lain produktivitas SDM perusahaan sangat tinggi.

OJK juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap rencana bisnis Manulife Indonesia sepanjang 2016. Jika PHK tersebut, lanjut Dumoly, tidak terdaftar dalam rencana bisnis tahunan, maka Manulife Indonesia akan dikenakan sanksi.

"Kalau ada pelanggaran, maka akan ada sanksi," tegas dia, Sabtu (14/1/2017)

Manulife Indonesia belum mau terbuka soal jumlah karyawan yang di-PHK sebab menjadi rahasia perusahaan. Untuk alasan PHK, Manulife Indonesia beralasan pada akhir tahun lalu pihaknya melakukan restrukturisasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 68, ayat b, menyatakan perusahaan wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk recana bisnis (business plan) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu satu tahun dan tiga tahun.

Rencana bisnis itu antara lain meliput ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, rencana permodalan, rencana pengembangan produk dan pemasaran produk, serta rencana pengembangan organisasi dan SDM.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif, yakni peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, dan pencabutan izin usaha.(*/Hrb)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jemaah haji (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 05 Juni 2020 - 06:00 WIB

Dampak Pembatalan Haji bagi Jamaah dan Perusahaan Penyelenggara Haji, Pemerintah Harus Antisipasi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo(Bamsoet) dapat memahami langkah pemerintah tidak memberangkatkan calon jamaah haji Indonesia, baik yang reguler maupun khusus, akibat pandemi Covid 19. Namun demikian,…

Puluhan keluarga almarhum Sofianus Sudirman (44) saat berada di Kantor Bupati Mabar, Kamis (4/6/2020) siang. Foto kupang.tribunnews.com

Jumat, 05 Juni 2020 - 05:37 WIB

Mengerikan! Negatif Covid-19, Puluhan Keluarga PDP yang Meninggal Tuntut Gali dan Pindahkan Jasad

Labuan Bajo-Almarhum Sofianus Sudirman (44) merupakan warga Kampung Rejing Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat ini meninggal dunia di RSUD Komodo Labuan Bajo pada Rabu (25/3/2020) dengan…

Resimen Artileri 2 Marinir Surabaya Siap Teribat Penanganan Covid-19

Jumat, 05 Juni 2020 - 05:00 WIB

Resimen Artileri 2 Marinir Surabaya Siap Teribat Penanganan Covid-19

Komandan Batalyon Arhanud 2 Marinir Letkol Marinir Agus Nyubianto, S.A.P., M.Tr.Opsla., memimpin apel gelar kesiapan personel Resimen Artileri 2 Marinir di Ksatrian Soetedi Senaputra Karangpilang,…

Foto Tempo

Jumat, 05 Juni 2020 - 04:50 WIB

Dalam Katolik, Benar Ada Santa Corona Pelindung Pandemik

Memang, sebenarnya ada St. Corona! Dan jenazahnya berada di Italia Utara (tempat lockdown Covid 19 pertama di Uni Eropa). Yang lebih menguatkan kita ditengah tersebarnya pandemik covid 2019…

Dankormar Mayjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han)

Jumat, 05 Juni 2020 - 04:30 WIB

Dankormar Rapat Vicon Bersama KASAL Yudo Margono

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han) mengikuti rapat Vicon dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono tentang Program Prioritas…