Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Terancam Dapat Sanksi Dari OJK

Oleh : Herry Barus | Minggu, 15 Januari 2017 - 17:50 WIB

Asuransi Ilustrasi
Asuransi Ilustrasi

INDUSTRY.co.id - Jakarta-PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terancam mendapat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan dengan melanggar aturan.

Kabarnya, sekitar dua ratusan karyawan Manulife Indonesia di-PHK pada akhir Desember 2016. Langkah PHK tersebut tidak termuat dalam rencana bisnis tahunan sehingga menyalahi ketentuan dari regulator.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK, Dumoly F. Pardede menyatakan hingga saat ini OJK masih meminta penjelasan dari manajemen Manulife Indonesia terkait hal tersebut.

Jelas dia, OJK sebenarnya berharap tidak ada PHK di Manulife Indonesia. Pasalnya, kinerja Manulife Indonesia terbilang sangat baik atau dengan kata lain produktivitas SDM perusahaan sangat tinggi.

OJK juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap rencana bisnis Manulife Indonesia sepanjang 2016. Jika PHK tersebut, lanjut Dumoly, tidak terdaftar dalam rencana bisnis tahunan, maka Manulife Indonesia akan dikenakan sanksi.

"Kalau ada pelanggaran, maka akan ada sanksi," tegas dia, Sabtu (14/1/2017)

Manulife Indonesia belum mau terbuka soal jumlah karyawan yang di-PHK sebab menjadi rahasia perusahaan. Untuk alasan PHK, Manulife Indonesia beralasan pada akhir tahun lalu pihaknya melakukan restrukturisasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 68, ayat b, menyatakan perusahaan wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk recana bisnis (business plan) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu satu tahun dan tiga tahun.

Rencana bisnis itu antara lain meliput ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, rencana permodalan, rencana pengembangan produk dan pemasaran produk, serta rencana pengembangan organisasi dan SDM.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif, yakni peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, dan pencabutan izin usaha.(*/Hrb)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

TOTAL Synthetic Leather kembali menggelar kembali ajang kreativitas di bidang pemasangan jok mobil sekaligus mengumumkan kehadirannya di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019

Sabtu, 20 April 2019 - 21:31 WIB

TOTAL Kembali Gelar Lomba Pasang Jok Paten di IIMS 2019

TOTAL Synthetic Leather kembali menggelar kembali ajang kreativitas di bidang pemasangan jok mobil sekaligus mengumumkan kehadirannya di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS)…

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperingati hari ulang tahun ke 20 tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), di Gramedia Matraman, Sabtu (20/4/2019)

Sabtu, 20 April 2019 - 21:10 WIB

Hari Perlindungan Konsumen, Sektor Properti Paling Banyak Diadukan Konsumen

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperingati hari ulang tahun ke 20 tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam peringatan tersebut, pihaknya menyebut bahwa sektor perumahan…

The Museum of Innocence Turki (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 20 April 2019 - 21:00 WIB

Destinasi Wisata Wajib Dikunjungi Para Kutu Buku di Hari Buku Dunia

Buku dapat membawa Anda ke tempat-tempat yang baru dan menarik, bahkan dunia yang sama sekali baru. Di Hari Buku Dunia (World Book Day, 23 Maret 2019) kali ini, Agoda akan membawa Anda dalam…

Huawei Undang Penggunanya Ikuti Huawei Next-Image Masterclass

Sabtu, 20 April 2019 - 18:40 WIB

Huawei Undang Penggunanya Ikuti Huawei Next-Image Masterclass

Huawei Indonesia mendorong pengguna memandang dengan lebih luas melalui smartphone mereka lewat HUAWEI Next Image Masterclass

Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa bertemu produsen obat hewan

Sabtu, 20 April 2019 - 18:24 WIB

Dorong ekspor, Kementan ajak produsen tingkatkan kualitas obat hewan Indonesia

Jakarta - Kementerian Pertanian mengajak seluruh Produsen Obat Hewan Indonesia untuk terus memperluas akses pasar melalui peningkatan kualitas obat hewan dengan penerapan Cara Pembuatan Obat…