Bulan Depan, Penegakan Hukum Taksi Online Mulai Diterapkan

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 09 Januari 2018 - 11:30 WIB

Ilustrasi Taksi Online (Ist)
Ilustrasi Taksi Online (Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mendorong pemerintah daerah segera merampungkan penghitungkan kuota kendaraan transportasi online atau daring.

Hal ini dilakukan guna mendukung rencana penerapan penuh Peraturan Menteri (PM) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus.

"Masalah kendaraan online sudah cukup lama disosialisasikan, mulai dari KIR, SIM, KP (kartu pengawasan), stiker, dan kuota," jelas Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan resminya, Selasa (9/1/2018).

Saat ini sudah ada delapan provinsi yang sudah melakukan penghitungan kuota. Kementerian Perhubungan juga mendorong agar regulasinya segera ditetapkan untuk masing-masing provinsi.

Ditargetkan pada akhir Januari 2018 seluruh provinsi telah menyelesaikannya dan segera dikeluarkan regulasinya."Setelah sudah ada penghitungannya, pada Februari 2018 penegakan hukumnya akan dimulai melalui Kepolisian," ujar Budi.

Pada pekan pertama dan kedua, akan dilakukan teguran simpatik kepada kendaraan angkutan sewa khusus yang belum sesuai terhadap peraturan. Setelah dua pekan maka penegakan hukumnya akan diserahkan kepada yang berwajib.

Terkait pembatasan atau kuota kendaraan, lanjut Budi, para pengemudi harus mengikuti peraturan dengan baik. "Misalnya di Semarang memutuskan 100 kendaraan, sehingga nanti sisanya menjadi ilegal bila tetap mengoperasikannya," tegasnya.

Budi menyatakan bahwa pemerintah mengakomodir dua angkutan yakni taksi yang sudah ada sejak lama dan taksi kekinian. "Pembangunan aplikasi adalah keniscayaan. Saya juga apresiasi kepada Jawa Timur yang telah melaunching stiker pada angkutan sewa khususnya," tuturnya.

Dia juga menegaskan adanya pembatasan usia kendaraan bagi angkutan pariwisata yakni 10 tahun dan angkutan antarkota dan antararprovinsi (AKAP) serta antarkota dalam provinsi (AKDP) maksimal 25 tahun.

Pembatasan usia seperti bus pariwisata atau tidak dalam trayek ini untuk keselamatan transportasi dan peningkatan pelayanan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Jumat, 24 Mei 2019 - 17:17 WIB

Ririek Ferdiansyah Didapuk Jadi Dirut Telkom

Jakarta - PT Telkom Indonesia mendapuk Ririek Adriansyah sebagai Direktur Utama usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Samsung Galaxy A2 Core

Jumat, 24 Mei 2019 - 16:14 WIB

Samsung Luncurkan Galaxy A2 Core, Smartphone 4G Harga Satu Jutaan

Samsung Galaxy A2 Core dibenamkan Exynos 7870 dan Android Go mengoptimalkan performa dan baterai tahan lebih lama

Beras (Foto/Rizki Meirino)

Jumat, 24 Mei 2019 - 15:21 WIB

Sediakan Pangan Murah, Launching TTI Center Disambut Gembira Warga Bogor

Bogor - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) terus memperluas jaringan Toko Tani Indonesia (TTI), sebagai pusat perbelanjaan yang menjual berbagai komoditas…

Bank Mandiri Syariah (Foto Ist)

Jumat, 24 Mei 2019 - 15:15 WIB

Mandiri Syariah Perluas Penggunaan Data Dukcapil

Jakarta — PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) memperluas pemanfaatan NIK data kependudukan dan KTP Elektronik Dukcapil.

PLN Hentikan 11 Proyek Pembangkit Listrik Kapasitas 147 MW

Jumat, 24 Mei 2019 - 13:27 WIB

Libur Lebaran, PLN Matikan 20 Pembangkit Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero akan mematikan 20 pembangkit listrik miliknya menyusul adanya potensi penurunan daya listrik di Hari Raya Lebaran.