INDUSTRY.co.id - .Jakarta- Sektor logistik menyumbang sekitar 7,16 persen pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sayangnya, rasio biaya logistik di Indonesia di tahun 2016 masih mencapai 24 persen dari PDB negara ini.
Angka ini sudah lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya berkat gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun, rasio biaya logistik tersebut masih tetap lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia yang hanya 15 persen, Korea Selatan sebesar 16,3 persen, Jepang 10,6 persen, dan Amerika Serikat 9,9 peesen.
Padahal, bila negara ini bisa menurunkan biaya logistik hingga 20 persen, daya saing negara ini akan semakin meningkat. Peningkatan daya saing ini tentunya bisa menarik investasi lebih besar, sehingga terjadi pemerataan pembangunan yang menciptakan pemeratan pendapatan.
Lalu, bagaimana agar rasio biaya logistik bisa semakin rendah? Menurut Rico Rustombi, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang Logistik dan Supply Chain, menekan biaya rendah bukan semata-mata dengan membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu jalan saja.
"Untuk menekan biaya logistik yang diperlukan adalah adanya atau dimilikinya kesamaan platform untuk memperkuat sektor logistik. Artinya, ada cara pandang yang sama dari pemerintah pusat hingga daerah dan semua pihak yang terkait dalam sektor logistik," ujar Rico di Jakarta (9/10/2017).
Ia menambahkan, Indonesia pada dasarnya sudah memiliki Sislognas atau Sistem Logistik Nasional sejak tahun 2012. Namun, hingga saat ini implementasinya belum efektif. Sislognas ini sebenarnya sejalan dengan program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Sejauh ini pun Tol Laut juga belum terlalu efektif. Terlihat dari load factor yang sangat mencolok perbedaannya. Kapal yang berangkat dari Jakarta ke Papua load factor-nya bisa mencapai 90%. Sebaliknya, ketika kembali ke Jakarta load factor hanya sekitar 40% saja.
