Kenapa Negara Wajib Punya Ketahanan Pangan dan Energi?

Pangan dan energi adalah dua kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Ketika beras langka atau BBM tersendat, dampaknya langsung terasa di dapur rumah tangga, di pabrik, hingga stabilitas politik sebuah negara.

Karena itu, hampir semua negara menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai urusan strategis, setara dengan pertahanan. Negara yang kuat di dua sektor ini lebih mudah menjaga harga tetap stabil, melindungi warga miskin, dan tetap tenang saat pasar dunia bergejolak.

Isu ini kembali hangat di Indonesia pada akhir 2026. Produksi beras diproyeksikan turun karena El Nino, sementara ketegangan di Timur Tengah mendorong pemerintah merombak cara mengimpor minyak dan LPG. Artikel ini menjelaskan mengapa ketahanan pangan dan energi begitu penting, beserta posisi Indonesia saat ini berdasarkan data resmi terbaru.

Apa Itu Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi?

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan. Kondisi itu tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, agar masyarakat bisa hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan energi punya makna serupa untuk sektor energi. Energi dikatakan tahan bila pasokannya tersedia, bisa dijangkau secara fisik oleh seluruh wilayah, harganya terjangkau, dan dapat diterima dari sisi lingkungan serta sosial.

Perlu dibedakan pula antara ketahanan dan swasembada. Swasembada berarti produksi dalam negeri mencukupi kebutuhan. Ketahanan lebih luas: sebuah negara bisa tetap tahan meski mengimpor, selama pasokannya terjamin, sumbernya beragam, dan cadangannya cukup untuk menahan guncangan.

Mengapa Ketahanan Pangan dan Energi Sangat Penting?

Ada beberapa alasan utama mengapa negara tidak boleh lengah di dua sektor ini.

Pertama, pasokan dunia mudah terguncang. Perang, konflik di jalur pelayaran, atau cuaca ekstrem bisa membuat harga melonjak dalam hitungan hari. Negara pengekspor pun bisa sewaktu-waktu membatasi ekspor demi kebutuhan warganya sendiri, seperti yang dilakukan India saat melarang ekspor beras putih non-basmati pada 2023.

Kedua, harga pangan dan energi menentukan inflasi dan daya beli. Kenaikan harga beras atau BBM paling berat dirasakan keluarga berpenghasilan rendah, karena sebagian besar pengeluaran mereka habis untuk makan dan transportasi.

Ketiga, energi adalah bahan bakar industri. Pabrik, logistik, dan pembangkit listrik bergantung pada pasokan gas, BBM, dan batu bara yang stabil. Gangguan energi bisa menghentikan produksi dan menekan ekspor.

Keempat, ketergantungan impor menguras devisa dan membuat negara mudah ditekan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri punya posisi tawar lebih kuat dalam diplomasi dan perdagangan.

Bagaimana Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia Saat Ini?

Untuk beras, posisi Indonesia tergolong kuat. Perum Bulog melaporkan cadangan beras pemerintah sekitar 4,5 juta ton pada 26 Oktober 2026. Pengadaan gabah dan beras dalam negeri hingga 27 Oktober mencapai 4,24 juta ton setara beras, atau hampir 106% dari target 4 juta ton, yang disebut Bulog sebagai rekor.

Sebagai pembanding, Bulog mengutip stok penyangga beras Malaysia sekitar 200.000 ton pada Agustus 2026 dan stok di gudang National Food Authority Filipina sekitar 286.500 ton per 1 September 2026. Cakupan data tiap negara memang berbeda, tetapi selisihnya tetap besar.

Meski begitu, ada sinyal yang perlu diwaspadai. BPS pada 2 November 2026 memproyeksikan produksi beras sepanjang 2026 sebesar 33,11 juta ton, turun 4,57% atau 1,59 juta ton dari tahun sebelumnya. Produksi Oktober hingga Desember diperkirakan hanya 5,01 juta ton, anjlok 16,32%, karena luas tanam berkurang akibat El Nino.

Harga juga terus naik. BPS mencatat rata-rata harga beras eceran Oktober 2026 sebesar Rp15.765 per kg, naik 4,10% dibandingkan setahun sebelumnya. Ini menunjukkan stok besar di gudang belum otomatis membuat harga di pasar turun.

Sumber: BPS (2 November 2026) dan Perum Bulog (26-27 Oktober 2026).

Bagaimana Kondisi Ketahanan Energi Indonesia?

Di sektor energi, ketergantungan impor masih menjadi titik lemah. Menurut Kementerian ESDM, sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih diimpor dari Amerika Serikat. Indonesia juga masih mengimpor minyak mentah, bensin RON 90 (Pertalite), serta sebagian bensin RON 92, RON 95, dan RON 98. Kabar baiknya, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar.

Untuk memperkuat pasokan, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres Nomor 107 Tahun 2026. Aturan ini mengubah impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari tender antarbadan usaha menjadi kerja sama langsung antarpemerintah (G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (G2B). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, dalam skema lama Pertamina kerap kehilangan pasokan meski sudah menang tender, karena pemasok memilih pembeli yang berani bayar lebih mahal.

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas penyimpanan minyak mentah di sejumlah wilayah Sumatra dengan target stok hingga 60 hari. Rencana ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 3 November 2026, dan studi kelayakannya disebut sudah rampung.

Di sisi energi terbarukan, program biodiesel B50 tetap berjalan, sementara bioetanol disiapkan bertahap dari E20 hingga E50. Kedua program ini memakai bahan baku dari dalam negeri, sehingga ikut mengurangi kebutuhan impor BBM.

Mengapa Pangan dan Energi Harus Dibahas Bersama?

Pangan dan energi saling bergantung. Pupuk urea dibuat dari gas alam, traktor dan pompa air memakai BBM, dan distribusi beras ke seluruh pulau membutuhkan bahan bakar. Saat harga energi naik, biaya produksi pangan ikut terkerek.

Sebaliknya, lahan pertanian kini juga menjadi sumber energi. Biodiesel berasal dari sawit, sedangkan bioetanol bisa dibuat dari tebu, singkong, dan jagung. Karena itu, Kementerian ESDM menyebut pengembangan bioetanol sebagai kolaborasi dengan Kementerian Pertanian.

Hubungan ini membawa peluang sekaligus tantangan. Indonesia perlu memastikan perluasan bahan bakar nabati tidak mengganggu lahan dan bahan baku untuk pangan.

Apa yang Perlu Dilakukan agar Ketahanan Makin Kuat?

Dari data di atas, ada beberapa pekerjaan rumah yang menonjol. Untuk pangan, cadangan beras perlu dijaga menghadapi risiko El Nino yang bisa berlanjut ke 2027, sambil memperbaiki penyaluran agar stok di gudang benar-benar menahan harga di pasar.

Diversifikasi pangan juga penting agar tidak semua beban bertumpu pada beras. Produksi jagung, kedelai, dan sumber protein perlu ikut diperkuat, begitu pula pendapatan petani supaya regenerasi petani tidak terhenti.

Untuk energi, kunci utamanya adalah mengurangi impor LPG dan bensin lewat pembangunan kilang, pemanfaatan gas dalam negeri, dan percepatan energi terbarukan. Cadangan penyangga yang lebih panjang, seperti target tangki minyak 60 hari, akan memberi waktu bagi negara untuk bereaksi saat terjadi krisis.

Kesimpulan

Ketahanan pangan dan energi bukan sekadar urusan stok di gudang, melainkan fondasi stabilitas ekonomi, sosial, dan kedaulatan negara. Krisis global beberapa tahun terakhir menunjukkan negara yang bergantung pada pasokan luar paling cepat terpukul saat dunia bergejolak.

Indonesia punya modal kuat di beras, tetapi masih rawan di LPG dan bensin, sementara El Nino menekan produksi pangan. Kebijakan cadangan, diversifikasi, dan pengurangan impor akan menentukan seberapa tangguh Indonesia menghadapi guncangan berikutnya.