INDUSTRY.co.id - AMBON, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membantah tuduhan keterlibatannya dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bantahan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan keterangan di Ambon, Maluku, Sabtu (7/11), usai melantik pengurus dan membuka rapat kerja DPD Partai Golkar.

Bahlil menyebut namanya ikut terseret dalam spekulasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan WhatsApp. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

"Jadi saya katakan bahwa itu sama sekali tidak benar dan saya meminta agar jangan salah bicara dan meminta polisi aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan tuntas," ujar Bahlil.

Minta Polisi Usut Tuntas

Bahlil mengaku dirinya juga termasuk pihak yang disadap dalam kasus tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dan transparan agar kasus menjadi terang-benderang.

"Yang pertama menyangkut dengan proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pejabat yang lain, perekonomian kita meminta kepada aparat penegak hukum melakukan pengusutan tuntas, transparan agar lebih terang-benderang. Yang kedua adalah terkait dengan karena saya juga termasuk yang disadap, ya, saya juga termasuk yang disadap," katanya.

Ia juga membantah isu rapat dengan ketua partai yang dikaitkan dengannya tiga jam sebelum isu penyadapan beredar.

"Yang berikut adalah terkait dengan isu yang disampaikan 3 jam sebelum itu ada katanya rapat dengan ketua partai, saya juga tidak tahu ketua partainya siapa. Tapi tadi pagi saya baca turun pesawat mengarah kepada saya," ujar Bahlil.

Beri Tenggat 3x24 Jam dan Somasi

Atas tuduhan yang mencatut namanya, Bahlil memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Jika tidak dipenuhi, ia menyatakan akan menempuh proses hukum melalui somasi.

"Dan kepada beberapa orang yang telah ngomong yang sudah menyerang nama saya, saya akan memberikan somasi dengan waktu yang tertentu, karena kalau tidak saya akan melakukan proses hukum," tegas Bahlil.

"Karena kita demokrasi itu penting, tapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua hal ngomong yang tidak benar yang mengarah kepada fitnah, itu enggak bagus. Kita mau saling menghargai, silakan kalau benar, enggak apa-apa," pungkasnya.