INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Pemerintah mendesak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas) mempercepat pengembangan lapangan untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahkan meminta pemegang konsesi yang tidak mampu merealisasikan proyeknya agar menyerahkan kembali wilayah tersebut kepada negara.

Langkah tegas ini ditempuh di tengah kebutuhan minyak nasional yang masih jauh melampaui produksi domestik. Indonesia saat ini mengonsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sedangkan produksi nasional hanya berkisar 600.000–650.000 barel per hari. Program biodiesel B50 diperkirakan dapat menggantikan kebutuhan sekitar 250.000–300.000 barel per hari, tetapi Indonesia masih harus mengimpor sekitar 700.000–750.000 barel minyak per hari.

Bahlil menyampaikan arahan tersebut saat membuka Forum Eksplorasi dan Produksi (FOREK) Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10). Forum tersebut mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, dan investor di sektor hulu migas.

Menurut Bahlil, pemegang konsesi yang telah memperoleh persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) harus segera mengeksekusi proyeknya. Pemerintah tidak ingin wilayah kerja yang memiliki potensi produksi justru tertahan akibat lambatnya realisasi investasi.

"Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan," kata Bahlil.

Desakan tersebut juga berlaku bagi PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi milik negara. Bahlil menegaskan, status sebagai badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh menjadi alasan bagi Pertamina untuk memperlambat pengembangan lapangan migas. Jika kapasitas perusahaan belum memadai untuk menggarap konsesi tertentu, Pertamina diminta membuka peluang kerja sama dengan perusahaan lain.

"Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat," ujarnya.

Pemerintah menilai percepatan pengembangan lapangan migas menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkecil kesenjangan antara pasokan dan konsumsi minyak domestik. Ketergantungan terhadap impor tidak hanya menambah kebutuhan devisa, tetapi juga membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap perubahan harga minyak dunia dan gangguan pasokan global.

"Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting," kata Bahlil.

Tantangan peningkatan produksi semakin besar karena sebagian besar sumur minyak Indonesia telah berusia tua. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tren penurunan produksi atau lifting minyak nasional selama sekitar satu dekade terakhir. Karena itu, pemerintah meminta KKKS tidak hanya mengandalkan metode produksi konvensional, tetapi juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah beroperasi.

Bahlil mencontohkan penerapan rekayasa teknologi oleh Exxon di Blok Cepu, Jawa Timur, sebagai salah satu upaya yang dapat menjadi referensi bagi pelaku industri. Menurut dia, inovasi teknologi diperlukan untuk mengoptimalkan potensi lapangan sekaligus memperlambat penurunan produksi dari sumur-sumur tua.

Di sisi lain, pemerintah melihat kondisi pasar minyak global saat ini sebagai momentum untuk mempercepat investasi hulu migas. Harga minyak dunia yang meningkat dan permintaan global yang menguat membuat tambahan produksi domestik semakin strategis. Situasi geopolitik yang tidak menentu juga mendorong berbagai negara memprioritaskan keamanan pasokan energi masing-masing, sehingga persaingan mendapatkan minyak berpotensi semakin ketat, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Dalam situasi tersebut, lambatnya pengembangan lapangan berisiko membuat Indonesia semakin bergantung pada pasokan dari luar negeri. Karena itu, pemerintah ingin memastikan konsesi yang telah diberikan kepada investor benar-benar menghasilkan tambahan produksi, bukan sekadar menjadi aset yang belum dikembangkan secara optimal.

Bahlil menegaskan, arahannya kepada para pemegang konsesi merupakan dorongan agar pelaku usaha bergerak lebih cepat, bukan ancaman. Pemerintah ingin seluruh pihak memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan produksi minyak nasional dan memperkuat kemandirian energi.

Ia optimistis, apabila seluruh pemegang konsesi serius mempercepat eksekusi proyek dan menerapkan inovasi yang tepat, target Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan produksi minyak nasional dapat dicapai pada 2029–2030.

Percepatan pengembangan konsesi hulu migas pun menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan realisasi investasi, mendorong penerapan teknologi, serta mengubah potensi cadangan migas menjadi produksi yang dapat mengurangi kebutuhan impor secara nyata.