INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas mendorong penguatan pengelolaan bentang darat dan laut secara terpadu untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar di Jakarta, Senin (28/9/2026). Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, BUMN, sektor swasta, asosiasi, mitra pembangunan, hingga organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan bentang darat dan laut.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu menjadi bagian dari perencanaan serta penentuan kebijakan.

"Pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan," kata Teguh.

Menurut dia, sekat-sekat sektoral masih menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya secara terpadu. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan mempertemukan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, termasuk dalam pengembangan komoditas yang mendukung Asta Cita nomor 2 menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks tersebut, Proyek Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia (SOLUSI) menjadi salah satu bentuk kerja sama Indonesia dan Jerman yang diterapkan melalui tiga lokasi percontohan di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.

Teguh optimistis proyek tersebut dapat menjadi katalis untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam aksi di tingkat bentang alam. Selain itu, pendekatan tersebut dinilai dapat membuka peluang pengembangan mata pencaharian masyarakat melalui investasi berdampak serta kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso mengatakan Proyek SOLUSI dapat menjadi alat bantu dalam menyatukan perencanaan tata ruang dan pembangunan darat serta laut sebagai satu kesatuan ekosistem.

"Melalui Proyek SOLUSI yang berdampak terhadap lebih dari 5 juta jiwa penduduk, kita dapat melihat perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut," ujar Permana.

Dia mencontohkan pengelolaan sampah yang tidak tepat di daratan dapat mencemari sungai dan kemudian berdampak terhadap ekosistem pesisir, termasuk mangrove. Kondisi tersebut menunjukkan keterkaitan antara aktivitas di wilayah hulu dengan keberlanjutan ekosistem laut.

SOLUSI Day sekaligus menjadi momentum peluncuran lima dokumen kebijakan strategis yang mendukung integrasi pengelolaan bentang darat dan laut. Dokumen tersebut mencakup indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi, pengarusutamaan gender dalam keanekaragaman hayati, kajian pengembangan bioprospeksi di Indonesia, strategi nasional untuk pendanaan inovatif, serta masterplan pengelolaan bentang darat dan laut Regional Padagimo di Sulawesi Tengah.

Indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi dirancang sebagai standar evaluasi nasional dan subnasional yang mengukur proses serta output pengelolaan bentang darat dan laut. Indikator tersebut mencakup prinsip konektivitas darat-laut, tata kelola inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta ketahanan masyarakat dan ekosistem.

Sementara itu, strategi nasional pendanaan inovatif diarahkan untuk memadukan sumber pendanaan publik dan swasta, termasuk melalui skema blended finance dan instrumen pembiayaan lainnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pengelolaan bentang darat dan laut terhadap pembiayaan pemerintah.

Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN sekaligus perwakilan Konsorsium SOLUSI Yuliana Cahya Wulan mengatakan tantangan pengelolaan darat dan laut tidak mengenal batas administrasi maupun sektor sehingga membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

"Pendekatan terintegrasi antara bentang darat dan laut membantu para pemangku kepentingan melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan. Kolaborasi menjadi penting agar solusi yang dikembangkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling memperkuat dari tingkat nasional hingga daerah," ujar Yuliana.

Menurut dia, pengalaman di tiga provinsi percontohan menunjukkan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, implementasi, hingga penyusunan strategi keberlanjutan program. Konsorsium SOLUSI juga melihat peluang pengembangan sumber pendanaan non-APBN dan non-APBD melalui keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan.

Aspek pembiayaan menjadi penting karena keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada periode proyek. Green Growth Planning and Policy Specialist Landscape Alliance Feri Johana mengatakan proyek percontohan SOLUSI diarahkan agar perencanaan dapat diterjemahkan menjadi panduan pembangunan yang memberikan dampak langsung di tingkat tapak.

"Saat ini lewat projek percontohan di 3 provinsi kami ingin perencanaan tidak hanya sekadar menjadi ide atau gagasan dalam dokumen saja. Melainkan menjadi panduan pembangunan yang mampu memberikan dampak dan menyentuh masyarakat di tingkat tapak," kata Feri.

Country Director SNV Indonesia Putra Agung menambahkan pengembangan komoditas berkelanjutan melalui kemitraan dengan masyarakat menjadi salah satu pendekatan untuk menjaga kesinambungan program setelah proyek berakhir pada 2028.

"Sehingga setelah Proyek SOLUSI berakhir pada 2028, pengelolaan yang berkelanjutan ini tetap dapat dilanjutkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, baik di darat maupun laut," ujarnya.

Sementara itu, Project Manager SOLUSI Yayasan KEHATI Mohammad Korebima mengatakan investasi hijau untuk implementasi Proyek SOLUSI di tiga provinsi akan mencapai EUR2,8 juta hingga 2028. Investasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan ekosistem darat dan laut secara terintegrasi pada area kerja seluas 28.000 hektare, termasuk perlindungan spesies endemik seperti lutung perak, tarsius, dugong, dan penyu.

Selain aspek lingkungan dan pembiayaan, proyek ini juga menempatkan inklusivitas sosial sebagai bagian penting dari pengelolaan biodiversitas. Pendekatan tersebut mencakup pengarusutamaan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI), serta perhatian terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan dan ketergantungan terhadap sumber daya alam.

Pengembangan bioprospeksi juga diarahkan agar pemanfaatan sumber daya hayati tidak berhenti pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat pemilik pengetahuan dan komunitas yang bergantung pada ekosistem.

"Ekplorasi ilmiah harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem tersebut. Karena itu, aspek sosial, kesetaraan, serta pengetahuan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pengembangan biodiversitas," ujar perwakilan proyek.

Melalui integrasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pembiayaan inovatif, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha, Proyek SOLUSI diarahkan untuk membangun model pengelolaan bentang darat dan laut yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut sekaligus membuka peluang pemanfaatan biodiversitas sebagai sumber pangan, bahan baku industri, produk kesehatan, dan produk bernilai tambah tanpa melampaui daya dukung ekosistem.