INDUSTRY.co.id - Jakarta – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah menjadikan Januari 2027 sebagai momentum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan target 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Setelah melewati dinamika politik yang intensif, seluruh pemangku kepentingan diharapkan kembali memusatkan perhatian pada investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana menilai, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak cukup hanya mengandalkan optimisme. Pemerintah perlu memastikan stabilitas politik, kepastian kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian agar aktivitas ekonomi dan investasi berjalan tanpa hambatan.
"Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi, memperkuat industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis HKI di Jakarta (12/11).
Menurut dia, ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi menghambat keputusan investasi, terutama proyek industri berskala besar yang membutuhkan pembiayaan dan perencanaan jangka panjang.
Investor, kata Ma'ruf, tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar, tetapi juga risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, serta kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan.
"Investor membutuhkan kepastian. Ketika situasi politik terus menyita perhatian, ada risiko agenda ekonomi kehilangan momentum. Padahal negara-negara pesaing terus bergerak menarik investasi," katanya.
Ma'ruf mencontohkan Jepang sebagai negara yang mampu menjaga kesinambungan agenda ekonomi dan industrinya meskipun mengalami pergantian perdana menteri maupun perubahan konfigurasi politik.
Menurut dia, Indonesia perlu membangun ketahanan kelembagaan agar kebijakan ekonomi tidak selalu berubah mengikuti dinamika politik dan pergantian pejabat.
"Jepang memberikan pelajaran penting. Politik bisa sangat dinamis, perdana menteri bisa berganti, koalisi bisa berubah, tetapi birokrasi ekonomi dan agenda industri tetap bekerja. Indonesia perlu membangun ketahanan kelembagaan seperti itu," ujarnya.
Dia juga meminta para menteri yang menangani bidang perekonomian menjaga soliditas dan memperkuat koordinasi lintas kementerian. Kesinambungan kebijakan dinilai penting agar investasi yang sudah direncanakan tidak kembali menghadapi proses dari awal setiap kali terjadi perubahan pejabat.
HKI menilai terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu segera diselesaikan pemerintah untuk mempercepat investasi dan memperkuat daya saing industri nasional.
Pertama, mempercepat perizinan investasi, khususnya persoalan tata ruang dan ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kedua, memperkuat infrastruktur logistik dan kawasan industri agar kegiatan produksi serta distribusi barang lebih efisien.
Ketiga, menjamin ketersediaan energi, terutama pasokan listrik dan gas industri yang andal, berkelanjutan, serta kompetitif.
Keempat, mempercepat realisasi investasi agar komitmen yang telah diumumkan benar-benar berlanjut hingga pembangunan pabrik, operasional produksi, dan penyerapan tenaga kerja.
"Target 8 persen tidak akan tercapai hanya melalui pernyataan optimistis. Harus ada perubahan cara kerja. Investasi yang sudah memiliki komitmen nyata perlu dikawal sampai konstruksi, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja terserap," tegas Ma'ruf.
HKI juga mendorong pembentukan mekanisme percepatan investasi lintas kementerian dengan kewenangan yang jelas, tenggat waktu penyelesaian, serta evaluasi berdasarkan hasil.
Selain itu, percepatan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyelesaian persoalan tata ruang, serta pembangunan infrastruktur kawasan industri perlu menjadi prioritas pemerintah memasuki 2027.
Persoalan energi menjadi perhatian khusus HKI karena berpengaruh langsung terhadap biaya produksi dan daya saing manufaktur Indonesia.
Ma'ruf menilai industri membutuhkan kepastian pasokan listrik dan gas dengan harga kompetitif. Gangguan pasokan maupun tingginya biaya energi dapat menghambat produksi dan membuat produk dalam negeri sulit bersaing di pasar internasional.
"Industri tidak bisa bekerja dengan ketidakpastian pasokan energi. Gas yang terganggu atau listrik yang terlalu mahal langsung memengaruhi biaya produksi dan daya saing. Pemerintah perlu melihat energi sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional," katanya.
Karena itu, kebijakan energi perlu diselaraskan dengan kebutuhan pengembangan industri nasional, termasuk memastikan kontinuitas pasokan bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
Lebih lanjut, Ma'ruf menegaskan bahwa dunia usaha menghormati proses demokrasi dan mekanisme konstitusional. Namun, stabilitas politik harus diikuti dengan kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan efektivitas pemerintahan.
Menurut dia, stabilitas bukan berarti menghilangkan kritik maupun perbedaan pandangan. Hal terpenting adalah memastikan agenda pembangunan ekonomi tidak ikut terhenti akibat dinamika politik.
"Demokrasi harus tetap berjalan, konstitusi harus dihormati, dan pemerintah harus tetap bekerja. Dunia usaha tidak meminta proses politik dihentikan. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa agenda ekonomi nasional tidak ikut terhenti karena dinamika politik," ujarnya.
Ma'ruf juga mengingatkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari besarnya komitmen investasi yang diumumkan pemerintah.
Investasi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, penguatan industri dalam negeri, peningkatan ekspor, serta keterlibatan usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok industri.
"Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak komitmen investasi diumumkan, melainkan berapa banyak pabrik yang benar-benar dibangun, berapa tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan di Indonesia," tegasnya.
HKI menyatakan siap menjadi mitra pemerintah dalam mempercepat investasi produktif dan pengembangan kawasan industri.
Ma'ruf berharap Januari 2027 menjadi titik konsolidasi ekonomi nasional sehingga pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dengan satu tujuan, yakni memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
