INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengajak seluruh pemangku kepentingan nasional mengakhiri pergulatan politik dan kembali fokus mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menegaskan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas politik, kepastian kebijakan, dan kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan, khususnya kementerian yang menangani sektor ekonomi.

"Sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi," ujar Ma'ruf di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Ma'ruf, dunia usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi menunda keputusan investasi, terutama untuk proyek industri berskala besar.

"Investor membutuhkan kepastian. Mereka menghitung risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Ketika situasi politik terus menyita perhatian, ada risiko agenda ekonomi kehilangan momentum," katanya.

Belajar dari Jepang

Ma'ruf mengajak pemerintah belajar dari Jepang yang tetap menjaga kesinambungan institusi serta kebijakan ekonomi dan industrinya, meskipun kepemimpinan dan koalisi politik berganti.

"Politik bisa sangat dinamis, perdana menteri bisa berganti, koalisi bisa berubah, tetapi birokrasi ekonomi dan agenda industri tetap bekerja. Indonesia perlu membangun ketahanan kelembagaan seperti itu," ujarnya.

Ia berharap para menteri bidang perekonomian menjaga soliditas dan koordinasi lintas kementerian.

"Para menteri ekonomi harus tetap bekerja bersama, memiliki target yang jelas, dan menyelesaikan persoalan secara cepat. Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan politik membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal," tegasnya.

Target 8 Persen Butuh Perubahan Cara Kerja

Ma'ruf mengingatkan, target 8 persen tidak akan tercapai hanya melalui pernyataan optimistis. HKI mencatat masih ada hambatan struktural, mulai dari perizinan tata ruang yang berlarut-larut, ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur logistik, hingga persoalan harga dan kontinuitas pasokan listrik serta gas industri.

"Investasi yang sudah memiliki komitmen nyata perlu dikawal sampai konstruksi, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja terserap. Kalau persoalan perizinan terus berputar dari satu kementerian ke kementerian lain, peluang investasi bisa berpindah ke negara pesaing," katanya.

HKI mendorong percepatan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyelesaian persoalan tata ruang, serta penguatan infrastruktur kawasan industri.

"Industri tidak bisa bekerja dengan ketidakpastian pasokan energi. Gas yang terganggu atau listrik yang terlalu mahal langsung memengaruhi biaya produksi dan daya saing," ujarnya.

Ma'ruf menegaskan, stabilitas politik yang dibutuhkan investor tercermin dalam kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan secara terukur.

"Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak komitmen investasi diumumkan, melainkan berapa banyak pabrik yang benar-benar dibangun, berapa tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan di Indonesia," ujarnya.

"Politik memiliki dinamikanya sendiri, tetapi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat harus terus berjalan," pungkas Ma'ruf.