INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Pertanian bergerak cepat merespons kondisi darurat akibat gempa yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan pangan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak segera terpenuhi.
Sebanyak 6.801,9 ton beras disalurkan untuk membantu masyarakat di lima kabupaten di NTT. Bantuan tersebut terdiri atas 990,3 ton beras untuk kebutuhan khusus kebencanaan dan 5.811,6 ton bantuan pangan reguler.
Penyaluran bantuan menyasar sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka. Selain beras, pemerintah juga menyalurkan berbagai kebutuhan pangan lain seperti minyak goreng, mi instan, gula, dan bahan kebutuhan pokok lainnya.
Amran menegaskan bahwa percepatan distribusi merupakan bagian dari instruksi Presiden untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan.
“Ini perintah Bapak Presiden, kita harus bergerak cepat. Ambil dulu beras di gudang, proses izinnya, persetujuannya belakangan. Ini darurat. Nanti saya tanda tangan menyusul.”
Menurut Amran, situasi di lapangan membutuhkan keputusan yang cepat dan tidak berbelit. Ia mengatakan, dirinya bersama jajaran terkait turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat di titik-titik terdampak.
“Kami turun ke titik bencana, tadi kami melihat langsung.”
Dalam kondisi darurat, Amran bahkan mengaku mengambil langkah luar biasa agar bantuan segera sampai kepada masyarakat. Ketika terdapat permintaan bantuan sebanyak 20 ton, pemerintah memberikan hingga 200 ton.
“Bahkan ada yang minta 20 ton, kami berikan 200 ton. Kami disposisi, Wakil Bupati dan Kapolres tulis tangan, kami juga tulis tangan, karena butuh bantuan cepat.”
Ia menilai proses administrasi yang terlalu panjang berpotensi membuat bantuan terlambat tiba di lokasi bencana.
“Kalau diproses ke Jakarta bisa tiga hari, bisa satu minggu.”
Karena itu, Amran menekankan bahwa penanganan bencana harus ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Dalam situasi seperti ini, kecepatan menjadi hal utama agar masyarakat dapat segera memperoleh pangan dan kebutuhan pokok.
“Penanganan bencana ini adalah persoalan kemanusiaan,” tegas Amran.
Ia menambahkan, tidak semestinya bantuan terhambat hanya karena persoalan pangkat, kewenangan, ataupun prosedur administratif. Pemerintah, menurut dia, harus hadir secepat mungkin ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat.
Dengan penyaluran ribuan ton beras serta berbagai kebutuhan pangan lainnya, Kementan memastikan bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat NTT yang terdampak bencana.
