INDUSTRY.co.id - Gresik – Pemerintah melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah pemangku kepentingan terus memperkuat kualitas data ekonomi guna memastikan kontribusi kawasan ekonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dapat diukur secara akurat dan kredibel.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Reviu Data dan Kajian Dampak Ekonomi di KEK yang digelar di Kantor Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Gresik atau Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jumat (12/6). Kegiatan ini bertujuan melakukan sinkronisasi, validasi, serta pendalaman data ekonomi kawasan hingga tingkat pelaku usaha agar pengukuran dampak ekonomi KEK semakin komprehensif.
Rapat dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso, dan dihadiri pimpinan BPS pusat, BPS Jawa Timur, BPS Kabupaten Gresik, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Dewan Kawasan KEK Jawa Timur, pengelola KEK Gresik, serta PT Freeport Indonesia sebagai pelaku usaha di kawasan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Susiwijono menegaskan pentingnya menjaga kualitas data ekonomi yang menjadi salah satu indikator utama pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita perlu terus menjaga kualitas data, khususnya data-data dari kegiatan ekonomi dan industri di KEK, yang digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita, karena data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program prioritas,” ujarnya.
Menurut pemerintah, data Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran strategis sebagai indikator kondisi perekonomian nasional, alat evaluasi kinerja pemerintah, serta acuan dalam menentukan arah kebijakan dan menarik investasi.
Sejak 2025, BPS bersama Dewan Nasional KEK dan Lembaga National Single Window (LNSW) telah melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh aktivitas ekonomi dan industri di 25 KEK yang tersebar di Indonesia. Pendataan tersebut mencakup 528 perusahaan yang beroperasi di kawasan-kawasan tersebut. Selain itu, pendataan juga dilakukan di sekitar 178 kawasan industri di berbagai daerah guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi nasional.
Hingga triwulan I 2026, seluruh KEK di Indonesia secara kumulatif telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp353,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 266.688 orang. Sebanyak 471 pelaku usaha kini beroperasi di 25 kawasan KEK yang ada di Tanah Air.
KEK Gresik menjadi salah satu kontributor utama dalam pengembangan KEK nasional. Hingga triwulan I 2026, kawasan tersebut telah membukukan investasi kumulatif sebesar Rp107,32 triliun dan menyerap 47.201 tenaga kerja. Pertumbuhan tersebut didorong oleh berbagai industri strategis yang berorientasi pada hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.
Pemerintah menilai ketersediaan data yang akurat dan terverifikasi menjadi faktor penting untuk menghasilkan pengukuran yang lebih representatif mengenai kontribusi KEK terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri hilirisasi nasional.
Susiwijono kembali menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas data ekonomi nasional. “Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas data, khususnya yang terkait dengan data-data yang diperhitungkan dalam komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi (PDB dan PDRB), sehingga akuntabilitas dan kualitas data akan terus terjaga,” katanya.
Ia menambahkan, akuntabilitas dan kualitas data menjadi fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, pasar, dan investor terhadap berbagai capaian pembangunan ekonomi Indonesia. Hasil reviu dan kajian yang tengah dilakukan tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam pengembangan metodologi yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak KEK terhadap perekonomian nasional.
