Koalisi Pengendalian Tembakau Tagih Komitmen Presiden Jokowi

Oleh : Hariyanto | Selasa, 08 Agustus 2017 - 15:26 WIB

Kebun Tembakau (Ist)
Kebun Tembakau (Ist)

INDUSTRY.co.id

Jakarta- Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau menagih komitmen Presiden Joko Widodo dalam pengendalian tembakau untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Menurut siaran pers dari Koalisi yang diterima Redaksi di Jakarta, Selasa (8/8/2017), SDGs hanya akan dapat tercapai bila pemerintah Indonesia mengaksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC).

Pada Sidang PBB pada 25 September 2016 di New York, Amerika Serikat, pemerintah Indonesia telah berkomitmen dengan menandatangani SDG yang salah satu tujuannya memperkuat penerapan FCTC untuk pengendalian tembakau.

Koalisi juga meminta pemerintah melaksanakan rekomendasi Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB dan secara tegas menolak intervensi industri rokok dalam kebijakan pengendalian tembakau.

Pada 2014, Komite Ekosob secara umum telah mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi FCTC. Dalam dokumen resminya, Komite Ekosob memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah Indonesia.

Rekomendasi pertama adalah pemerintah harus melakukan pencegahan atas risiko kesehatan serius terkait rokok, terutama pada remaja dan anak-anak.

Rekomendasi kedua adalah pemberlakuan peraturan antitembakau yang mencakup larangan merokok di ruangan dalam gedung, sedangkan rekomendasi ketiga adalah memperkuat larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Rekomendasi keempat adalah penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia atas penggunaan tembakau, memberikan layanan kesehatan yang layak, rehabilitasi, dan dukungan layanan psikologis bagi pecandu rokok.

Pada Juni 2017, Komite Ekosob juga telah mengeluarkan resolusi yang ditujukan kepada seluruh badan di lingkungan PBB terkait upaya intervensi industri rokok.

Namun, pemerintah Indonesia tidak menanggapi rekomendasi tersebut, terutama terkait aksesi FCTC. Hingga saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum mengaksesi FCTC dan memiliki aturan hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi generasi.

Meskipun sudah ada peraturan hukum nasional yang mengakomodasi sebagian besar isu FCTC dalam konstitusi dan berbagai produk undang undang, tetapi ratifikasi tetap dianggap perlu dalam konteks kepentingan hukum dan komitmen international.

Di balik tuntutan yang disampaikan, Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau tetap mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak bersedia melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 20 Mei 2019 - 08:00 WIB

DPR: Hilangkan Ego Kelompok yang Lampaui Batas Toleransi Hukum

Ketua DPR Bambang Soesatyo(Bamsoet) mengimbau semua elemen masyarakat segera menghilangkan ego kelompok yang melampaui batas toleransi hukum dan undang-undang (UU). Setiap kelompok masyarakat…

BCA Borong 16 Penghargaan di Ajang Infobank 8th Digital Brand Awards 2019 (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 20 Mei 2019 - 06:40 WIB

BCA Borong 16 Penghargaan di Ajang Infobank 8th Digital Brand Awards 2019

Torehan prestasi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali terukir berkat komitmennya dalam membangun solusi perbankan yang tepat untuk nasabah di tengah masifnya transformasi digital saat ini.…

Chief Business Network Management Officer WOM Finance, Antonius Lijadi (kiri), ketika memberikan bantuan kepada pengurus Masjid Al Ikhlash di Sumur Batu, Jakarta Pusat, Jumat (17/05/2019).

Senin, 20 Mei 2019 - 04:30 WIB

Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF), atau WOM Finance, menunjukkan kepeduliannya saat Ramadhan dengan menggelar kegiatan buka bersama dan bakti sosial di 22 masjid di seluruh Indonesia.…

Raja Ampat Papua Barat (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 19 Mei 2019 - 21:00 WIB

Pemkab Raja Ampat Dukung Pengelolaan Destinasi Terapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat, Provinsi Papua Barat mendorong dua kampung wisata meraih penghargaan "Indonesia Sustainable Tourism Award" atau Pengelolaan destinasi mererapkan prinsip-prisip…

Pantai Air Manis Padang (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 19 Mei 2019 - 18:00 WIB

Icon Kota Padang, Pantai Air Manis Terus Percantik Diri

Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk membenahi objek wisata Pantai Air Manis Padang yang kerap dikenal dengan legenda Malin Kundang.