Kemenperin Tengah Kaji Bea Masuk Baja Paduan Guna Hentikan Praktik Penyimpangan Tarif

Oleh : Ridwan | Rabu, 12 Juli 2017 - 11:29 WIB

I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkaji pengenaan bea masuk terhadap produk baja paduan (alloy steel) impor. Pengenaan bea masuk tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan praktik penyimpangan tarif yang terjadi.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Aalat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, banyak yang melakukan pelarian pos tarif dari baja karbon menjadi baja paduan. Padahal, produk yang diimpor tersebut sebetulnya digunakan untuk kebutuhan baja konstruksi yang seharusnya menggunakan baja karbon.

"Sebelum mengajukan pengenaan bea masuk untuk baja paduan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), pihaknya harus melakukan kajian terlebih dulu sebagai dasar pengambilan kebijakan," ungkap Putu di Jakarta (11/7/2017)

Ia menambahkan, Sekarang kami sedang lakukan kajiannya. Beberapa tahun terakhir terjadi penyimpangan di dalam pos tarif. Mereka impor menggunakan pos tarif alloy, tapi tidak dipakai sesuai ketentuan. "Statement baja paduan digunakan untuk menghindari safeguard dan bea masuk yang seharusnya ada,” terangnya.

Disisi lain, Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Tbk Purwono Widodo mengatakan, pihaknya berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap izin impor baja paduan, dan memastikan peruntukannya sesuai ketentuan. Yang juga menjadi masalah, izin impor yang sudah diberikan membuat angka impor baja paduan semakin membengkak.

“Harapan kami, yang sudah mendapatkan izin impor bisa dicabut, tapi kan itu sulit. Jadi kami berharap itu bisa dikendalikan. Waktu minta izin kan mereka juga tidak secara terbuka menyatakan kalau itu untuk konstruksi, karena kalau jujur pasti tidak boleh,” kata Purwono.

Purwono mengatakan, produk baja karbon dalam negeri kesulitan jika harus bersaing dengan baja paduan impor, terutama asal Tiongkok. Pasalnya, importir Tiongkok mendapatkan insentif tax rebate sebesar 13 persen, dan bea masuk 0 persen untuk baja paduan, dan dari baja karbon 5-15 persen. Akibatnya, harga baja dalam negeri tidak mampu bersaing, karena baja impor jauh lebih murah hingga 28 persen.

“Kalau secara prinsip, baja paduan dilawankan karbon steel ya sulit. Kita cari modal 5-15 persen saja sudah sulit, mereka punya modal 28 persen dari tax rebate dan pelarian nomor HS. Teman-teman di Kementerian Perindustrian harus memastikan end use-nya bukan untuk konstruksi,” ujar Purwono.

Padahal, menurut Purwono, produsen baja karbon secara global, pada umumnya memiliki efisiensi yang tidak jauh berbeda. Pasalnya, pembelian bahan baku sama-sama dari amerika latin, dan memiliki teknologi roling yang serupa. Meski demikian, yang membuat industri baja dalam negeri tidak dapat bersaing adalah perdagangan yang tidak adil (unfair trade).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Ningrum Natasya Sirait SH, Mli. (foto doc usu.ac.id)

Senin, 27 Mei 2019 - 19:45 WIB

KPPU Tak Berwenang Awasi Kemitraan Sawit

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai tidak berwenang mengawasi kemitraan inti-plasma yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. Pasalnya dasar hukum yang digunakan oleh…

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)

Senin, 27 Mei 2019 - 18:35 WIB

Ciptakan SDM Berkualitas, Kemenperin Gandeng Chandra Asri Bangun Politeknik Petrokima

Pemerintah terus berkomitmen untuk pengembangkan industri petrokimia dalam negeri agar semakin berdaya saing di kancah global. Salah satu upayanya melalui penyiapan sumber daya manusia yang…

Hotel Pullman Central Park Jakrta Buka Puasa Bersama (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 27 Mei 2019 - 18:00 WIB

Pullman Jakarta Central Park Buka Puasa Bersama Ibu Guru Kembar dan Siswa Sekolah Darurat Kartini

Pullman Jakarta Central Park Bersama dengan Ibu Guru Kembar—Rossy dan Rian berbagi kebahagiaan Bulan Ramadhan dengan siswa siswi Sekolah Darurat Kartini yang bertempat di Lodan Ancol Jakarta…

Ilustrasi Industri Manufaktur (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 27 Mei 2019 - 17:10 WIB

Triwulan I/2019, Industri Manufaktur Mampu Tumbuh di Atas Ekonomi Nasional

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyebutkan, sejumlah industri manufaktur mampu berkinerja di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi…

Kemenkop dan UKM kerja sama dengan Baznas Berdayakan Zakat

Senin, 27 Mei 2019 - 16:38 WIB

Kemenkop dan Baznas Sepakat Berdayakan Usaha Mikro Melalui Zakat

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan, kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bertujuan untuk mewujudkan sinergi dalam memberdayakan usaha…