Kemenperin Tengah Kaji Bea Masuk Baja Paduan Guna Hentikan Praktik Penyimpangan Tarif

Oleh : Ridwan | Rabu, 12 Juli 2017 - 11:29 WIB

I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkaji pengenaan bea masuk terhadap produk baja paduan (alloy steel) impor. Pengenaan bea masuk tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan praktik penyimpangan tarif yang terjadi.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Aalat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, banyak yang melakukan pelarian pos tarif dari baja karbon menjadi baja paduan. Padahal, produk yang diimpor tersebut sebetulnya digunakan untuk kebutuhan baja konstruksi yang seharusnya menggunakan baja karbon.

"Sebelum mengajukan pengenaan bea masuk untuk baja paduan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), pihaknya harus melakukan kajian terlebih dulu sebagai dasar pengambilan kebijakan," ungkap Putu di Jakarta (11/7/2017)

Ia menambahkan, Sekarang kami sedang lakukan kajiannya. Beberapa tahun terakhir terjadi penyimpangan di dalam pos tarif. Mereka impor menggunakan pos tarif alloy, tapi tidak dipakai sesuai ketentuan. "Statement baja paduan digunakan untuk menghindari safeguard dan bea masuk yang seharusnya ada,” terangnya.

Disisi lain, Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Tbk Purwono Widodo mengatakan, pihaknya berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap izin impor baja paduan, dan memastikan peruntukannya sesuai ketentuan. Yang juga menjadi masalah, izin impor yang sudah diberikan membuat angka impor baja paduan semakin membengkak.

“Harapan kami, yang sudah mendapatkan izin impor bisa dicabut, tapi kan itu sulit. Jadi kami berharap itu bisa dikendalikan. Waktu minta izin kan mereka juga tidak secara terbuka menyatakan kalau itu untuk konstruksi, karena kalau jujur pasti tidak boleh,” kata Purwono.

Purwono mengatakan, produk baja karbon dalam negeri kesulitan jika harus bersaing dengan baja paduan impor, terutama asal Tiongkok. Pasalnya, importir Tiongkok mendapatkan insentif tax rebate sebesar 13 persen, dan bea masuk 0 persen untuk baja paduan, dan dari baja karbon 5-15 persen. Akibatnya, harga baja dalam negeri tidak mampu bersaing, karena baja impor jauh lebih murah hingga 28 persen.

“Kalau secara prinsip, baja paduan dilawankan karbon steel ya sulit. Kita cari modal 5-15 persen saja sudah sulit, mereka punya modal 28 persen dari tax rebate dan pelarian nomor HS. Teman-teman di Kementerian Perindustrian harus memastikan end use-nya bukan untuk konstruksi,” ujar Purwono.

Padahal, menurut Purwono, produsen baja karbon secara global, pada umumnya memiliki efisiensi yang tidak jauh berbeda. Pasalnya, pembelian bahan baku sama-sama dari amerika latin, dan memiliki teknologi roling yang serupa. Meski demikian, yang membuat industri baja dalam negeri tidak dapat bersaing adalah perdagangan yang tidak adil (unfair trade).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Outlet Paris Baguette

Senin, 23 Mei 2022 - 11:46 WIB

Lanjutkan Ekspansi, Paris Baguette Buka 4 Outlet Baru di Bekasi dan Tangerang

Melanjutkan kesuksesan pembukaan outlet-outlet sebelumnya d pusat kota Jakarta, Erajaya Food & Nourishment (EFN) meneruskan kembali perluasan footprint-nya dengan membuka 4 outlet baru Paris…

Beras (Doc: Kementan)

Senin, 23 Mei 2022 - 11:24 WIB

Akademisi UI: 3 Tahun Indonesia Tidak Impor Beras, Pemerintah Buktikan Kinerjanya

Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Riyanto menilai salah satu keberhasilan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Pertanian adalah meningkatnya…

Stok beras

Senin, 23 Mei 2022 - 11:20 WIB

Irma Suryani: 3 Tahun Tidak Impor Beras Bukti Mentan SYL Jalankan Perintah Presiden

Pemerhati Pangan, Irma Suryani Chaniago mengapresiasi kerja cerdas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang mampu menjalankan semua perintah dan arahan Presiden Joko Widodo.

Orang Utan

Senin, 23 Mei 2022 - 11:00 WIB

Program Konservasi Orangutan TPA Turunkan Potensi Konflik Antara Orangutan-Manusia Hingga 98,5%

Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia atau International Day for Biological Diversity diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Mei. Sebagai negara yang dikaruniai alam subur dan memiliki keanekaragaman…

Kementerian Kesehatan Arab Saudi bersama Binawan Merekrut 220 Perawat Indonesia

Senin, 23 Mei 2022 - 10:53 WIB

Kementerian Kesehatan Arab Saudi bersama Binawan Merekrut 220 Perawat Indonesia, Ini Syaratnya

Kementerian Kesehatan Arab Saudi membuka kembali kesempatan untuk perawat Indonesia untuk bisa bekerja di Arab Saudi. Tahun ini Binawan dipercaya kembali untuk menjadi mitra kerja MOH dalam…