Kemenperin Tengah Kaji Bea Masuk Baja Paduan Guna Hentikan Praktik Penyimpangan Tarif

Oleh : Ridwan | Rabu, 12 Juli 2017 - 11:29 WIB

I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkaji pengenaan bea masuk terhadap produk baja paduan (alloy steel) impor. Pengenaan bea masuk tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan praktik penyimpangan tarif yang terjadi.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Aalat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, banyak yang melakukan pelarian pos tarif dari baja karbon menjadi baja paduan. Padahal, produk yang diimpor tersebut sebetulnya digunakan untuk kebutuhan baja konstruksi yang seharusnya menggunakan baja karbon.

"Sebelum mengajukan pengenaan bea masuk untuk baja paduan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), pihaknya harus melakukan kajian terlebih dulu sebagai dasar pengambilan kebijakan," ungkap Putu di Jakarta (11/7/2017)

Ia menambahkan, Sekarang kami sedang lakukan kajiannya. Beberapa tahun terakhir terjadi penyimpangan di dalam pos tarif. Mereka impor menggunakan pos tarif alloy, tapi tidak dipakai sesuai ketentuan. "Statement baja paduan digunakan untuk menghindari safeguard dan bea masuk yang seharusnya ada,” terangnya.

Disisi lain, Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Tbk Purwono Widodo mengatakan, pihaknya berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap izin impor baja paduan, dan memastikan peruntukannya sesuai ketentuan. Yang juga menjadi masalah, izin impor yang sudah diberikan membuat angka impor baja paduan semakin membengkak.

“Harapan kami, yang sudah mendapatkan izin impor bisa dicabut, tapi kan itu sulit. Jadi kami berharap itu bisa dikendalikan. Waktu minta izin kan mereka juga tidak secara terbuka menyatakan kalau itu untuk konstruksi, karena kalau jujur pasti tidak boleh,” kata Purwono.

Purwono mengatakan, produk baja karbon dalam negeri kesulitan jika harus bersaing dengan baja paduan impor, terutama asal Tiongkok. Pasalnya, importir Tiongkok mendapatkan insentif tax rebate sebesar 13 persen, dan bea masuk 0 persen untuk baja paduan, dan dari baja karbon 5-15 persen. Akibatnya, harga baja dalam negeri tidak mampu bersaing, karena baja impor jauh lebih murah hingga 28 persen.

“Kalau secara prinsip, baja paduan dilawankan karbon steel ya sulit. Kita cari modal 5-15 persen saja sudah sulit, mereka punya modal 28 persen dari tax rebate dan pelarian nomor HS. Teman-teman di Kementerian Perindustrian harus memastikan end use-nya bukan untuk konstruksi,” ujar Purwono.

Padahal, menurut Purwono, produsen baja karbon secara global, pada umumnya memiliki efisiensi yang tidak jauh berbeda. Pasalnya, pembelian bahan baku sama-sama dari amerika latin, dan memiliki teknologi roling yang serupa. Meski demikian, yang membuat industri baja dalam negeri tidak dapat bersaing adalah perdagangan yang tidak adil (unfair trade).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dompet Dhuafa Bersama Masyarakat Lawan Virus Corona

Sabtu, 28 Maret 2020 - 18:00 WIB

Dompet Dhuafa Bersama Masyarakat Lawan Virus Corona

Banyaknya korban yang berjatuhan membuat petugas medis harus selalu siap siaga untuk merawat pasien yang terinfeksi virus corona.Melihat semakin banyak pasien yang terinfeksi, petugas medis…

Oscar Darmawan CEO Indodax

Sabtu, 28 Maret 2020 - 17:25 WIB

CEO Indodax Sebut Industri Trading Platform Aset Kripto tidak Terpengaruh oleh Corona

Trading platform merupakan industri yang tidak terkena dampak oleh corona. Situasi Corona ini justru membuat untung trader dan investornya. Ini menandakan bahwa bitcoin merupakan aset yang aman…

BSMI akan Bangun RS Lapangan dan Ambulans untuk Cegah Virus Corona

Sabtu, 28 Maret 2020 - 17:00 WIB

BSMI akan Bangun RS Lapangan dan Ambulans untuk Cegah Virus Corona

Data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien positif terinfeksi virus COVID-19 terus bertambah. Kapasitas RS Rujukan dikhawatirkan kewalahan menampung PDP maupun pasien positif terinfeksi COVID-19.

Teknologi Tungku Sanira

Sabtu, 28 Maret 2020 - 16:57 WIB

Dukung Pengelolaan Sampah Permukiman, Kementerian PUPR Kembangkan Teknologi Tungku Sanira

Tingkat volume sampah yang tinggi, khususnya di kawasan perkotaan mendorong Kementerian PUPR untuk terus mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam mengatasi permasalah sampah.…

Coca-Cola Amatil Indonesia (Foto Humas)

Sabtu, 28 Maret 2020 - 16:45 WIB

Perluas Strategi Bisnis, Amatil X Jalin Kerjasama Dengan Kargo Technologies

Kargo Technologies akan mendukung upaya Amatil Indonesia untuk mengoptimalkan kapabilitas logistiknya, melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi pada beberapa rute angkutan truk utamanya.