Dukung Program Kartu Prakerja 2023, DPR: Tingkatkan Kualitas SDM

INDUSTRY.co.id - Jakarta -- Program Kartu Prakerja yang akan kembali dilanjutkan pada tahun 2023 tidak tidak lagi dijalankan dengan skema semi bantuan sosial (Bansos) seperti yang sebelumnya diterapkan, melainkan skema normal yang bertujuan untuk retraining dan reskilling angkatan kerja di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendorong lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yang telah ditentukan pemerintah.

Mengingat, lanjut Mukhtarudin, program Kartu Prakerja skema normal tahun 2023 bisa memberikan manfaat signifikan bagi para peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan, sekaligus dana insentif untuk memulai usaha.

"Tentu kita dorong ya, mengingat besaran insentif yang akan diterima oleh peserta juga akan bertambah pada program Kartu Prakerja di tahun 2023 ini," tandas Mukhtarudin saat dihubungi Wartawan, Senin, (9/1/2022).

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah pun mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM di tanah air.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan dengan skema normal yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022.

Airlangga mengatakan pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 dengan anggaran tahap awal senilai Rp2,67 triliun.

"Skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp18 triliun jadi Rp2,67 triliun untuk 595 ribu peserta. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga total kita membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp1,7 triliun di tahun ini," kata Airlangga.

Tambahan anggaran tersebut akan disalurkan kepada sekitar 450 ribu orang. Adapun pada 2022, anggaran Kartu Pra Kerja mencapai Rp18 triliun dengan realisasi senilai Rp17, 84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau terserap 99,12 persen.

Untuk menyambut skema baru Program Kartu Pra Kerja, Airlangga mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu pra kerja.

Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen.

"Kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau. Dan silakan bagi lembaga yang berminat bisa hubungi salah satu platform yang bekerja sama dengan Program Kartu Pra kerja, salah satunya platform yang dimiliki pemerintah yakni Sisnaker," katanya.

Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan public private partnership di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia untuk melaksanakan pelatihan baik secara online, offline, maupun campuran.

"Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi. Pembukaan gelombang pertama di lakukan di kuartal I 2023 di beberapa daerah antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua," pungkas Airlangga Hartarto.