INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pemerintah terus mengandalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai motor penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Hingga saat ini, realisasi investasi kumulatif di seluruh KEK telah mencapai Rp382,1 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 302.000 orang.

Meski demikian, pemerintah masih perlu mempercepat realisasi investasi di kawasan tersebut. Sepanjang Januari hingga September 2026, investasi KEK tercatat sebesar Rp46 triliun, atau sekitar 66,7% dari target tahun ini yang mencapai Rp69 triliun. Dalam periode yang sama, KEK menambah penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.000 orang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan KEK menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja.

“Secara kumulatif sejak dibentuk, KEK telah merealisasikan investasi senilai Rp382,1 triliun, menyerap 302 ribu tenaga kerja dalam 509 badan usaha. Per Januari hingga September 2026 sendiri telah berhasil direalisasikan investasi senilai Rp46 triliun dari target Rp69 triliun dan penambahan 53 ribu tenaga kerja,” ujar Airlangga dalam Rapat Kerja Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Triwulan III 2026, Rabu (21/10).

Percepatan pengembangan KEK berlangsung di tengah tren investasi nasional yang masih menunjukkan kinerja positif. Secara kumulatif, realisasi investasi Indonesia pada Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,1 juta orang. Sementara itu, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, total realisasi investasi mencapai Rp3.932 triliun dan menyerap 5,4 juta tenaga kerja.

Saat ini, Indonesia memiliki 25 KEK yang terdiri atas tujuh kawasan di Pulau Jawa dan 18 kawasan di luar Jawa. Berdasarkan sektor pengembangannya, kawasan tersebut mencakup 13 KEK industri, enam KEK pariwisata, dua KEK kesehatan, satu KEK digital, dua KEK teknologi dan edukasi, serta satu KEK jasa lainnya.

Besarnya jumlah kawasan tersebut menjadi modal bagi pemerintah untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Namun, optimalisasi investasi masih membutuhkan percepatan perizinan, penyelesaian hambatan operasional, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan konektivitas antarkawasan.

Pada sektor kesehatan, pemerintah berupaya menahan potensi kebocoran devisa akibat masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Airlangga menyebut sekitar dua juta warga Indonesia yang menjalani pengobatan di luar negeri merupakan potensi pasar yang perlu digarap melalui pengembangan layanan kesehatan domestik, terutama KEK Sanur di Bali.

Untuk merealisasikan peluang tersebut, pemerintah mendorong relaksasi perizinan praktik bagi tenaga kesehatan warga negara Indonesia maupun warga negara asing di KEK, penyusunan regulasi mengenai pusat diagnostik dan terapi sel punca atau stem cell, serta percepatan revisi Peraturan Menteri Kesehatan terkait fasilitas di KEK.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing layanan kesehatan nasional sekaligus mendorong perputaran belanja kesehatan di dalam negeri. Dengan demikian, pengembangan KEK kesehatan tidak hanya diarahkan untuk menarik investasi, tetapi juga memperkuat kapasitas layanan medis Indonesia.

Sementara itu, sektor pariwisata menjadi salah satu tumpuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan devisa. Pemerintah mengoptimalkan enam KEK pariwisata, yakni Mandalika, Kura Kura Bali, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Lido, dan Likupang.

Pengembangan kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung target kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026 sebesar 16 juta hingga 17,6 juta kunjungan, dengan target devisa pariwisata mencapai US$24 miliar.

Pemerintah juga membidik peningkatan aktivitas ekonomi di sejumlah KEK pariwisata pada 2027. KEK Kura Kura Bali ditargetkan menarik 600.000 wisatawan dengan nilai ekonomi Rp600 miliar. KEK Mandalika membidik 1,6 juta wisatawan dengan nilai ekonomi Rp8,6 triliun, sedangkan KEK Tanjung Lesung menargetkan 1,5 juta wisatawan dengan nilai ekonomi Rp3 triliun.

Adapun KEK Lido ditargetkan menerima 220.000 wisatawan dengan nilai ekonomi Rp352 miliar. Target tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor pariwisata dalam menciptakan aktivitas ekonomi turunan, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah.

Untuk mengejar target itu, pemerintah menilai promosi kawasan perlu diintegrasikan pada tingkat nasional dan internasional. Selain memperkuat kompetensi tenaga kerja pariwisata dan menyusun kalender kegiatan atau calendar of events, peningkatan konektivitas bandara serta dukungan maskapai juga menjadi agenda penting.

Di sektor industri, pemerintah mendorong perluasan kawasan untuk mengakomodasi potensi investasi berskala besar sekaligus memperkuat basis produksi nasional. Sejumlah kawasan industri khusus memiliki potensi investasi ratusan triliun rupiah dengan daya serap tenaga kerja yang signifikan.

KEK Galang Batang, misalnya, memiliki potensi investasi Rp114,08 triliun dengan penyerapan 94.000 tenaga kerja. KEK Kendal mencatat potensi investasi Rp370 triliun dengan penyerapan 250.000 tenaga kerja, sedangkan KEK Gresik memiliki potensi investasi Rp264 triliun dengan peluang penyerapan 200.000 tenaga kerja.

Besarnya potensi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk mempercepat proses perizinan perluasan kawasan. Penyelesaian proses inbreng atau pengalihan hak atas aset juga dinilai penting guna mendukung pengembangan kawasan dan mempercepat realisasi investasi.

Selain industri manufaktur, pemerintah turut melihat peluang dari pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi dan digital. KEK Singhasari didorong untuk menarik investasi di sektor kreatif, sementara produksi film dan animasi di Nongsa telah melibatkan lebih dari 1.000 animator.

Airlangga menilai pengembangan sektor tersebut perlu diikuti dengan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Dari ketenagakerjaan, kami harapkan negara ini terus mendorong program yang khusus sehingga bisa mengisi pelatihan untuk vokasi sesuai kebutuhan kawasan ekonomi khusus,” katanya.

Kebutuhan tenaga kerja terampil menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan investasi yang masuk dapat memberikan dampak ekonomi lebih luas. Tanpa dukungan kompetensi yang sesuai, potensi investasi kawasan berisiko tidak terserap secara optimal dalam bentuk produktivitas dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Untuk memperkuat koordinasi pengembangan kawasan, pemerintah dalam kesempatan tersebut juga membentuk dan meluncurkan Aliansi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK. Aliansi ini diharapkan menjadi wadah komunikasi dan kerja sama antarpengelola kawasan, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi dan operasional.

Pembentukan aliansi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi antara pengelola kawasan dan pemangku kepentingan. Pemerintah berharap kolaborasi yang lebih erat dapat mempercepat pengembangan KEK, meningkatkan realisasi investasi, serta memperluas manfaat ekonomi bagi daerah.

Dengan realisasi investasi kumulatif Rp382,1 triliun, KEK telah memiliki basis yang cukup besar untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan potensi investasi yang telah dipetakan dapat dikonversi menjadi proyek produktif, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah industri.

Keberhasilan mencapai target investasi KEK pada 2026 dan seterusnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengatasi hambatan perizinan, memperkuat konektivitas, serta memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil. Upaya tersebut menjadi penting agar KEK tidak sekadar menjadi lokasi penanaman modal, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong pemerataan pembangunan dan mendukung ambisi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.