DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan, Jaminan Hak Rakyat Papua dalam Pemerataan Pembangunan

Oleh : Kormen Barus | Jumat, 01 Juli 2022 - 11:17 WIB

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menerima laporan dari Ketua Komisi II Ahamd Doli Kurnia. Foto: Jaka/ rni
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menerima laporan dari Ketua Komisi II Ahamd Doli Kurnia. Foto: Jaka/ rni

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut. UU yang disahkan adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan.

“UU ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia,” kata Puan usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/6/2022), seperti dikutip industry.co.id. Adapun untuk Provinsi Papua Selatan, ibu kotanya berkedudukan di Kabupaten Merauke. Sementara ibu kota Provinsi Tengah adalah Kabupaten Nabire, dan ibu kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menegaskan, pembahasan UU DOB Papua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Tentu selama proses panjang itu sudah dibahas juga efektiviyas UU ini untuk penyebaran pembangunan di Papua. DPR akan terus mengawasi pelaksanaan UU ini,” ucapnya.

Puan memastikan, DPR telah mengakomodir kepentingan rakyat Papua dalam UU DOB. Salah satunya terkait syarat maksimal usia ASN orang asli Papua yang lebih dibandingkan daerah lain, yakni kategori tenaga honorer dan CPNS yang batas usianya naik menjadi 48 tahun, dan 50 tahun untuk tenaga honorer. “Lewat ketiga UU ini, ASN di wilayah DOB Papua akan diprioritaskan diisi orang asli Papua. Saya berharap agar peraturan teknisnya bisa segera dikeluarkan agar menjamin keberadaan orang asli Papua,” tutur Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut pun menyoroti soal DOB Papua yang berpengaruh terhadap alokasi kursi di DPR RI sebab pemekaran daerah memperkecil daerah pemilihan (dapil) dalam Pemilihan Umum. Puan mengingatkan agar persoalan ini segera diatasi mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

“Komisi II DPR dan Pemerintah kami harapkan segera berkoordinasi dengan KPU untuk membahas masalah dapil ini. Termasuk juga dalam hal pemilihan gubernur di ketiga provinsi baru tersebut. Kita berharap agar UU ini dapat bermanfaat bagi rakyat Papua karena cita-cita dari kita semua adalah agar saudara-saudara kita yang berada di sisi timur Nusantara ikut merasakan pemerataan ekonomi sosial dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Papua,” harapnya.

Untuk diketahui, Provinsi Papua Selatan akan meliputi 4 kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Sementara itu Provinsi Papua Tengah meliputi 8 kabupaten yakni Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai. Kemudian Provinsi Papua Pegunungan akan memiliki 9 kabupaten. Sembilan kabupaten tersebut adalah Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lani Jaya, dan Nduga. Parlementaria.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Selasa, 09 Agustus 2022 - 08:19 WIB

Peduli Lingkungan, Allianz Indonesia Ajak Masyarakat Kelola Sampah Organik Menjadi Eco Enzyme

Allianz Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli kembali melanjutkan kegiatan pembuatan eco enzyme bersama para guru SDN 07 Pulogadung sebagai mitra kolaborasi, para Kader Posyandu dan Bank…

Allianz Indonesia panen ECO enzyme

Selasa, 09 Agustus 2022 - 08:14 WIB

Peduli Lingkungan, Allianz Indonesia Ajak Masyarakat Kelola Sampah Organik Menjadi Eco Enzyme

Allianz Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli kembali melanjutkan kegiatan pembuatan eco enzyme bersama para guru SDN 07 Pulogadung sebagai mitra kolaborasi, para Kader Posyandu dan Bank…

Menko Airlangga Hartarto saat menjajal mobil listrik Wuling Air ev

Selasa, 09 Agustus 2022 - 08:10 WIB

Jajal Mobil Listrik Wuling Air ev, Menko Airlangga: Tidak Ada Suaranya..

Wuling Motors (Wuling) resmi meluncurkan produksi perdana kendaraan listrik, Wuling Air ev di pabrik yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Dengan kapasitas produksi mencapai 10.000 unit per…

Menkop dan UKM Teten Masduki

Selasa, 09 Agustus 2022 - 07:59 WIB

Teten: Digitalisasi Dorong UMKM Lebih Berkualitas

Jakarta – Transformasi digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan keniscayaan. Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah mendorong pergeseran aktivitas jual-beli dari…

Dorong Pebisnis Disabilitas Kuasai Ekonomi Digital, Kemenkop dan UKM Gandeng Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia

Selasa, 09 Agustus 2022 - 07:39 WIB

Dorong Pebisnis Disabilitas Kuasai Ekonomi Digital, Kemenkop dan UKM Gandeng Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia

Nusa Dua Bali-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) bekerjasama dengan Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) mendorong para pelaku bisnis dari kalangan disabilitas…