Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 21 Mei 2022 - 03:13 WIB

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

INDUSTRY.co.id - Bogor- Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

"Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah," ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

"Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago," imbuhnya. Seperti diinformasikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

"Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya," ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

"Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus," imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

"Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat," jelasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Clinton Augusto Kartawijaya, CEO Rimbalife.id

Selasa, 05 Juli 2022 - 15:28 WIB

Begini Cara Ampuh Menurunkan Berat Badan Secara Alami Ala August Clint

Bagi Anda yang mengalami kelebihan berat badan (overweight) pasti sering tidak pede atau percaya diri dengan tampilan saat ini. Tentu anda juga ingin merubah badan menjadi lebih ideal, cara…

Steven Scheurmann

Selasa, 05 Juli 2022 - 15:23 WIB

Palo Alto Networks Tunjuk Steven Scheurmann Sebagai Regional Vice President untuk ASEAN

Palo Alto Networks (PANW), perusahaan keamanan siber global, mengumumkan penunjukkan Steven Scheurmann sebagai regional vice president (RVP) untuk wilayah ASEAN. Scheurmann akan menggawangi…

Rusun Santri Ponpes Minhaajurrosyidiin

Selasa, 05 Juli 2022 - 15:11 WIB

Pembangunan Rampung, Rusun Santri Ponpes Minhaajurrosyidiin di Jaktim Sudah Siap Dihuni

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan setempat di berbagai daerah guna menyediakan hunian yang nyaman…

 Vaksin Booster

Selasa, 05 Juli 2022 - 15:04 WIB

Siap-Siap! Dua Minggu Lagi Pemerintah Bakal Berlakukan Kembali Kebijakan Vaksin Booster Sebagai Syarat Mobilitas

Seperti diketahui, berdasarkan data dari berbagai sumber ditemukan bahwa peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara terjadi begitu signifikan, seperti di Prancis, Italia, dan Jerman. Kenaikan…

Direktur Utama BSI Hery Gunardi bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Dubai

Selasa, 05 Juli 2022 - 14:39 WIB

BSI Semakin Fokus Garap Pusat Keuangan Syariah di Dubai

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI semakin fokus menggarap pasar keuangan di Dubai sebagai pusat ekonomi syariah dunia.