Wacana Penundaan Pemilu 2024, Hendardi: Elit Politik Jangan Membuat Kegaduhan
Oleh : Kormen Barus | Kamis, 10 Maret 2022 - 03:07 WIB

Hendardi Ketua Badan Pengurus Setara Institute
INDUSTRY.co.id, Jakarta-SETARA Institute menilai apapun alasannya, penundaan Pemilu adalah bentuk pembangkangan terhadap Pasal 22E ayat (1) Konstitusi. Apabila stabilitas ekonomi dijadikan dalil utama penundaan pemilu, seolah pemerintah lupa bahwa pemindahan ibu kota negara justru dilakukan begitu saja di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Untuk itu, SETARA mengingatkan elit politik baik di lingkungan parlemen maupun istana untuk tidak membuat kegaduhan dengan usulan perubahan rencana ketatanegaraan yang tak berlandaskan urgensi yang nyata," kata Ketua SETARA Institute Hendardi.
Kedua, usulan penundaan pemilu merupakan aspirasi para pengusaha dengan dalil perlunya waktu untuk memulihkan stabilitas ekonomi nasional akibat pandemi. Atas hal tersebut kata hendardi, SETARA kembali mengingatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan pengusaha.
"Rakyat yang dimaksud konstitusi tentu seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir kelompok saja, apalagi golongan elit pengusaha. Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya seharusnya menjadi refleksi betapa negara seolah acap kali disetir oleh kelompok tertentu dan negara menjadi alat pemuas kepentingan kelompok tertentu dengan mengabaikan pemenuhan hak-hak rakyat, mulai dari UU Minerba, UU Cipta Kerja hingga UU Ibu Kota Negara," jelas Hendardi.
Menurut Hendardi, seharusnya negara berefleksi betapa terlalu gegabahnya pemerintah selama ini dalam mengambil sikap tanpa memperhatikan hak-hak rakyat. Negara Indonesia seharusnya dijalankan dari, untuk, dan oleh rakyat, bukan dari, untuk, dan oleh pengusaha semata.
Ketiga, SETARA mengingatkan bahwa pemilu tidak hanya sebagai kontestasi penyaluran suara rakyat semata, namun juga sebagai momentum regenerasi aktor-aktor politik negara. Terlebih, rezim Presiden saat ini telah menginjak pada dua tahun periode kepemimpinannya.
"Jangan sampai singgasana Presiden terus melanggeng hingga melebihi 10 tahun lamanya. Selain tidak sesuai dengan desain konstitusional negara, fenomena tersebut juga akan semakin membuka celah terjadinya "power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely", yaitu kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak benar-benar korup," pungkasnya. (**)
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Hendardi: Elit Politik Jangan Membuat Kegaduhan
SETARA Institute menilai apapun alasannya, penundaan Pemilu adalah bentuk pembangkangan terhadap Pasal 22E ayat (1) Konstitusi. Apabila stabilitas ekonomi dijadikan dalil utama penundaan pemilu, seolah pemerintah lupa bahwa pemindahan ibu kota negara justru dilakukan begitu saja di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Untuk itu, SETARA mengingatkan elit politik baik di lingkungan parlemen maupun istana untuk tidak membuat kegaduhan dengan usulan perubahan rencana ketatanegaraan yang tak berlandaskan urgensi yang nyata," kata Ketua SETARA Institute Hendardi.
Kedua, usulan penundaan pemilu merupakan aspirasi para pengusaha dengan dalil perlunya waktu untuk memulihkan stabilitas ekonomi nasional akibat pandemi. Atas hal tersebut kata hendardi, SETARA kembali mengingatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan pengusaha.
"Rakyat yang dimaksud konstitusi tentu seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir kelompok saja, apalagi golongan elit pengusaha. Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya seharusnya menjadi refleksi betapa negara seolah acap kali disetir oleh kelompok tertentu dan negara menjadi alat pemuas kepentingan kelompok tertentu dengan mengabaikan pemenuhan hak-hak rakyat, mulai dari UU Minerba, UU Cipta Kerja hingga UU Ibu Kota Negara," jelas Hendardi.
Menurut Hendardi, seharusnya negara berefleksi betapa terlalu gegabahnya pemerintah selama ini dalam mengambil sikap tanpa memperhatikan hak-hak rakyat. Negara Indonesia seharusnya dijalankan dari, untuk, dan oleh rakyat, bukan dari, untuk, dan oleh pengusaha semata.
Ketiga, SETARA mengingatkan bahwa pemilu tidak hanya sebagai kontestasi penyaluran suara rakyat semata, namun juga sebagai momentum regenerasi aktor-aktor politik negara. Terlebih, rezim Presiden saat ini telah menginjak pada dua tahun periode kepemimpinannya.
"Jangan sampai singgasana Presiden terus melanggeng hingga melebihi 10 tahun lamanya. Selain tidak sesuai dengan desain konstitusional negara, fenomena tersebut juga akan semakin membuka celah terjadinya "power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely", yaitu kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak benar-benar korup," pungkasnya.
Baca Juga
Nilai Kinerja Sangat Baik, Komisi X DPR RI DUkung Tambahan Anggaran…
BPPKB Banten Kabupaten Bogor Solid Dukung Eman S Nasim Jadi Caleg…
SMRC: Atribut Sosialisasi Prabowo dan Anies Paling Banyak Tersebar…
HIPMI: Ketum Kadin Arsjad Rasjid Layak di Pertimbangkan untuk Cawapres…
Ketua MPR RI Kembali Maju Sebagai Caleg DPR RI di Daerah Pemilihan…
Industri Hari Ini

Jumat, 02 Juni 2023 - 13:02 WIB
RS Abdi Waluyo Telah Menginstalasi NAEOTOM Alpha pertama di Asia
RS Abdi Waluyo, salah satu penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, telah memasang NAEOTOM Alpha, photon-counting CT pertama di dunia. Dikembangkan oleh Siemens Healthineers, NAEOTOM…

Jumat, 02 Juni 2023 - 12:51 WIB
Membukukan Laba Bersih Rp279 Miliar, PT. Pudjiadi Prestige Tbk Tetapkan Pembagian Dividen dalam RUPS Tahun Buku 2022
PT Pudjiadi Prestige Tbk. (“Perseroan”), salah satu perusahaan pengembang properti ternama di Indonesia, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Rabu, 31 Mei 2023 yang dilanjutkan…

Jumat, 02 Juni 2023 - 12:45 WIB
Otomasi dengan Robot Articulated-arm Hanya dengan €7,200
Penggunaan robot articulated arm cast-iron yang berat dan mahal untuk pembuat label pallet seperti menggunakan sledge hammer untuk memecahkan mur. Sehingga MFG, spesialis pelabelan yang berbasis…

Jumat, 02 Juni 2023 - 10:54 WIB
Fitch Rating Mengafirmasi Peringkat OYO Pada Level “B”, dengan Outlook Stabil
Fitch rating, sebuah lembaga pemeringkat kredit internasional, telah meningkatkan Outlook OYO, perusahaan teknologi perjalanan global (Oravel Stays Limited) pada Peringkat Jangka Panjang dan…

Jumat, 02 Juni 2023 - 10:28 WIB
InfoEkonomi.ID Sukses Gelar 3rd Top Digital PR Award 2023
InfoEkonomi.ID, portal berita seputar ekonomi, keuangan dan bisnis sukses menggelar 3rd Top Digital PR Award 2023, Rabu (31/5/2023). Acara penghargaan yang menggandeng TRAS N CO Indonesia ini…
Komentar Berita