Pemilu 2024, Perlu Strategi dan Kolaborasi Seluruh Elemen Bangsa Apabila Ingin Terselenggara

Oleh : Herry Barus | Kamis, 03 Februari 2022 - 11:00 WIB

Pemilu 2024, Perlu Strategi dan Kolaborasi Seluruh Elemen Bangsa Apabila Ingin Terselenggara
Pemilu 2024, Perlu Strategi dan Kolaborasi Seluruh Elemen Bangsa Apabila Ingin Terselenggara

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi hangat di tengah masyarakat hingga saat ini meskipun sudah ada kesepakatan antara KPU, DPR dan pemerintah tanggal pelakasanaan Pemilu 2024 pasa tanggal 14 Februari 2024. Hal ini menjadi salah satu tema diskusi yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI PB HMI) pada sabtu (29/1) via virtual zoom meeting.

Diskusi virtual dengan tema "Diskursus Penundaan Pilpres 2024 dalam Perspektif Demokrasi, Ekonomi dan Politik" dibuka langsung oleh Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI, Syamsumarlin, dengan para narasumber: Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, Qurrata Ayuni, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Abdurrahman Konoras, Pakar Hukum Ekonomi dan Ikrama Masloman, Pengamat Politik dan Anggawira, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), diskusi ini di moderatori oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon, Wakil Direktur Bidang Politik Hukum dan Ketatanegaraan LKBHMI PB HMI.

Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menyampaikan bahwa sebenarnya yang mempunyai kewenangan penuh untuk mementukan pelaksanaan atau jadwal berlangsung hari pemungutan suara dalam pelakasanaan pemilu itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun telah ada kesepakatan antara KPU, DPR dan pemerintah terkait tanggal pelaksanaan pemilu 2024, kita harus menunggu Surat Keputusan KPU tentang Penetapan tanggal pemungutan suara pada pemilu 2024.

"Dalam kerangka hukum terkait dengan penundaan pemilu, dalam terminologi Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan. Yang dimana Pemilu lanjutan terjadi apabilan sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, sehingga dapat dilihat pemiku lanjutan terjadi apabila sudah ada tahapan yang berjalan akan tetapi dengan alasan tersebut diatas dilakukan Pemilu lanjutan sebagaimana termaktud dalam Pasal 431 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," ucap Titi.

Titi juga menambahkan bahwa apabila terjadi pemilu susulan akan terjadi apabila sebagian atau seluruh wilayah NKRI, terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, sehingga perbedaan dengan pemilu lanjutan pemilu susulan terjadi dengan syarat tersebut diatas apabila seluruh tahapan penyelenggara Pemilu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 432 Ayat (2) UU 7/2017.

"Yang dimaksud ganguan lainnya yang oleh KPU sebatas ketiadaan anggaran yang dimaknai oleh KPU sebagai gangguan lainnya, lebih dari itu tidak ada penjelasan soal gangguan lainnya. Untuk mengantisipasi dalam permasalahan keserentakkan pun Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang untuk KPU dan pembentuk UU dapat bersepakat adanya jeda waktu antara pemilihan Presiden, DPR, DPD dan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten. Opsi itu secara nyata telah ada tetapi belum dilaksanakan oleh KPU dan pembentuk UU, MK menyatakan selama tidak memisahkan Pilpres dan Pemilihan Anggota DPR dan DPD," jelas Titi.

 

Titi yang merupakan mantan Direktur Perludem menegaskan bahwa terkait masa jabatan presiden sebagaimana dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 dan tidak ada opsi untuk penundaan pilpres atau perpanjangan masa jabatan presiden, sehingga tidak dikenal terminologi penundaan pemilu karena alasan stabilitas ekonomi. Semua pihak terutama pejabat publik mestinya menjaga budaya berkonstitusi dengan konsisten serta komitmen penuh dalam melaksanakan agenda demokrasi yang telah digariskan oleh Konstitusi secara tegas.

Sisi lain, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Qurrata Ayuni, menyampaikan bahwa sebenarnya dalam membedakan pemberlakuan hukum secara normal dan darurat harus ditandai dengan perubahan rezim hukum yang dimana harus dideklarasikan dan tidak hanya dengan diskresi saja, dalam konteks ini pemberlakuan Pasal 12 UUD NRU 1945.

"Dalam konteks Pemerintah dalam menghadapi instrumen hukum yang dipakai tidak berdasarkan Pasal 12 UUD NRI 1945, yang dimana perubahan rezim hukum normal ke darurat sebenarnya dapat diberlakukan dengan syarat dan akibat ditentukan dalam UU. Dalam konteks penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatn presiden bisa dilakukan dengan kondisi darurat seperti perang," ucap Qurrata.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Anggawira, menyatakan bahwa Pemilu 2024 harus memerlukan strategi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa, dan wacana penundaan pemilu ini bukan sesuai yang haram untuk diperbincangkan karena ini merupakan dinamika demokrasi dan diskursus publik.

"Dengan rencana anggaran yang sangat besar kurang lebih 100 Triliun harus juga diperhitung dengan strategi yang bisa meminimal anggaran yang dimana sekarang di era pemulihan ekonomi nasional, sehingga pandemi dan stabilitas ekonomi harus menjadi perhatian khusus KPU dan Pemerintah dalam menjalankan Pemilu 2024 nanti," ungkap Anggawira.

Selain itu, Pengamat Politik, Ikrama Masloman, menyampaikan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 ini jika dilihat memang masyarakat di kelas menengah dan kebawah tidak setuju akan adanya penundaan pemilu 2024. dan wacana ini termasuk kontraproduktif dengan bagaimana kita bisa membangun demokrasi secara kolektif yang benar-benar utuh dan memberikan manfaat bagi semua pihak bukan hanya sebagian pihak saja.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

ASEAN – Cina Promosikan Cara Hadapi Pandemi dengan One Health

Selasa, 17 Mei 2022 - 12:26 WIB

ASEAN – Cina Promosikan Cara Hadapi Pandemi dengan One Health

Bali-Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan selama 19 tahun, ASEAN dan Cina telah menghadapi beberapa wabah yang disebabkan oleh penyakit zoonosis, seperti Sindrom Pernapasan Akut…

Seruan Masyarakat Menyelamatkan Tanah

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:52 WIB

Seruan Masyarakat Untuk Menyelamatkan Tanah Bergaung di Kota-Kota Besar Indonesia

Desakan ini terus menggaung seiring dengan diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP15 Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Melawan Desertifikasi (UNCCD) di Abidjan, Pantai Gading, 9-20…

Danau Tekapo, Selandia Baru (www.tripzilla.id)

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:45 WIB

Mulai Juli 2022, Selandia Baru Buka Perbatasan sepenuhnya untuk Wisatawan Asing

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern baru-baru ini mengumumkan bahwa negara itu akan sepenuhnya membuka kembali perbatasan internasionalnya mulai 31 Juli 2022. Hal yang serupa juga berlaku…

Tim Indonesia, Arabic Braille Converter

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:44 WIB

Bikin Bangga, Tim Indonesia Masuk Lima Besar Hackathon Microsoft AI for Accessibility Tingkat Asia Pasifik

Tim dari Indonesia, Arabic Braille Converter, berhasil terpilih sebagai lima besar kompetisi Hackathon Microsoft AI for Accessibility (AI4A) tingkat Asia Pasifik. Di tahun ketiganya, Hackathon…

 Maybank Indonesia Hadirkan Solusi untuk Wujudkan Properti Idaman Melalui Pembiayaan Properti iB

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:38 WIB

Terungkap Cara Maybank Indonesia Wujudkan Properti Idaman Melalui Pembiayaan Properti iB

Jakarta – PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Maybank Indonesia atau Bank) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Maybank menggiatkan kembali produk pembiayaan properti yang ditujukan bagi seluruh…