INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mendesak KADI untuk bekerja serius dan segera menerapkan kebijakan Antidumping untuk produk keramik impor asal Tiongkok yang secara tren tahunan angkanya terus melonjak signifikan. 

"Indonesia kini menjadi negara utama pengalihan ekspor keramik Tiongkok pasca negara-negara maju seperti USA, Uni Eropa, Timur Tengah yang sudah menerapkan Antidumping terhadap produk keramik asal Tiongkok," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta, Rabu (24/4).

Asaki mengharapkan penerapan besaran Antidumping minimal berkisar 100% - 150% untuk produk keramik impor asal negeri Tirai Bambu tersebut. 

Sebagai informasi, USA telah menerapkan besaran Antidumping sebesar 225% - 350% untuk produk keramik impor asal China, dan per tanggal 19 April 2024 kembali menerapkan inisiasi Antidumping untuk produk keramik impor asal India sebesar 408% - 828%.

Disisi lain, Asaki optimis pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo saat ini, salah satunya yaitu perpanjangan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121 Tahun 2020 tentang Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). 

Pasalnya, kebijakan tersebut telah terbukti menciptakan multiplier effect yang sangat luas diantaranya, peningkatan tingkat utilisasi kapasitas keramik nasional, menciptakan investasi baru mencapai Rp20 triliun dan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja, meningkatkan kontribusi pajak sebesar 30%, dan tren kinerja ekspor yang terus membaik. 

"Kebijakan HGBT telah terbukti mampu menciptakan multiplier effect yang sangat luas. Oleh karenanya, sudah sepantasnya kebijakan tersebut dilanjutkan," jelasnya.

Dirinya juga optimis pemerintahan baru akan melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

"Industri keramik siap berinvestasi di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendekatkan dengan pasar, disamping ketersediaan pasokan gas di Kaltim," tutup Edy.