INDUSTRY.co.id - Jakarta - Industri manufaktur nasional membunyikan alarm keras. Pasokan energi gas bumi untuk sektor industri kian tercekik setelah alokasi gas industri tertentu (AGIT) dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus merosot sejak awal 2026, bahkan hanya mencapai 37,5 persen pada April.

Kondisi ini dinilai langsung menghantam daya saing industri dalam negeri, baik untuk menghadapi serbuan impor maupun menjaga kinerja ekspor.

Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Indonesia (AKLP), Yustinus Gunawan mengatakan, penurunan AGIT pada skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) berbanding lurus dengan melemahnya kinerja manufaktur. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April 2026 yang mengalami penurunan tajam dan nyaris menyentuh zona kontraksi.

“AGIT untuk HGBT menukik, maka daya saing manufaktur juga ikut menukik. Ini sudah terlihat dari PMI manufaktur yang melemah signifikan,” kata Yustinus Gunawan saat dihubungi INDUSTRY.co.id di Jakarta (6/5).

Gas bumi selama ini menjadi salah satu faktor kunci dalam menopang sektor rill, khususnya manufaktur. Ketika pasokan terganggu, biaya produksi meningkat dan efisiensi industri terganggu, sehingga produk dalam negeri semakin sulit bersaing di pasar global.

Oleh karena itu, AKLP mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta agar realisasi AGIT untuk HGBT dapat dijaga minimal di level 90 persen dari alokasi yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025.

Menurut Yustinus, kepastian pasokan energi dengan harga kompetitif merupakan syarat mutlak untuk menjaga keberlangsungan industri nasional.

“Jika AGIT berada di bawah 90 persen, daya saing akan terus menurun. Dampaknya bukan hanya pada produksi, tapi juga pada penyerapan tenaga kerja. Bahkan, risiko PHK sudah di depan mata,” jelasnya.

Desakan ini menambah daftar panjang kekhawatiran sektor industri terhadap ketersediaan energi di dalam negeri. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, keberlangsungan pasokan gas bumi dinilai menjadi penentu utama apakah industri nasional mampu bertahan atau justru semakin tertekan.

AKLP berharap pemerintah dapat segera memperkuat kebijakan energi yang berpihak pada sektor manufaktur, sehingga industri dalam negeri tidak kehilangan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.