Hingga Maret 2017, Hasil Ekspor Udang dan Ikan Bali Hasilkan Devisa Sebesar US$9,81 Juta

Oleh : Hariyanto | Sabtu, 13 Mei 2017 - 14:07 WIB

Udang Ilustrasi (ist)

INDUSTRY.co.id - Bali, Hasil ekspor udang dan ikan dari Pulau Dewata, Bali menyumbang devisa sebesar US$9,81 juta selama bukan Maret 2017, naik sebesar US$2,69 juta atau 37,81% dibandingkan bulan Februari 2017 yaitu sebesar US$7,12 juta.

Namun, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Adi Nugroho mengatakan, dibandingkan dengan perolehan dibulan yang sama pada tahun sebelumnya, perolehan tersebut turun sebesar 18,43% dikarenakan dibulan Maret 2016 mampu menghasilkan US$12,03 juta.

"Pengapalan ikan dan udang itu mampu memberikan kontribusi sebesar 18,91 persen dari total nilai ekspor Bali mencapai 51,91 juta dolar AS selama bulan Maret 2017, meningkat 14,99 persen dari bulan sebelumnya tercatat 45,15 juta dolar AS," tutur Adi di Denpasar, Sabtu (13/05/2017).

Dua komoditas hasil tangkapan perusahaan perikanan yang mangkal di Pelabuhan Benua dan hasil tangkapan nelayan setempat tersebut, paling banyak diserap pasaran Amerika Serikat mencapai 29,12 persen.

Selain itu juga diserap pasaran Jepang 25,73%, Tiongkok 8,40%, Australia 5,70%, Hong Kong 6,30%, Singapura 1,09%, Prancis 0,46%, Spanyol 0,07%, Singapura 1,09%, Jerman 0,69%, Kanada 0,15%, dan 22,30% sisanya ke berbagai negara lainnya.

Adi menambahkan, ikan dan udang merupakan salah satu dari lima komoditas utama ekspor Bali yang memberikan andil terbesar yakni 18,91%, menyusul produk perhiasan (permata) 15,65%.

Selain itu, produk pakaian jadi bukan rajutan 13,38%, produk kayu, barang dari kayu 9,11%, serta produk perabotan dan penerangan rumah 7,45%.

Dinas Perikanan dan Kelautan setempat bertekad untuk meningkatkan produksi perikanan laut maupun hasil perikanan tangkap.

Berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan, termasuk memberdayakan para nelayan dengan memberikan berbagai kemudahan dan bantuan dengan harapan mampu meningkatkan produksi sektor perikanan.

Selain itu, memaksimalkan penyaluran kartu nelayan melibatkan delapan pemerintah kabupaten dan satu kota di daerah itu, sekaligus meningkatkan kinerja di lapangan.

Pendataan penerima asuransi juga dirancang melalui sistem dalam jaringan (online), setelah sebelumnya melalui verifikasi awal dengan pendataan kartu nelayan.

Nelayan yang berhak menerima asuransi adalah mereka yang sudah menerima kartu nelayan sebelumnya, sehingga nelayan yang tidak mempunyai kartu, belum dapat terverifikasi.