SLIK-SID Diberkaluan Pararel Perkuat Database Debitor

INDUSTRY.co.id - Makassar- Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Bambang Kiswono mengatakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Sistem Informasi Debitur (SID) mulai April 2017 sudah diberlakukan dan berjalan secara paralel untuk memperkuat database debitor.

Bambang Kiswono di Makassar, Jumat (12/5/2017) mengatakan program SLIK ini memang belum bisa sepenuhnya menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) yang sebelumnya diberlakukan untuk mendapatkan database untuk kepentingan pihak perbankan.

"SLIK memang tidak bisa dilakukan secara langsung namun dilaksanakan secara bertahap. Jadi baik SLIK dan SID masih sama-sama berjalan pada tahun ini," katanya.

Untuk sistem layanan informasi SLIK, kata dia, memang lebih luas jangkauan data basenya. Artinya tidak hanya fokus untuk database nasabah perbankan namun juga mencakup seluruh industri jasa keuangan, lembaga pembiayan hingga pasar modal.

Namun untuk kinerja saat ini, kata dia, memang belum bisa langsung karena masih membutuhkan dukungan sejumlah lembaga perbankan untuk lebih memperkuat database debitor.

Untuk itu, OJK terus berupaya membangun kerja sama dengan sejumlah Lembaga Jasa Keuangan (LSK) sehingga bisa menjadi pelapor wajib demi memperkuat database dari SLIK.

"Jadi untuk tahun ini, SLIK mulai bisa diakses dalam hal layanan perbankan dan industri pembiayaan. Selanjutnya untuk tahun depan bisa ditambah lagi dengan pengadaian, asuransi hingga pasar modal," ujarnya.

Lebih jauh, Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Keuangan Daerah OJK Salampua, Muhammad Yusuf, mengatakan untuk penyaluran transaksi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di provinsi itu sepanjang 2017 ini didominasi dari sektor perdagangan yang mencapai 60 persen.

Menurut dia, data ini tidak terlalu jauh dari statistik sepanjang 2016 yang juga masih didominasi oleh sektor perdagangan.

Selain sektor perdagangan, posisi kedua yang juga banyak terjadi penyaluran KUR itu yakni dari bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang mencapai 24,91 persen dari total anggaran KUR sampai Maret 2017 ini yakni Rp 1,5 triliun.

"Adapun penurunannya dibandingkan akhir Desember 2016 itu hanya sekitar 1 persen yakni dari 61,76 persen. Ini membuktikan jika sektor perdagangan masih memiliki prospek yang begitu cerah," ujarnya.(Ant)