DPR Desak Perbaikan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Oleh : Irvan AF | Minggu, 11 Desember 2016 - 08:25 WIB

Ilustrasi Pupuk Sriwijaya. (Foto: IST)
Ilustrasi Pupuk Sriwijaya. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menginginkan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk diperbaiki dari beragam aspek, mulai dari sisi teknis, manajemen, hingga regulasi penyalurannya.

"Kami di komisi IV selalu berusaha melakukan pengawasan optimal pada pelaksanaan program pupuk subsidi ini," kata Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/12/2016).

Menurut Akmal, saat ini dinilai masih banyak terjadi persoalan antara lain terkait masalah ketepatan waktu, jumlah, mutu, harga hingga lokasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Apalagi, politisi PKS itu mengingatkan besarnya alokasi anggaran terkait hal tersebut yang mencapai hingga sekitar Rp30 triliun pada tahun 2016.

"Panja dibentuk untuk memperkuat pengawasan sehingga pemerintah bekerja secara serius memenuhi prinsip tepat sasaran pada penyaluran pupuk bersubsidi," katanya.

Akmal selalu meminta Kementan untuk terus memperbaiki data petani yang menerima pupuk bersubsidi.

Untuk itu, ujar dia, efektifitas dan efisiensi program ini bermula dari data yang selalu terbarui.

"Ketika data bermasalah, maka ibarat efek domino, maka seluruh kinerja program pupuk bersubsidi dari awal hingga akhir akan bermasalah. Begitu sebaliknya, ketika baik data, maka kemungkinan keberhasilan dan efektivitas kinerja kementerian dalam program pupuk bersubsidi ini akan baik," jelasya.

Selain itu, Akmal meminta aparat penegak hukum agar meningkatan pengawasan di lapangan untuk dapat menindak tegas pada pelaku penyimpangan pupuk bersubsidi.

Ia mengingatkan audit BPK pada tahun ini memberikan gambaran bahwa 30 persen pupuk subsidi diberikan pada pihak yang tidak tepat.

Masih terkait dengan pupuk, sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengemukan sejumlah permasalahan terkait dengan kuantum atau jumlah pupuk yang disebarkan ke berbagai daerah ternyata masih ditemui di sejumlah daerah.

"Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menetapkan kuantum pupuk itu diangka 9,55 juta ton, dengan varian di 5 jenis pupuk, yakni Urea, NPK, Jet A, SP36 dan Organik. Dari kuantum tersebut jika dibandingkan dengan usulan RDKK masing-masing daerah, masih terasa timpang dan masih selisih karena usulannya adalah 13 juta ton," katanya.

Menurut dia, dengan kondisi demikian maka kalau terjadi kelangkaan pada masa tanam tertentu atau serentak dapat berpotensi bermasalah karena rencana definitif kebutuhan kelompok yang diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat jumlahnya 13 juta ton sedangkan jumlah yang baru bisa dipenuhi adalah 9,5 juta ton.

Hal tersebut, lanjutnya, perlu menjadi bahan pemikiran apakah harus mengubah seperti menambah atau mengurangi kuantum pupuk, serta persoalan komposisi yang ideal, apakah mengikuti rekomendasi dari pihak Pupuk Indonesia atau berdasarkan hasil penelitian terbaru Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.

Keputusan Pemerintah menurunkan harga gas untuk industri dinilai merupakan langkah tepat karena selain menyelamatkan industri pupuk juga bentuk perhatian negara terhadap sektor pertanian.(iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala (BPPSDMP) Kementan Momon Rusmono

Sabtu, 23 Maret 2019 - 16:45 WIB

Kementan: Kedaulatan Pangan Harus Berdampak Pada Kesejahteraan Petani

Indramayu - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong petani di Kabupaten Indramayu untuk bisa mencapai target produksi padi hingga lebih dari 1,8 juta ton gabah kering pungut di tahun 2019.…

Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah Wahyu Avianto

Sabtu, 23 Maret 2019 - 16:36 WIB

BNI Syariah Siapkan Strategi Untuk Hadapi Era Disrupsi

Jakarta - BNI Syariah sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi era disrupsi. Era disrupsi ini terjadi ditunjukkan dengan perubahan yang cukup cepat dan mengganggu eksisting bisnis.

Dok Redaksi Industry

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:33 WIB

Bambang Trihatmodjo: Pupuk Bregadium Bukti Kiprah Berkarya untuk Pertanian 

Kader utama Partai Berkarya Bambang Trihatmodjo menilai sector pertanian Indonesia berjalan di tempat, di tengah maju dan berkembangnya sector pertanian negara-negara tetangga, terutama Thailand.  

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:10 WIB

Kemenperin Siapkan Dua Model Program Pacu Penumbuhan Wirausaha Baru di Pondok Pesantren

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan beberapa program atau model untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren dan menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan…

Krakatau Steel (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:05 WIB

Kementerian BUMN Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan di PT KS

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PT Krakatau Steel.