DPR Desak Perbaikan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Oleh : Irvan AF | Minggu, 11 Desember 2016 - 08:25 WIB

Ilustrasi Pupuk Sriwijaya. (Foto: IST)
Ilustrasi Pupuk Sriwijaya. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menginginkan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk diperbaiki dari beragam aspek, mulai dari sisi teknis, manajemen, hingga regulasi penyalurannya.

"Kami di komisi IV selalu berusaha melakukan pengawasan optimal pada pelaksanaan program pupuk subsidi ini," kata Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/12/2016).

Menurut Akmal, saat ini dinilai masih banyak terjadi persoalan antara lain terkait masalah ketepatan waktu, jumlah, mutu, harga hingga lokasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Apalagi, politisi PKS itu mengingatkan besarnya alokasi anggaran terkait hal tersebut yang mencapai hingga sekitar Rp30 triliun pada tahun 2016.

"Panja dibentuk untuk memperkuat pengawasan sehingga pemerintah bekerja secara serius memenuhi prinsip tepat sasaran pada penyaluran pupuk bersubsidi," katanya.

Akmal selalu meminta Kementan untuk terus memperbaiki data petani yang menerima pupuk bersubsidi.

Untuk itu, ujar dia, efektifitas dan efisiensi program ini bermula dari data yang selalu terbarui.

"Ketika data bermasalah, maka ibarat efek domino, maka seluruh kinerja program pupuk bersubsidi dari awal hingga akhir akan bermasalah. Begitu sebaliknya, ketika baik data, maka kemungkinan keberhasilan dan efektivitas kinerja kementerian dalam program pupuk bersubsidi ini akan baik," jelasya.

Selain itu, Akmal meminta aparat penegak hukum agar meningkatan pengawasan di lapangan untuk dapat menindak tegas pada pelaku penyimpangan pupuk bersubsidi.

Ia mengingatkan audit BPK pada tahun ini memberikan gambaran bahwa 30 persen pupuk subsidi diberikan pada pihak yang tidak tepat.

Masih terkait dengan pupuk, sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengemukan sejumlah permasalahan terkait dengan kuantum atau jumlah pupuk yang disebarkan ke berbagai daerah ternyata masih ditemui di sejumlah daerah.

"Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menetapkan kuantum pupuk itu diangka 9,55 juta ton, dengan varian di 5 jenis pupuk, yakni Urea, NPK, Jet A, SP36 dan Organik. Dari kuantum tersebut jika dibandingkan dengan usulan RDKK masing-masing daerah, masih terasa timpang dan masih selisih karena usulannya adalah 13 juta ton," katanya.

Menurut dia, dengan kondisi demikian maka kalau terjadi kelangkaan pada masa tanam tertentu atau serentak dapat berpotensi bermasalah karena rencana definitif kebutuhan kelompok yang diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat jumlahnya 13 juta ton sedangkan jumlah yang baru bisa dipenuhi adalah 9,5 juta ton.

Hal tersebut, lanjutnya, perlu menjadi bahan pemikiran apakah harus mengubah seperti menambah atau mengurangi kuantum pupuk, serta persoalan komposisi yang ideal, apakah mengikuti rekomendasi dari pihak Pupuk Indonesia atau berdasarkan hasil penelitian terbaru Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.

Keputusan Pemerintah menurunkan harga gas untuk industri dinilai merupakan langkah tepat karena selain menyelamatkan industri pupuk juga bentuk perhatian negara terhadap sektor pertanian.(iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pandu Sastro Wardoyo Pakar Blockchain

Rabu, 18 Juli 2018 - 23:37 WIB

Membaca Peluang Baru di Era Blockchain

Blockchain berasal dari cryptocurrency, sehingga perkembangannya mendapatkan banyak sekali suntikan dana semenjak awal, tanpa harus meminta dari perusahaan atau bank

Vice President of Corporate Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania bersama Presiden Direktur PT Gaya Motor Ary Mariano (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Rabu, 18 Juli 2018 - 20:34 WIB

Perkuat Pasar Kendaraan Premium di Indonesia, BMW Tambah Investasi Hingga Rp20 Miliar

BMW Indonesia secara konsisten terus menerus tingkatkan aktivitas produksinya di Indonesia melalui investasi senilai lebih dari Rp270 miliar sejak tahun 2011 hingga saat ini. Tambahan investasi…

Dirut BTN Maryono (Fot Rizki Meirino)

Rabu, 18 Juli 2018 - 19:50 WIB

BTN Tak Ikut Biaya Divestasi Saham PT Freeport

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak akan ikut menyalurkan kredit ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) untuk membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 18 Juli 2018 - 19:31 WIB

Rupiah Rabu Sore Melemah ke Rp14.414

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu sore, (18/7/2018) ditutup melemah besar 36 poin menjadi Rp14.414 dibandingkan posisi sebelumnya Rp14.378 per dolar AS.

Dirut Bank BNI Achmad Baiquni (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 18 Juli 2018 - 19:26 WIB

Januari-Juni 2018, Laba Bersih Bank BNI Tumbuh 16 Persen

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatat kenaikan laba bersih 16% menjadi Rp7,44 triliun sepanjang Januari-Juni 2018 dibandingkan dengan realisasi laba bersih di periode yang sama pada 2017…