DPR Desak Perbaikan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Oleh : Irvan AF | Minggu, 11 Desember 2016 - 08:25 WIB

Ilustrasi Pupuk Sriwijaya. (Foto: IST)
Ilustrasi Pupuk Sriwijaya. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menginginkan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk diperbaiki dari beragam aspek, mulai dari sisi teknis, manajemen, hingga regulasi penyalurannya.

"Kami di komisi IV selalu berusaha melakukan pengawasan optimal pada pelaksanaan program pupuk subsidi ini," kata Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/12/2016).

Menurut Akmal, saat ini dinilai masih banyak terjadi persoalan antara lain terkait masalah ketepatan waktu, jumlah, mutu, harga hingga lokasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Apalagi, politisi PKS itu mengingatkan besarnya alokasi anggaran terkait hal tersebut yang mencapai hingga sekitar Rp30 triliun pada tahun 2016.

"Panja dibentuk untuk memperkuat pengawasan sehingga pemerintah bekerja secara serius memenuhi prinsip tepat sasaran pada penyaluran pupuk bersubsidi," katanya.

Akmal selalu meminta Kementan untuk terus memperbaiki data petani yang menerima pupuk bersubsidi.

Untuk itu, ujar dia, efektifitas dan efisiensi program ini bermula dari data yang selalu terbarui.

"Ketika data bermasalah, maka ibarat efek domino, maka seluruh kinerja program pupuk bersubsidi dari awal hingga akhir akan bermasalah. Begitu sebaliknya, ketika baik data, maka kemungkinan keberhasilan dan efektivitas kinerja kementerian dalam program pupuk bersubsidi ini akan baik," jelasya.

Selain itu, Akmal meminta aparat penegak hukum agar meningkatan pengawasan di lapangan untuk dapat menindak tegas pada pelaku penyimpangan pupuk bersubsidi.

Ia mengingatkan audit BPK pada tahun ini memberikan gambaran bahwa 30 persen pupuk subsidi diberikan pada pihak yang tidak tepat.

Masih terkait dengan pupuk, sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengemukan sejumlah permasalahan terkait dengan kuantum atau jumlah pupuk yang disebarkan ke berbagai daerah ternyata masih ditemui di sejumlah daerah.

"Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menetapkan kuantum pupuk itu diangka 9,55 juta ton, dengan varian di 5 jenis pupuk, yakni Urea, NPK, Jet A, SP36 dan Organik. Dari kuantum tersebut jika dibandingkan dengan usulan RDKK masing-masing daerah, masih terasa timpang dan masih selisih karena usulannya adalah 13 juta ton," katanya.

Menurut dia, dengan kondisi demikian maka kalau terjadi kelangkaan pada masa tanam tertentu atau serentak dapat berpotensi bermasalah karena rencana definitif kebutuhan kelompok yang diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat jumlahnya 13 juta ton sedangkan jumlah yang baru bisa dipenuhi adalah 9,5 juta ton.

Hal tersebut, lanjutnya, perlu menjadi bahan pemikiran apakah harus mengubah seperti menambah atau mengurangi kuantum pupuk, serta persoalan komposisi yang ideal, apakah mengikuti rekomendasi dari pihak Pupuk Indonesia atau berdasarkan hasil penelitian terbaru Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.

Keputusan Pemerintah menurunkan harga gas untuk industri dinilai merupakan langkah tepat karena selain menyelamatkan industri pupuk juga bentuk perhatian negara terhadap sektor pertanian.(iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo

Kamis, 21 September 2017 - 21:00 WIB

Groundbreaking Tol Layang Makassar Dimulai 12 Oktober

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan "groundbreaking" atau peletakan batu pertama pembangunan proyek tol layang Pettarani Makassar sesuai rencana dimulai 12 Oktober…

 Calon Bupati Jaya Pura Nomor 3 Godlief Ohee

Kamis, 21 September 2017 - 20:25 WIB

Pilkada Kabupaten Jayapura, Calon Petahana Mathius Awitauw Didiskualifikasi Bawaslu

Jakarta- Bawaslu RI merekomendasikan pembatalan Mathius Awitauw Sebagai Calon Bupati Jayapura. Hal itu disampaikan Calon Bupati Nomor Urut Nomor 3 Godlief Ohee.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan dan Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara berjabat tangan.

Kamis, 21 September 2017 - 20:16 WIB

Telkom dan PT INTI Bersinergi Garap Layanan Internet of Things Devices

Jakarta-PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergi kedua BUMN, serta untuk mendukung…

Direktur Wholesale & Internasional Service Telkom Abdus Somad Arief (kedua dari kanan) bersama Staf Khusus Kementerian BUMN bidang Rumah Kreatif BUMN (RKB) Asmawi Syam (tengah).

Kamis, 21 September 2017 - 20:07 WIB

TelkomGroup Latih E-Commerce dan Pemasaran Online UMKM Indonesia Go Global

Jakarta-Dalam rangka mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menembus pasar global di era digital, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus optimalkan keberadaan…

PT Paramount Land

Kamis, 21 September 2017 - 19:30 WIB

Paramount Land Raih Penghargaan Dot Property Indonesia

Paramount Land meraih 3 penghargaan sekaligus atas komitmennya dalam menciptakan produk-produk properti terbaik dalam ajang Dot Property Indonesia Awards 2017.