Kesempitan Berpikir

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Ada satu hal yang langsung terlihat di antara sebagian besar warga Jakarta sewaktu Pilgub 2017 ini: kesempitan berpikir. Mereka memilih orang-orang yang tidak kompeten untuk memimpin mereka. Mereka tidak menggunakan akal sehat di dalam membuat keputusan. Akibatnya, Jakarta bisa memasuki abad kegelapan, setelah Pilgub ini, dimana fanatisme, premanisme, jaringan mafia, dan kesempitan berpikir akan meraja.

Sempit Berpikir

Pertama, akal sehat warga Jakarta tunduk dibawah rasa takut yang, sebenarnya, tak beralasan. Ketika akal sehat dikorbankan demi memuaskan rasa takut, yang tercipta kemudian adalah tindakan-tindakan bodoh yang mencerminkan kesempitan berpikir. Ketika kedudukan pimpinan politik diserahkan kepada para mafia dan preman, kehancuran dan kemunduran politik adalah buahnya. Bersiaplah untuk memasuki abad kegelapan, hai warga Jakarta.

Kedua, di bawah tekanan mafia dan preman, kita tidak mampu mempertahankan nilai-nilai luhur keIndonesiaan, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Kita di Jakarta mengorbankan kemajemukan dan akal sehat demi nilai-nilai primitif yang sudah ditinggalkan di banyak negara. Kita bahkan mengorbankan akal sehat kita demi memuaskan nafsu-nafsu jangka pendek yang bersifat primordial. Karena sikap pengecut dan kesempitan berpikir kita di Jakarta, politik Indonesia kembali mundur ke arah keterbelakangan.

Tiga, kita juga tidak paham teori-teori dasar organisasi. Seorang pemimpin perlu didukung dan diberi kesempatan, supaya ia bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Kita tidak bisa mencabut seseorang dari kedudukan pimpinan, hanya karena ia memiliki identitas yang berbeda. Kinerjalah yang seharusnya menjadi ukuran, dan bukan jubah identitas yang ditafsirkan secara dangkal.

Empat, orang Jakarta bisanya hanya mengeluh soal banjir, korupsi dan kemacetan yang sudah amat sangat parah. Ketika diminta untuk menggunakan akal sehat di dalam pemilihan kepala daerah, mereka justru menjadi pengecut, dan membuat pilihan-pilihan yang (maaf) tolol. Mereka terus membuang sampah sembarangan, tidak patuh aturan lalu lintas dasar, dan gampang termakan oleh fitnah-fitnah. Dan terakhir, mereka membuat keputusan politik yang tidak masuk akal.
 
Kesempitan berpikir memang tidak hanya menjadi gejala sosial di Jakarta. Kota-kota lainnya di Indonesia juga mengalami gejala serupa, mulai dari kemunafikan sampai dengan kegagalan tata kelola. Di tingkat internasional, kesempitan berpikir membuahkan ketakutan yang tidak masuk akal terhadap kaum gay (homofobia) dan muslim (Islamofobia). Kesempitan berpikir membuahkan intoleransi dan diskriminasi di dalam segala bentuknya.   

Mengapa?

Indonesia adalah negara yang amat kaya. Budayanya beragam dan mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Alamnya indah dan kaya akan sumber daya. Sayangnya, rakyatnya masih berpikir sempit, sehingga banyak membuat keputusan yang tidak masuk akal. Kesempitan berpikir ini setidaknya memiliki dua akar, yakni pengalaman penjajahan dan penindasan politik yang terlalu lama (lebih dari 300 tahun), dan kegagalan sistem pendidikan nasional, terutama di Jakarta.

Pertama, penjajahan di Indonesia disertai dengan dua proses, yakni pembodohan dan pemiskinan. Rakyat dibuat bodoh, supaya tidak melakukan perlawanan terhadap penjajah. Rakyat juga dibuat miskin, supaya mereka gampang dipecah belah, dan gampang dijajah. Pola ini terus berlangsung pada masa pemerintahan Orde Baru, dan kita di tahun 2017 ini menuai hasil dari pembodohan dan pemiskinan selama ratusan tahun ini.

Kedua, hasil pilgub 2017 di Jakarta adalah juga tanda dari kegagalan sistem pendidikan nasional. Murid dididik untuk menghafal dan berpikir dogmatis. Akibatnya, mereka miskin pemikiran kritis dan miskin akal sehat, sehingga kerap membuat keputusan yang tidak masuk akal. Pendidikan agama, yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai luhur kehidupan, terjebak pada formalisme yang menekankan ritual dan ajaran permukaan, serta melupakan unsur spiritualitas hidup yang mendalam.

Indonesia Sekarang Ini

Di dalam dunia politik, mafia dan preman akan selalu ada. Mereka akan terus berusaha merebut kekuasaan, baik dengan cara sah maupun tidak sah. Sebagai rakyat, kita harus mendidik diri kita sendiri, supaya mampu berpikir dengan akal sehat dan bersikap kritis. Dengan dua hal ini, kita akan bisa membuat keputusan-keputusan yang masuk akal dan berguna untuk kebaikan bersama.  

Pemerintah juga perlu terlibat aktif di dalam hal ini. Kurikulum nasional pendidikan perlu ditinjau ulang. Metode pengajaran dan mutu guru perlu ditinjau ulang. Segala bentuk ekstrimisme dan kesempitan berpikir harus dihilangkan. Hanya dengan pendidikan rakyat yang bermutu tinggi, kita bisa menerapkan prinsip demokrasi yang tepat, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kebaikan bersama.

Sekarang ini, Indonesia terbelah di antara kaum nasionalis yang memperjuangkan nilai-nilai Pancasila di satu sisi, dan kaum ekstrimis yang ingin mengubah jati diri bangsa Indonesia. Di tengah tegangan itu, menurut Anak Agung Banyu Perwita, Dosen di Universitas Presiden, ada sekelompok pengusaha untuk mencari kesempatan untuk mempergendut rekening pribadi mereka. Kita perlu bersikap waspada terhadap tantangan ini, dan mengambil langkah-langkah taktis yang diperlukan.