OJK Larang Fintech Copy Kontak Nasabah

Oleh : Ahmad Fadli | Senin, 18 Februari 2019 - 11:48 WIB

Ilustrasi Alplikasi Fintech, Modalku
Ilustrasi Alplikasi Fintech, Modalku

INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengimbau kepada semua masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan peminjaman uang secara online atau terlibat dengan pinjaman online atau atau yang biasa disebut financial technology (fintech).

Imbauan ini disampaikan OJK sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan untuk sektor perbankan serta nonperbankan. Terutama karena jumlah kasus terkait pinjol terus bertambah.

Yang teranyar adalah pada Senin pekan lalu seorang pengemudi taksi bernama Zulfandi  ditemukan tewas di kamar kosnya di daerah Tegal Parang, Jakarta Selatan. Pria berusia 35 tahun ini tewas gantung diri setelah diduga tidak kuat menghadapi pola penagihan akibat pinjaman online yang ia lakukan sendiri.

Melalui sepucuk surat yang ia tulis sebelum melakukan aksinya, Zulfandi meminta kepada OJK dan pihak berwajib untuk memberantas pinjaman online. Menanggapi hal tersebut, OJK kembali mengingatkan agar publik tak gampang tergiur dengan tawaran pinjaman online, khsusunya yang ilegal.

"Masyarakat diminta untuk tidak melakukan pinjaman terhadap fintech _P2P lending tanpa terdaftar atau memiliki izin OJK," kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, seperti dikutip dari keterangannya di situs OJK, Minggu (17/2/2019).

Lebih lanjut Tongam menjelaskan banyak entitas fintech peer to peer lending (P2P) atau pinjaman berbasis online ilegal yang sudah merambah ke media sosial. "Melihat berbagai kondisi ini, kami dari OJK dan asosiasi melakukan pendalaman, dalam hal ini melakukan proses pengumpulan informasi," ucapnya.

Selanjutnya, kata Tongam, OJK melarang fintech legal meng-copy semua kontak yang ada di telepon seluler nasabah. "Hanya kontak darurat yang boleh dikontak," jelas Tongam.

Pada Februari 2019, OJK melalui Satgas Waspada Investasi, telah memberhentikan layanan 231 penyelenggara pinjaman online. Dari jumlah tersebut, OJK memastikan seluruhnya adalah layanan yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK.

Oleh karena itu, OJK melalui Satgasnya telah membuat langkah pencegahan terhadap "P2P lending" ilegal atau pinjaman online ilegal. Pencegahan dilakukan dengan mengumumkan daftarnya lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memutus akses keuangannya dan menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menristekdikti Mohamad Nasir (Foto Dok Humas)

Kamis, 21 Maret 2019 - 06:00 WIB

Kemenristekdikti dan Kementerian BUMN Jalin Kerja Sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian BUMN menjalin kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB).

Jalan Tol (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 21 Maret 2019 - 05:00 WIB

Pembangunan Infrastruktur di Daerah Dukung Efektivitas Hilirisasi Produk

Masifnya pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Air dalam kurun waktu empat tahun terakhir merupakan kebijakan tepat yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden…

Gelombang tinggi (Foto Sindonews)

Kamis, 21 Maret 2019 - 04:45 WIB

Siaga Potensi Gelombang Setinggi Empat Meter di Tujuh Wilayah

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memberikan peringatan dini gelombang tinggi kisaran 2,5 hingga 4 meter yang kemungkinan terjadi di 7 wilayah perairan Indonesia dalam empat hari ke…

Milasari Kusumo Anggraini (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 20 Maret 2019 - 21:25 WIB

Milasari Kusumo:Mulailah Membangun Ekosistem Ekonomi Kerakyatan

Tidak banyak calon legislatif (caleg) yang hadir di tengah masyarakat dengan membawa konsep perbaikan ekonomi. Dari yang sedikit itu terdapat Milasari Kusumo Anggraini SE, caleg DPR RI dari…

PT Jasa Tirta Energi selaku BUMN yang bergerak di sektor bisnis energi dan konstruksi akan mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk mengaliri aliran listrik di seluruh pelosok Indonesia.

Rabu, 20 Maret 2019 - 21:13 WIB

Ambisi Jasa Tirta Energi Aliri Listrik di Pelosok

Pemerintah menargetkan hingga 2025 rasio elektrifikasi mencapai 100 persen dimana permintaan akan listrik bertambah 7.000 MW setiap tahunnya. Peluang inilah yang mendasari PT Jasa Tirta Energi…