Diduga Terjadi Kecurangan di Pilkada Payakumbuh,Wandel-Fitrial Ancam Gugat ke MK

INDUSTRY.co.id - Payakumbuh, Sehari setelah pencoblosan, perolehan suara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Riza Falepi-Erwin Yunaz dalam Pilkada Payakumbuh 2017 tidak terbendung. Namun, laju kemenangan Riza-Erwin diyakini tidak berjalan mulus.

Menyusul munculnya penolakan dari kubu Wandel-Fitrial, terutama pengurus partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Badunsanak, atas hasil hitung TPS yang diumumkan website KPU RI.

Berdasarkan hasil hitung TPS (Form C1) Pilkada Payakumbuh di website resmi KPU RI yang sudah 100% suara, pasangan yang disokong PKS, Gerindra, PBB, PPP dan PKB tersebut meraih suara terbanyak dengan total 24.946 suara (43,63%).

Sementara Wandel-Fitrial yang didukung PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, dan NasDem meraih 21.174 suara (37,03%) dan Wendra Yunaldi-Ennaidi yang maju dari jalur perseorangan atau independen 11.058 suara (19,34%).

Perolehan suara dalam website KPU RI itu diperkirakan tidak akan jauh bergeser. Namun, Ketua KPU Payakumbuh Muhammad Khadafi menyebut data di website KPU RI itu bersifat sementara dan bukan hasil final. Namun data yang masuk sampai pukul 23.30 tadi malam, sudah dari seluruh (210) TPS.

Data hasil di website KPU RI diambil dari Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pilkada 2017, yang digunakan KPU sebagai sarana menyampaikan informasi cepat kepada publik terkait proses di TPS.

Data tersebut masih berupa data sementara untuk pembanding, sedangkan hasil resmi sebagai dasar menetapkan pasangan calon terpilih di setiap daerah tetap menggunakan hasil rekapitulasi manual dan berjenjang sesuai amanah undang-undang.

“Kami menolak dan tidak mengakui hasil perhitungan suara yang telah diumumkan KPU (di website KPU RI, red) yang telah memenangkan Riza Falepi-Erwin Yunaz,” kata Ketua Koalisi Badunsanak, Aribus Madri dalam konferensi pers, Kamis sore (16/2/2017).

Konferensi pers itu juga dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Payakumbuh Sudirman Rusma, Sekretaris DPC Partai Demokrat Payakumbuh Adi Suryatama dan ratusan relawan Wandel-Fitrial.

Aribus mewakili tim pemenangan, menduga telah terjadi kecurangan secara masif oleh wali kota petahana bekerja sama secara sistematis dengan penyelenggara pilkada.

Menurut Aribus, kecurangan demi kecurangan dilakukan diduga sangat terstruktur dan pihaknya punya bukti, sekaligus akan mengadukan hal itu ke Pawaslih dan MK.

“Tim Riza-Erwin telah memanfaatkan kekuasaannya untuk bagi-bagi beras dan kain songket kepada masyarakat,” ujar Aribus.

Sementara itu, Wandel tadi malam, juga memberi keterangan kepada awak media. Dia menegaskan, bahwa selisih suara antara dia dan dengan Riza-Erwin, hanya 1,06 persen.

“Untuk itu, kami akan berjuang sampai ke MK. Kepada seluruh kader dan relawan, mari kita pertahankan, kemenangan yang sudah diperoleh pada 3 dari lima kecamatan, dan 30 dari 48 kelurahan di Payakumbuh,” kata wakil wali kota incumbent ini.

Komisioner KPU Payakumbuh ketika dikonfirmasi terkait pernyataan kubu Wandel-Fitrial, meminta agar semua pihak tidak membuat opini yang menyesatkan.

“Proses yang mana yang dilanggar? Tolong tunjukkan saja, aturan mana yang dilanggar. Jangan membuat opini yang menyesatkan,” tegas koordinator Divisi Sosialisasi KPU Payakumbuh, Yuzalmon, tadi malam (16/2).

Yuzalmon menyebut, proses rekap suara di kecamatan sudah bisa digelar sehari setelah pemilihan. “Menurut PKPU 07 Tahun 2016, jadwal proses rekap di kecamatan sudah dimulai dari 16 sampai 21 Februari. Nanti, pada 22 Februari, juga bisa dimulai di tingkat kota,” ujarnya.

Yuzalmon mengatakan, setelah rekapitulasi di Kecamatan Latina, Selatan dan Payakumbuh Barat dilakukan kemarin (16/2), pada hari ini (17/2) akan dilakukan rekapitulasi di Payakumbuh Utara dan Payakumbuh Timur.

Dalam rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan di Payakumbuh Selatan, Lamposi Tigo Nagari, dan Payakumbuh Barat, tadi malam (16/2), hanya saksi Riza-Erwin yang teken berita acara.

Sedangkan saksi dua paslon lainnya, dikabarkan ada yang absen dan ada juga yang hadir, tapi menolak tanda tangan. “Iya, memang hanya satu paslon yang menandatangani. Tapi tak masalah, proses penetapan rekapitulasi, tetap bisa dilakukan kawan-kawan PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan),” kata Yuzalmon.