Pemerintah Dengarkan Keluhan Peternak Ayam Petelur, Ini Solusinya

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi peternak ayam menyarankan anggotanya untuk melakukan tindakan afkir (penyingkiran) ayam sekitar 15 persen. Menurut Presiden Peternak Layer Nasional Ki Musbar Mesdi, langkah ini diambil sebagai solusi sementara, menyusul perkembangan harga telur yang terus turun di tingkat peternak. 

Namun langkah ini menimbulkan konsekuensi potensi penurunan pasokan telur dari peternak pada Oktober 2018 hingga 20 persen. 

"Sejak awal September, saya sudah imbau agar segera melakukan afkir, daripada tersandera utang", ujar Ki Musbar Mesdi usai Bincang-bincang Agribisnis di Jakarta, Rabu (10/10/2018) kemarin. 

Musbar menambahkan, untuk menjaga keseimbangan pasokan, afkir difokuskan pada ayam-ayam produktif. 

“Dengan begitu, pasokan tetap bisa dijaga karena ayam-ayam yang belum dan mulai bertelur masih ada”, katanya. 

Permintaan telur diperkirakan mulai beranjak naik menjelang akhir tahun, setelah sempat rendah karena memasuki masa bulan suro. Konsumsi telur pada Desember bisa naik sekitar 5-10% dibandingkan hari normal. 

Sebelumnya asosiasi peternak ayam layer mengeluhkan melonjaknya harga jagung dan pakan ternak, yang membuat terdongkraknya biaya pokok produksi (BPP) telur. 

"Harga telur di konsumen itu sekitar Rp 23-24 ribu per kg. Tapi di peternak dengan BPP Rp 21 ribu per kg hanya bisa jual Rp 15 ribu per kg”, ungkap Musbar.
 
Solusi Setelah Berdialog dengan Peternak

Merespon keluhan peternak ayam petelur, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita, bersama Direktur Pakan dan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak datang ke Blitar untuk mendengar langsung keluhan peternak di sentra produsen telur terbesar di Jawa Timur. 

Dalam dialog di Pendopo Kabupaten Blitar, 140 peternak yang hadir mengeluhkan penurunan harga telur di tingkat peternak karena kelebihan pasokan. Padahal pada saat yang sama biaya produksi juga tinggi akibat harga bibit ayam (Day Old Chicken/ DOC) dan pakan yang tinggi. 

Terkait upaya memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak, I Ketut meminta kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dapat memanfaatkan lahan-lahan pemerintah yang masih belum produktif untuk ditanami jagung.

"Penanaman jagung ini bisa juga dilakukan oleh BUMD, sehingga dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar," ucapnya. 

Menyikapi tentang adanya kelebihan pasokan telur saat ini, ia berpendapat bahwa hal ini semestinya ditanggapi dengan positif. Karena menurutnya lebih baik kelebihan pasokan daripada kekurangan.

Solusi paling nyata adalah dengan terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan ekspor, agar juga mendorong kerja sama pemasaran antara produsen telur ayam seperti Blitar dengan daerah lain, seperti yang sudah dilakukan dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Sementara mengenai tingginya harga bibit ayam, I Ketut membantah harga DOC mahal karena kelangkaan. Menurutnya, ada kemungkinan peternak melakukan order sendiri-sendiri dan dengan jumlah yang sedikit. Sehingga sulit untuk dilayani langsung dan akhirnya mendapatkan DOC dengan harga tinggi karena sudah dari tangan/pihak ketiga. Apalagi setelah dilakukan pengecekan harga DOC di tingkat pembibit masih standar normal. 

"Kami sarankan agar para peternak bersatu dalam wadah koperasi. Hal ini untuk memudahkan kami dalam memfasilitasi peternak untuk mendapatkan DOC secara langsung dari perusahaan pembibit (breeder/integrator), sehingga harganya standar normal", kata I Ketut dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/10/2018) lalu.