OJK Perkuat Kerjasama Pemerintah dan BI

INDUSTRY.co.id -

Bali - Otoritas Jasa Keuangan terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menyiapkan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Tentu saja kita tidak tinggal diam dengan situasi ini. Pemerintah, BI dan OJK telah menerbitkan bauran kebijakan jangka pendek dan menengah serta terus memantau perkembangan ekonomi yang terjadi, kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam materi diskusinya di Seminar Navigating Indonesias Economy in The Global Uncertainties di Bali, Rabu.

Dijelaskannya, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi impor seperti dengan menerapkan biodiesel B20, peningkatan PPh impor, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN, dan ekspansi KUR ke sektor pariwisata. Sementara Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti meningkatkan suku bunga acuan BI menjadi 5.75%, serta menyediakan FX swap dengan rate yang kompetitif, dan domestik NDF Non-deliverable forwards (NDF).

Sedangkan OJK juga telah mengeluarkan berbagai insentif kepada perbankan untuk pembiayaan kepada industri berorientasi ekspor dan industri barang substitusi impor, serta industri pariwisata. Termasuk di dalamnya revitalisasi LPEI, dan fasilitas pembiayaan pasar modal untuk 10 tempat wisata baru.

Wimboh juga mengatakan sektor jasa keuangan juga perlu bersiap diri menghadapi tekanan ekonomi global, karena meningkatnya suku bunga global berpotensi diikuti oleh kenaikan suku bunga domestik.

"Bank dan perusahaan pembiayaan perlu mengerahkan usaha ekstra untuk melakukan efisiensi. Sampai taraf tertentu hal ini akan mengurangi dampak kenaikan suku bunga pinjaman yang sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

OJK juga akan mempromosikan pendalaman pasar keuangan dengan meningkatkan sisi suplai dari sisi permintaan, serta infrastruktur yang mendukung.

"Melalui kerjasama yang baik dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, kami telah menetapkan strategi nasional pendalaman pasar keuangan. Dengan ini saya berharap pasar keuangan kita akan tumbuh kuat dan mengurangi ketergantungan aliran modal asing," katanya.

Wimboh menegaskan, kondisi Industri jasa keuangan saat ini sangat solid, yang didukung dengan data pemodalan yang cukup kuat, likuiditas yang baik, dan tingkat risiko yang terkendali. Rasio kecukupan modal perbankan terjaga di level 23%.

Demikian juga halnya dengan tingkat pemodalan perusahaan asuransi yang berada di atas threshold. Sementara itu likuiditas perbankan dalam kondisi yang cukup, "excess reserve" perbankan mencapai sekitar Rp518 triliun. Hal ini memberikan "buffer" yang cukup bagi sektor jasa keuangan untuk bertahan menghadapi tekanan.

Intermediasi sektor jasa keuangan juga menunjukkan tren yang meningkat. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 12,12% yoy dengan NPL yang cukup rendah yaitu sebesar 2,74%. Pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan pun cukup baik yaitu bertumbuh 5,82% dengan NPF sebesar 3,11%.

"Kami terus memonitor dan mengevaluasi perkembangan risiko kredit baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan untuk mencegah terjadinya krisis di sektor jasa keuangan," katanya.

Sementara itu, meskipun yield obligasi dalam Rupiah dalam tren meningkat, penggalangan dana di pasar modal tumbuh positif, mencapai sekitar Rp130 triliun (ytd), dengan sejumlah Rp20 triliun lainnya masih dalam "pipeline".