BI-OJK Serius Awasi Spekulan Valas yang Lemahkan Rupiah

Oleh : Hery Barus | Rabu, 05 September 2018 - 07:15 WIB

Ilustrasi Rupiah. (Foto: Barcroft Media)
Ilustrasi Rupiah. (Foto: Barcroft Media)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Bank Indonesia mengaku akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan untuk memelototi pembelian valas yang berdasarkan spekulasi dan tidak disertai dokumen jaminan (underlying) karena menjadi salah satu penyebab pelemahan rupiah yang pada Selasa ini mencapai batas psikologis baru di Rp14.900 per dolar AS.

Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Selasa (4/9/2018) , mengatakan pembelian valas dalam jumlah besar memang bisa saja karena kebutuhan. Namun Bank Sentral mensyaratkan agar pembeli valas menyertakan dokumen bukti (underlying) kepada bank untuk memenuhi kebutuhan valas itu.

Transaksi valas yang akan dipantau ketat BI dan diduga menjadi penyebab pelemahan rupiah adalah pembelian dalam jumlah besar, namun tanpa dokumen bukti sebagai "underlying".

"BI punya ketentuan pembelian dollar AS itu harus ada underlying-nya," ujar Perry.

"Kita harus membedakan antara pembelian yang sesuai kebutuhan dan memiliki 'underlying' (dokumen bukti) dengan pembelian yang lain," tambah Perry.

Ketentuan adanya dokumen bukti kebutuhan valas itu tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik.

Perry menyebutkan BI dan OJK sudah mengawasi aksi pembelian valas dalam jumlah besar ke perbankan sebelum timbul sentimen negatif akibat gejolak perekonomian di Turki dan Argentina. Hasil pengawasan saat itu, semua pembelian valas disertakan "underlying".

Saat ini, pelemahan rupiah, diakui Perry, sudah tidak wajar karena sangat tidak mencerminkan nilai fundamentalnya.

"Waktu itu tidak ada (yang membeli valas tanpa underlying), tetapi sekarang kami lakukan lagi," ujar Perry.

Perry belum mengungkapkan apakah Bank Sentral akan mengenakan sanksi terhadap pelaku aksi spekulasi tersebut atau terhadap bank yang tidak taat untuk meminta jaminan "underlying".

"Sekarang kami fokus menstabilkan nilai tukar, itu yang terus kami lakukan," ujar dia.

Perry menegaskan nilai tukar rupiah yang pada Selasa ini anjlok hingga ke Rp14.900 per dolar tidak wajar dan tidak seharusnya terjadi.

"Kalau hitung-hitungan fundamentalnya seharusnya tidak seperti kurs saat ini. Tidak selemah seperti ini," ujar Perry

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto Humas BUMN))

Rabu, 20 Maret 2019 - 08:04 WIB

Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan

Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyediaan bahan baku crude palm oil (CPO), Refined Bleached Deodorized…

Kerbau di persawahan

Rabu, 20 Maret 2019 - 07:38 WIB

Kementan tingkatkan pengawasan terhadap pemasukan daging kerbau asal India

Jakarta, Adanya pemberitaan di beberapa media online terkait kejadian kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di beberapa negara bagian di India, telah meningkatkan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 19 Maret 2019 - 21:30 WIB

Indonesia Posisi Kedua Sebagai Negara Dengan Optimisme Tinggi Terapkan Industri 4.0

Berdasarkan hasil riset McKinsey, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan optimisme tertinggi dalam menerapkan industri 4.0, yakni 78%.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Maret 2019 - 21:06 WIB

INDI 4.0 Jadi Acuan Kemenperin Ukur Kesiapan Industri Masuk Era Digitalisasi

Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0 khususnya lima sektor yang telah menjadi prioritas berdasarkan peta jalan Making Indonesia…

Kemen Kominfo

Selasa, 19 Maret 2019 - 19:33 WIB

Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme

Jakarta-Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019.…