KLHK Buru Cukong Pembalak Liar Hutan Lindung Pelalawan

Oleh : Irvan AF | Rabu, 08 Februari 2017 - 06:23 WIB

Ilustrasi perambahan hutan untuk kebun sawit. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Ilustrasi perambahan hutan untuk kebun sawit. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Pekanbaru - Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Sumatera menelusuri cukong atau pemodal pembalakan liar hutan Suaka Margastwa Kerumutan Pelalawan.

"Dari keterangan tersangka dia (cukong) di Jambi. Ini kita sedang lacak bersama tim kita di Jambi," kata Kepala BPPH Wilayah II Sumatera, Eduwar Hutapea di Pekanbaru, seperti dikutip Antara, Selasa (7/2/2017).

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama dengan BPPH Wilayah II Sumatera menggerebek lokasi pembalakan liar di kawasan hutan Suaka Margastwa Kerumutan, Pelalawan akhir Januari 2017 silam.

Hasilnya petugas menyita 100 meter kubik kayu gelondongan jenis Meranti senilai lebih setengah miliar rupiah.

Selain itu, turut diamankan seorang pelaku berinisial Qm, yang merupakan koordinator aksi pembalakan liar itu.

Hasil gelar perkara, Qm (34) yang merupakan warga Jambi itu ditetapkan sebagai tersangka.

Dari keterangan tersangka, terdapat puluhan orang yang melakukan pembalakan liar di wilayah SM Kerumutan.

Mereka semua berasal dari Jambi. Mereka juga dikerahkan oleh seorang cukong dari wilayah tersebut.

Pada saat penangkapan, petugas sempat kesulitan karena para pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan hanya berhasil menciduk Qm.

Eduwar mengatakan saat ini tim BPPH Wilayah II Sumatera yang meliputi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat masih terus berusaha melacak cukong tersebut. Berdasarkan barang bukti dan keterangan tersangka, dia mengaku cukup yakin melacak cukong dimaksud.

Hanya saja, ia mengakui bahwa pihaknya harus jeli dan berhati-hati karena antara cukong dan Qm selaku koordinator membutuhkan bukti kuat.

Dia menuturkan sistem yang digunakan pembalak liar yakni komunikasi secara informal dan lisan akan sulit untuk dibuktikan. Hingga kini, ia mengaku masih belum mengetahui persis gambaran cukong itu.

"Justru karena belum, barang bukti permulaan dan keterangan kita pegang. Nanti kalau sudah jelas siapa tentu kita tetapkan sebagai DPO," urainya.

Pembalakan liar masih menjadi persoalan akut di Provinsi Riau. Dalam catatan Antara, pembalakan liar di Kerumutan berulang kali terjadi.

Selama ini proses hukum yang dilakukan baik kepolisian maupun KLHK belum menyentuh pemoda besar dan baru menjerat "orang suruhan".

Padahal, pembalakan merupakan awal dari aktivitas perambahan hingga dampak terburuk adalah kebakaran hutan dan lahan.

Terakhir lahan yang terbuka akan ditanami sawit oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya keberadaan hutan dan satwa dilindungi terus terancam.(iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Inarno Djayadi Dirut BEI (Foto Tribunnews)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:15 WIB

BEI Bakal Percepat Periode Penyelesaian Transaksi Bursa Jadi T Plus Dua

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempercepat periode penyelesaian (settlement) transaksi bursa dari T+3 menjadi T+2. Itu artinya, penyelesaian transaksi saham hingga penyerahan barang…

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:03 WIB

Gelombang Ekstrem Masih Terjadi Seminggu ke Depan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan gelombang laut dengan ketinggian 2,5 meter hingga empat meter atau dalam kategori ekstrem dan berbahaya masih akan terjadi dalam…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:58 WIB

DirjenPAS Akui Kejadian di Lapas Sukamiskin Masalah Serius

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin,…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:54 WIB

DirjenPas Akui Fasilitas Tak Standar di Lapas Sukamiskin

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya fasilitas bagi narapidana korupsi yang tidak sesuai standar di Lembaga…

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:45 WIB

Pekan Lalu, Indeks Harga Saham Gabungan Terkoreksi 1,2%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan 1,2% ke posisi 5.872,78 sepanjang pekan lalu (16-20 Juli 2018) dibandingkan posisi pada akhir pekan sebelumnya…