"Pemerintah Seharusnya Beri Insentif Energi Bersih"
Oleh : Irvan AF | Selasa, 31 Januari 2017 - 13:50 WIB

PLTP Lahendong milik PT Pertamina Geothermal Energy di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, memiliki kapasitas 2x20 MW dengan total investasi sebesar US$282,07 juta. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
INDUSTRY.co.id, Denpasar - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal termasuk bagi operator geotermal karena pengembangan energi bersih itu masih belum tergarap optimal.
"Faktor kendala finansial dan regulasi sering membuat operator geotermal enggan untuk melakukan investasi di pembangkit geotermal," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi dan media briefing terkait pengembangan energi bersih dan inklusif di Denpasar, Selasa (31/1/2017).
Menurut dia, selama ini subsidi lebih banyak terkuras untuk energi fosil yang terbatas jumlahnya padahal geotermal di Indonesia sangat melimpah.
Minimnya perbankan yang turut membiayai pengembangan geotermal karena tingkat risiko yang tinggi juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Selain alasan finansial, operator kerap terbentur dengan regulasi khususnya menyangkut regulasi bidang kehutanan, mengingat eksplorasi panas bumi atau geotermal dilarang dilakukan di daerah hutan.
Khususnya di hutan lindung padahal, lanjut dia, sumber geotermal banyak ditemukan di area hutan lindung sehingga kendala itu perlu diatasi.
Harapannya operator panas bumi seperti Pertamina dapat mewujudkan sumber energi baru terbarukan tersebut apalagi, kata dia, potensi geotermal di Indonesia mencapai 40 persen, salah satu yang terbesar di dunia.
Selain kepada Pertamina, pemerintah juga diharapkan memberikan insentif subsidi kepada PLN untuk mengembangkan energi bersih untuk pembangkit listrik.
Ia mengimbau agar pemerintah memasok PLN dengan sumber energi bersih minimal dengan gas atau mengembangkan pembangkit kecil seperti berbasis air, angin bahkan sampah.
"Padahal sumber energi bersih sangat banyak. Oleh karena itu pemerintah seharusnya melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang punya potensi menerapkan energi bersih," lanjutnya.(ant)
Baca Juga
Bauran Energi Terbarukan Baru 8 Persen, Kadin Minta Pemerintah Perbaiki…
CAP Gandeng Total Solar untuk Hasilkan Energi Terbarukan
Tinjau Biorefinery Plaju, Menteri Jonan: Pemerintah Dorong Energi…
Sejak September 2018, Kebijakan B20 Hemat Impor Solar Hingga US$…
Rampung Dalam Enam Bulan, Rail Test B20 Berikan Hasil Positif
Industri Hari Ini

Selasa, 19 Februari 2019 - 19:35 WIB
Lewat INDI 4.0, Kemenperin Pantau Kesiapan Perusahaan Manufaktur Menuju Industri Keempat
Kementerian Perindustrian gencar melakukan sosialiasi kepada para pelaku industri manufaktur di Indonesia mengenai indikator penilaian penerapan teknologi industri 4.0atau Indonesia Industry…

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:38 WIB
Segera Hadir di Indonesia, Ini Kelebihan Vivo V15
Vivo mulai memperkenalkan V15 sebagai V-Series terbaru dengantaglineGo Up yang segera hadir di pasar Indonesia dalam waktu dekat.

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:27 WIB
Serikat Pekerja Pertamina: Ada Enam Hal Dibalik Gejolak Harga Avtur
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) hari ini menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:24 WIB
Usung Konsep Eco Living, PGV Sediakan Kawasan Untuk Lahan Terbuka dan Nursery
Gaya hidup ramah lingkungan (eco living) bukan hanya menjadi tren baru di dunia. Akan tetapi, gaya hidup ini sudah menjadi kebutuhan, lantaran diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup. Bagi…

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:11 WIB
Menpan RB, SAKIP Wilayah III Berhasil Hemat Rp 6,9 Triliun
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Drs. Syafruddin M.S.i mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah…
Komentar Berita