"Pemerintah Seharusnya Beri Insentif Energi Bersih"

Oleh : Irvan AF | Selasa, 31 Januari 2017 - 13:50 WIB

PLTP Lahendong milik PT Pertamina Geothermal Energy di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, memiliki kapasitas 2x20 MW dengan total investasi sebesar US$282,07 juta. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
PLTP Lahendong milik PT Pertamina Geothermal Energy di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, memiliki kapasitas 2x20 MW dengan total investasi sebesar US$282,07 juta. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

INDUSTRY.co.id, Denpasar - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal termasuk bagi operator geotermal karena pengembangan energi bersih itu masih belum tergarap optimal.

"Faktor kendala finansial dan regulasi sering membuat operator geotermal enggan untuk melakukan investasi di pembangkit geotermal," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi dan media briefing terkait pengembangan energi bersih dan inklusif di Denpasar, Selasa (31/1/2017).

Menurut dia, selama ini subsidi lebih banyak terkuras untuk energi fosil yang terbatas jumlahnya padahal geotermal di Indonesia sangat melimpah.

Minimnya perbankan yang turut membiayai pengembangan geotermal karena tingkat risiko yang tinggi juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Selain alasan finansial, operator kerap terbentur dengan regulasi khususnya menyangkut regulasi bidang kehutanan, mengingat eksplorasi panas bumi atau geotermal dilarang dilakukan di daerah hutan.

Khususnya di hutan lindung padahal, lanjut dia, sumber geotermal banyak ditemukan di area hutan lindung sehingga kendala itu perlu diatasi.

Harapannya operator panas bumi seperti Pertamina dapat mewujudkan sumber energi baru terbarukan tersebut apalagi, kata dia, potensi geotermal di Indonesia mencapai 40 persen, salah satu yang terbesar di dunia.

Selain kepada Pertamina, pemerintah juga diharapkan memberikan insentif subsidi kepada PLN untuk mengembangkan energi bersih untuk pembangkit listrik.

Ia mengimbau agar pemerintah memasok PLN dengan sumber energi bersih minimal dengan gas atau mengembangkan pembangkit kecil seperti berbasis air, angin bahkan sampah.

"Padahal sumber energi bersih sangat banyak. Oleh karena itu pemerintah seharusnya melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang punya potensi menerapkan energi bersih," lanjutnya.(ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Februari 2019 - 19:35 WIB

Lewat INDI 4.0, Kemenperin Pantau Kesiapan Perusahaan Manufaktur Menuju Industri Keempat

Kementerian Perindustrian gencar melakukan sosialiasi kepada para pelaku industri manufaktur di Indonesia mengenai indikator penilaian penerapan teknologi industri 4.0atau Indonesia Industry…

Vivo V15

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:38 WIB

Segera Hadir di Indonesia, Ini Kelebihan Vivo V15

Vivo mulai memperkenalkan V15 sebagai V-Series terbaru dengantaglineGo Up yang segera hadir di pasar Indonesia dalam waktu dekat.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu lakukan aksi demo terkait harga avtur

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:27 WIB

Serikat Pekerja Pertamina: Ada Enam Hal Dibalik Gejolak Harga Avtur

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) hari ini menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Assistant Vice President Marketing Podomoro Golf View, Alvin Andronicus

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:24 WIB

Usung Konsep Eco Living, PGV Sediakan Kawasan Untuk Lahan Terbuka dan Nursery

Gaya hidup ramah lingkungan (eco living) bukan hanya menjadi tren baru di dunia. Akan tetapi, gaya hidup ini sudah menjadi kebutuhan, lantaran diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup. Bagi…

MenPAN RB Syarifuddin .memberikan keterangan Pers Usai memberikan SAKIP di Makasar Hari ini

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:11 WIB

Menpan RB, SAKIP Wilayah III Berhasil Hemat Rp 6,9 Triliun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Drs. Syafruddin M.S.i mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah…