Menkeu Tekankan Terus Jaga Sisi Pembiayaan dalam APBN

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya untuk terus menjaga sisi pembiayaan dalam APBN 2018 dengan mengelola penerbitan Surat Berharga Negara agar tidak terdampak oleh gejolak global.

"Situasi hari ini memang sesuatu yang harus terus kita monitor secara sangat cermat," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (9/5/2018)

Sri Mulyani mengatakan situasi pembiayaan melalui Surat Berharga Negara saat ini dalam kondisi baik dan sudah banyak penyerapan dana yang dilakukan dari lelang rutin Surat Utang Negara, Sukuk Negara maupun obligasi valas sejak awal tahun.

Namun, menurut dia, dalam menghadapi ketidakpastian pelaku pasar terkait membaiknya kondisi perekonomian di AS, pemerintah mencoba untuk memahami minat maupun tingkah laku investor di pasar saham maupun obligasi negara.

Hal ini perlu dilakukan agar investor yang berminat menanamkan modal di bursa efek maupun Surat Berharga Negara bukan merupakan pelaku musiman yang sewaktu-waktu pergi apabila kondisi ekonomi Indonesia dirasakan kurang baik.

"Tentu kita harus perhatikan secara detail mereka yang menjadi 'bonds holder' kita jangka panjang dan mereka yang akan mencoba mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek dalam situasi sekarang ini," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga terus menyakinkan para investor bahwa fundamental ekonomi dalam keadaan baik yang terlihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2018 maupun defisit anggaran yang masih di bawah kisaran dua persen terhadap PDB.

Meski demikian, pemerintah juga mempunyai opsi lain untuk mengamankan pembiayaan, yaitu melalui pendanaan program yang sudah disepakati dari lembaga multilateral serta penambahan modal melalui "private placement".

"'Private placement' sebagai salah satu alternatif apabila 'market' dalam situasi yang tidak rasional. Tidak rasional dalam arti mereka meminta 'rate' yang sangat ekstrem tinggi, yang tidak bisa dijustifikasi dari fundamental plus 'appetite risk' yang bisa kita akomodasi," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah tidak menyerap dana dari lelang rutin lima seri Surat Utang Negara pada Selasa (8/5) dengan penawaran yang masuk hanya mencapai Rp7,18 triliun, padahal lelang rutin ini dilakukan untuk menyerap dana dengan target indikatif awal sebesar Rp17 triliun.

Salah satu alasan pemerintah tidak menerima semua penawaran yang disampaikan peserta lelang adalah karena imbal hasil yang disampaikan investor relatif di luar kewajaran yang dapat diterima.

Namun, pemerintah menyakinkan kondisi kas dalam keadaan aman apalagi realisasi penerbitan Surat Berharga Negara neto hingga awal Mei 2018 telah mencapai 45 persen dari target. (Ant)