KKDO Tolak Keberadaan Aplikator sebagai Perusahaan Jasa Angkutan

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 05 April 2018 - 13:51 WIB

Koalisi Kesejahteraan Driver Online Indonesia (KKDO Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi pengemudi online menolak adanya upaya menjadikan perusahaan aplikator sebagai perusahaan jasa angkutan
Koalisi Kesejahteraan Driver Online Indonesia (KKDO Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi pengemudi online menolak adanya upaya menjadikan perusahaan aplikator sebagai perusahaan jasa angkutan

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Koalisi Kesejahteraan Driver Online Indonesia (KKDO Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi  pengemudi online  menolak adanya upaya menjadikan perusahaan aplikator sebagai perusahaan jasa angkutan

“ Dengan dijadikannya perusahaan aplikator sebagai perusahaan jasa angkutan, prinsip kemitraan akan hilang, yang terjadi adalah prinsip buruh dan majikan. Kami driver online individu yang  memiliki aset sendiri, kendaraan sendiri dan menjunjung ekonomi kerakyatan,” kata Ketua Umum Aliansi Driver Online (ADO), Yansen Wage dalam Deklarasi Koalisi Kesejahteraan Driver Online Indonesia (KKDO), di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang menunggu keputusan dari pihak aplikator mengenai tarif ojek online. “Pemerintah dalam hal ini kurang memiliki peran dan hanya memediasi saja. Karena ini kami memperjuangkan payung hukum komprehensif untuk melindungi usaha transportasi daring dan profesi pengemudi daring,” pungkasnya

Selain itu, KKDO mendorong terwujudnya ekonomi kerayaktan, dan merencanakan, melaksanakan serta mengawasai terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian pengemudi daring.

Ia menambahkan, bila pemerintah tidak sanggup membuat payung hukum komprehensif maka libatkanlah KKDO.

KKDO terbentuk dari beberapa organisasi komunitas seperti, ADO, APPLIKAN, FKPO Indonesia, Kalongers, PAS Indonesia, Radin Inten Family, RNPO Indonesia dan Turbo Bandung Raya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah ihaknya akan berusaha untuk menampung aspirasi terkait PM No.108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

PM 108/2017 akan berusaha untuk menampung aspirasi bahwasanya keberadaan daripada koperasi atau badan usaha itu sebaiknya tidak ada. Dan aplikator itu juga sebagai perusahaan transportasi agar kontrol itu berjalan dengan baik.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank Indonesia

Jumat, 15 Februari 2019 - 21:00 WIB

Utang Luar Negeri Naik Menjadi Rp5.312 Triliun

Utang luar negeri Indonesia naik 6,9 persen secara tahun ke tahun pada akhir triwulan IV 2018 menjadi 376,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5.312 triliun (asumsi kurs Rp14.100 per dolar…

Ilustrasi Nyamuk Demam Berdarah

Jumat, 15 Februari 2019 - 20:40 WIB

Hati-Hati! Anak yang Terinfeksi Kedua Kali oleh Virus Dengue dapat Berakibat Fatal

Jumlah kasus DBD tertinggi di Indonesia terjadi di Jawa Timur, yakni2.657kasus dan47 orang diantaranya meninggal dunia.

CEO &Founder; Pintro Syarif Hidayat

Jumat, 15 Februari 2019 - 20:37 WIB

Pintro Hadirkan Platform Digital Layanan Pendidikan Terintegrasi

Satu lagi platform aplikasi berbasis pendidikan turut meramaikan dunia pendidikan tanah air yaitu Pintro. Pintro merupakan platform digital aplikasi sistem tata kelola administrasi dan manajemen…

BMW Indonesia Gelar BMW Exhibition

Jumat, 15 Februari 2019 - 20:02 WIB

BMW Indonesia Gelar BMW Exhibition Hadirkan Program Khusus

BMW Indonesia menggelar BMW Exhibition selama 3 hari pada tanggal 15-17 Februari 2019 di Plaza Senayan Atrium. Beberapa program khusus diperkenalkan lebih luas seperti program khusus Drive to…

All New Suzuki Ertiga

Jumat, 15 Februari 2019 - 19:03 WIB

Terbukti Makin Diminati, Suzuki Tambah Fitur All New Ertiga

Untuk terus memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen akan kendaraan multiguna yang modern, All New Ertiga kini tampil lebih menarik dengan beberapa perubahan signifikan.