Sejumlah Kecemasan Bila Kran Impor Gandum Dibuka Lebar

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santoso mencemaskan impor komoditas gandum yang terus meningkat ke Indonesia karena gandum tidak bisa diproduksi secara domestik sehingga dapat menimbulkan ketergantungan impor yang tidak sehat.

"Indonesia sekarang sudah menjadi negara pengimpor gandum terbesar di dunia, melampaui Mesir," kata Dwi Andreas Santoso dalam diskusi tentang tata kelola di Jakarta, Selasa (20/3/2017)

Menurut dia, peningkatan konsumsi gandum di Indonesia adalah sekitar 150.000 ton setiap tahun, sedangkan konsumsi beras menurun 200.000-300.000 ribu ton per tahun.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa proporsi gandum sebagai pangan pokok dalam negeri meningkat dari 21,0 persen pada 2015 menjadi 25,4 persen pada 2017.

Sementara itu, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menginginkan kebijakan terkait sektor pangan seperti jangan rawan diskriminasi sehingga dapat mempersulit importir kecil di Tanah Air.

Hizkia mencontohkan, dalam Peraturan Menteri Pertanian No 16/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura disebutkan bahwa para importir wajib menanam bawang putih sendiri dengan minimal produksi 5 persen dari jumlah yang diimpor dan produktivitas rata-rata 6 ton per hektare.

Dengan demikian, lanjutnya, importir kecil yang hanya mau impor 100 ton harus menyiapkan tanah minimal seluas 8.300 meter persegi untuk menghasilkan minimal 5 ton bawang putih hasil produksinya sendiri.

"Tentu saja regulasi seperti ini sulit dipenuhi oleh importir skala kecil. Yang bisa memenuhi siapa? Hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa," kata Hizkia Respatiadi.

Akibatnya, menurut dia, hanya perusahaan besar saja yang memperoleh linsensi impor sehingga kebijakan itu juga rawan disalahgunakan sebagai bentuk baru monopoli.

Ia mengingatkan bahwa tidak semua importir memiliki lahan seluas itu dan tidak semua kelompok tani memiliki lahannya sendiri.

"Regulasi yang membatasi jumlah pelaku usaha akan selalu berisiko menimbulkan praktek-praktek ilegal, seperti praktek penyelundupan dan praktek suap," ungkap Hizkia seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, kebijakan seperti untuk melakukan impor pangan selayaknya memperhatikan rekomendasi dari kementerian teknis sehingga tidak merugikan produksi pertanian, perkebunan, hingga kelautan dan perikanan yang telah dihasilkan di dalam negeri.

Anggota Komisi IV DPR Fauzih Amro di Jakarta, Senin (12/3), menginginkan dihapusnya regulasi yang dibuat untuk mengabaikan rekomendasi kementerian teknis.

Politisi Hanura itu berpendapat, salah satu contoh regulasi seperti itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 1 Tahun 2018. "Ini memotong rekomendasi kementerian teknis, sehingga Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti tidak dianggap," katanya.