Alex Noerdin Minta PP Gambut Direvisi karena Merugikan Masyarakat

Oleh : Herry Barus | Kamis, 21 Desember 2017 - 16:09 WIB

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (Foto Ist)
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Palembang-Pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah No.57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut karena merugikan masyarakat dan tidak menjamin kepastian bagi investor di bidang perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI).

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin ketika memberi sambutan pada Fokus Group Discussion (FGD) di bertema Rekonsiliasi pemahaman dan strategi untuk review dan implementasi PP 57/2016 jo.PP 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Palembang, kemarin.

Menurut Alex Noerdin masyarakat tidak diuntungkan dengan regulasi tersebut. Apalagi jika regulasi dikaitkan dengan berbagai aturan yang memberatkan petani dan pelaku usaha perkebunan dan HTI seperti aturan tinggi muka air 0,4 m serta pengalih-fungsian lahan budidaya menjadi lahan fungsi lindung yang artinya adalah pengurangan wilayah budidaya yang berdampak pada sosial-ekonomi masyarakat.

Menurut Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Sulsel) Edward Chandra, pihaknya juga terus mengupdate peta restorasi gambut dengan melakukan overlay pemetaan restorasi kawasan gambut dengan peta yang dimiliki pihak perkebunan dan HTI.

Hal itu, kata Gubernur karena peta indikatif yang dipergunakan Badan Restorasi Gambut (BGR) banyak kontroversi dan masih perlu diverifikasi di lapangan.

Ketidakakuratan peta akan merugikan masyarakat kecil dan perusahaan yang mana apabila sudah masuk dalam peta indikatif restorasi tersebut maka lahan dan kawasan tersebut wajib di restorasi dan dilindungi. Karena itu perlu pemetaan yang lebih akurat, kata Alex Nurdin.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum mengatakan, penerbitan satu regulasi harus mempunyai kajian akademis, menguntungkan semua pihak, cermat dan tidak bernuansa politis. Hal itu agar regulasi memberi manfaat, keadilan, dan ketertiban bagi semua pihak. Lucu jika ada lahan yang bisa diptimalkan untuk kesejahteraan rakyat kemudian dilarang dimanfaatkan karena atas dasar kelestarian seperti masalah di lahan gambut ini

Dalam menyusun aturan, kata Joni perlu mengacu pada tiga pilar yakni aspek filosofis, yuridis dan sosiologis .

Secara filosofis, suatu aturan seharusnya mampu memberi bentuk perlindungan hukum kepada semua pihak. Disatu sisi PP memang menjamin perlindungan lingkungan, namun disisi lain tidak memberi kepastian berusaha bagi masyarakat dan dunia usaha yang hidup didalamnya. Padahal, pengelolaan gambut punya potensi ekonomi tinggi untuk mensejahterakan masyarakat, bagaimana mereka akan memenuhi penghidupannya jika lahan yang bisa mereka manfaatkan dilarang di pakai kata Joni.

Secara aspek yuridis, perlu dinilai apakah ada aturan-aturan yang lebih tinggi seperti UU yang dilanggar. Jika ini terjadi, misalnya PP itu berbenturan dengan UU investasi, aturan ini perlu direvisi. Perubahan peraturan atau bahkan perumusannya harus jelas naskah akademis yang menjadi dasar dari pembuatan peraturan terkait, misalnya dalam penentuan 0,4 sebagai batas harus jelas dari mana dasarnya, sedangkan aturan ispo saja mensyaratkan 0,6-0,8 m. Sepertinya masih terjadi perbedaan persepsi dan tujuan antar lembaga pemerintah seperti KLHK dengan perdagangan dan pertanian, apakah tidak ada komunikasi saat perumusan peraturan tersebut yang mengakomodir masing-masing sektor?, sahut Joni lebih lanjut.

Ketiga sosiologis yakni apakah masyarakat sudah siap. Kalau kenyataan masyarakat belum siap sebaiknya aturan itu tidak perlu dilanjutkan apalagi dipaksakan. Data Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa, total investasi industri hulu dan hilir usaha kehutanan dan investasi industri hulu dan hilir usaha perkebunan dibiayai oleh pinjaman dalam negeri senilai Rp 83,75 triliun dan luar negeri senilai Rp 193,57 triliun, bagaimana nasib pembayaran pinjaman ini dengan ketidakpastian iklim investasi dengan adanya PP Gambut ini. Hal ini akan menjadi kredit macet yang mendorong rating investasi ke arah negatif. Masalah lain yang krusial dari PP gambut ini adalah potensi ribuan PHK tenaga kerja, sektor lain yang hidup dari industri ini akan sangat berdampak besar. Peraturan yang menghambat dalam pembangunan ekonomi seharusnya harus di amandemen atau di revisi.

Joni juga menilai, revisi PP No.57/2016 perlu dilakukan karena tidak mempunyai azas dan tujuan yang jelas. Dalam suatu penyelengaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab (Good Governance) transparansi terkait azas dan tujuan harus diungkapkan secara jelas untuk memberi rasa keadilan, manfaat dan ketertiban

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketum Gerindra Prabowo Subianto (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 11:20 WIB

Ketum Gerindra Prabowo Subianto Kantongi Tiket Capres 2019

Partai Gerindra menyebut ketua umumnya, Prabowo Subianto, telah memperoleh "tiket" menjadi calon presiden RI dari seluruh partai koalisi.

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Lampung, Muhammad Kadafi

Selasa, 17 Juli 2018 - 11:18 WIB

Kadin Lampung Tawarkan Pembentukan Tim Percepatan Bandara Internasional Radin Inten II

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung (Pemprov) menawarkan pembentukan Tim Percepatan Internasional Bandara Radin Inten II kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Official store Unilever Indonesia di Bukalapak

Selasa, 17 Juli 2018 - 11:13 WIB

Bukalapak Luncurkan Official Store Unilever Indonesia

Bukalapak sebagai online marketplace terbesar di Indonesia, hari ini meluncurkan Official Store Unilever Indonesia. Para pengguna produk Fast Moving Consumer Goods atau FMCG dari brand ternama,…

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated

Selasa, 17 Juli 2018 - 10:56 WIB

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Akan Komisioning Launcher Gantry untuk Erection Steel Box Girder

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated akan menggunakan launcher gantry sebagai alat erection steel box girder. Sebelumnya, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) selaku pengelola Jalan Tol…

Aplikasi MAXStream Telkomsel (Foto Ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 10:55 WIB

Diunduh Lebih dari 4 Juta Kali dalam Sebulan, MAXstream Hadirkan Mobile Digital Experience

Telkomsel sebagai Licensed Mobile Broadcaster Piala Dunia 2018, telah berhasil menghadirkan rangkaian acara pesta sepakbola terbesar di dunia tersebut khusus bagi pelanggannya melalui aplikasi…