PP 57/2016 Regulasi Menakutkan Bagi Investasi

Oleh : Herry Barus | Jumat, 08 Desember 2017 - 14:21 WIB

Tanah Gambut (Ali Fahmi / jurnalbumi)
Tanah Gambut (Ali Fahmi / jurnalbumi)

INDUSTRY.co.id - Bogor-Peraturan Pemerintahan (PP) tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang tertuang dalam PP 71/2014 jo.PP 57/2016 masih menjadi regulasi yang menakutkan bagi investor ditengah kerja keras pemerintah Jokowi-JK untuk meningkatkan infrastruktur untuk menarik investor.

Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional Refleksi Kebijakan Pengelolan Lahan Basah Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) di Bogor, Kamis (7/12/2017)

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Riyanto mengingatkan, pemerintah perlu bersikap rasional dalam penerbitan regulasi agar tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan.

Apa gunannya membangun infrastruktur jika regulasi yang ada justru membuat para investor ketakutan. Pemerintah harus rasional untuk melihat bahwa PP ini belum menjadi instrumen yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dan konservasi secara simultan, kata Riyanto.

Riyanto mengungkapkan, tujuan regulasi ini untuk menurunkan bencana kebakaran lahan dan hutan (karhutla). Kalau melihat tujuan, seharusnya yang perlu diatur adalah manajamen penanggulangan kebakaran.

Riyanto menganalogikan bahwa pompa bensin yang berada di kawasan umum justru lebih mempunyai risiko kebakaran yang tinggi dan dampak yang luar biasa dibanding hutan. Hanya saja, karena ada manajemen yang baik, berbagai persoalan itu bisa diatasi dengan tingkat pengawasan yang nyaris sempurna.

Seharusnya pemerintah mempunyai manajemen yang baik terkait pengelolaan lahan gambut agar tidak mengganggu kepentingan investasi yang sudah berjalan.

Aturan yang tidak pro investasi ini, tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama jika banyak lahan gambut diubah menjadi fungsi lindung.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dampak ekonomi, aturan dalam PP 57 berdampak langsung pada pengurangan luasan lahan dan penyediaan bahan baku. Ini berdampak pada perekonomian secara makro serta memberikan konsekuensi sosial yang sifgnikan terhadap pengangguran karena pemutusan hubungan kerja.

Pada industri sawit, aturan ini berdampak pada penurunan tenaga kerja sebanyak 1.116.170 jiwa, penurunan pendapatan masyarakat sekitar 15 Rp triliun, penurunan PDB Nasional senilai Rp 46 triliun dan penurunan output nasional sejumlah Rp 76,5 triliun. Padahal disisi lain industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 5,3 juta jiwa serta menghidupi lebih dari 21 juta orang.

Sedangkan terhadap Hutan Tanaman Industri, PP 57 mengakibatkan penurunan produksi kayu sebagai bahan baku industri dan kertas sebesar 26,46 juta m3 kayu. Jika dirupiahkan mencapai Rp 76 triliun serta jumlah tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencahariannya mencapai 610 ribu jiwa. Bisa dibayangkan jika PP direalisasikan betapa besar ancaman ekonomi, sosial dan investasi yang akan menjadi kenyataan.

Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB Dr Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, banyak regulasi yang tidak sinkron dengan kebutuhan negara ini. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari para pembuat kebijakan.

Kebijakan seperti ini berbahaya karena membuat arah pembangunan negara menjadi tidak jelas karena tumpang tindih kata dia. aturan,

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Inarno Djayadi Dirut BEI (Foto Tribunnews)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:15 WIB

BEI Bakal Percepat Periode Penyelesaian Transaksi Bursa Jadi T Plus Dua

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempercepat periode penyelesaian (settlement) transaksi bursa dari T+3 menjadi T+2. Itu artinya, penyelesaian transaksi saham hingga penyerahan barang…

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:03 WIB

Gelombang Ekstrem Masih Terjadi Seminggu ke Depan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan gelombang laut dengan ketinggian 2,5 meter hingga empat meter atau dalam kategori ekstrem dan berbahaya masih akan terjadi dalam…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:58 WIB

DirjenPAS Akui Kejadian di Lapas Sukamiskin Masalah Serius

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin,…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:54 WIB

DirjenPas Akui Fasilitas Tak Standar di Lapas Sukamiskin

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya fasilitas bagi narapidana korupsi yang tidak sesuai standar di Lembaga…

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:45 WIB

Pekan Lalu, Indeks Harga Saham Gabungan Terkoreksi 1,2%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan 1,2% ke posisi 5.872,78 sepanjang pekan lalu (16-20 Juli 2018) dibandingkan posisi pada akhir pekan sebelumnya…