YLKI 41 Persen Konsumen Kecewa Layanan Transportasi Online

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 03 Oktober 2017 - 10:08 WIB

Ketua YLKI Tulus Abadi (paling kanan) bersama Direktur Network & IT Solution Zulhelfi Abidin (keempat dari kanan) dan Direktur Consumer Service Telkom Mas'ud Khamid (kedua dari kanan)
Ketua YLKI Tulus Abadi (paling kanan) bersama Direktur Network & IT Solution Zulhelfi Abidin (keempat dari kanan) dan Direktur Consumer Service Telkom Mas'ud Khamid (kedua dari kanan)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, sebanyak 41 persen responden mengaku pernah dikecewakan oleh transportasi online. Angka ini berdasarkan survei terhadap warga di Jabodetabek terkait pelayanan transportasi online.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan ada 13 poin kekecewaan konsumen itu terhadap pelayanan transportasi online, di antaranya pengemudi meminta pesanan dibatalkan, sulitnya mendapatkan driver dan pembatalan sepihak dari pengemudi.

"Pengemudi minta dibatalkan atau cancel sebanyak 22,3 persen, sulit mendapatkan pengemudi 21,19 persen dan pembatalan sepihak 16,22 persen," kata Tulus

Selanjutnya kekecewaan lainnya, yaitu aplikasi map rusak atau error 13,11 persen, plat nomor tidak sama dengan kendaraan yang dibawa 12,6 persen, pengemudi tidak datang 6,34 persen, kondisi kendaraan kurang baik 6,04 persen.

"Jadi tidak semua kendaraan baik, saya juga pernah ngalami mobilnya sangat tidak nyaman," imbuhnya.

Kemudian, pengemudi tidak jujur dengan konsumen 5,3 persen, pengemudi memulai perjalanan sebelum bertemu dengan pelanggan 4,97 persen, pengemudi ugal-ugalan 4,73 persen, kendaraan bau asap rokok 4,61 persen, pengemudi tidak mau diberi tahu 2,89 persen, pengemudi merokok saat berkendaraan 0,75 persen.

Selain itu, dia menambahkan pengaduan transaksi online di YLKI ada diurutan ke tiga, artinya pengaduan tersebut sangat tinggi. Menurutnya di dalam transportasi online yang paling mengkhawatirkan adalah perlindungan data pribadi konsumen.

Oleh karena itu, seharusnya yang mengatur esensitas transportasi berbasis daring bukan hanya Kementerian Perhubungan tapi juga Kemenkoinfo. Kemenkominfo mestinya dapat mengatur perlindungan data pribadi konsumen pada transportasi online agar tidak disalahgunakan.

"Kita tidak tahu data kita digunakan untuk apa disalahgunakan untuk apa atau bisnis apa. Bisnis yang paling menguntungkan itu bisnis data pribadi," jelas Tulus

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Utang Luar Negeri

Selasa, 17 Juli 2018 - 16:11 WIB

BI Rilis Utang Luar Negeri Indonesia Per Mei Sebesar Rp 5.155,6 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Selasa, 17 Juli 2018 - 16:04 WIB

Industri Manufaktur Dongkrak Ekspor RI ke Australia

Industri manufaktur berperan besar dalam mendongkrak peningkatan nilai ekspor Indonesia, salah satunya ke negara tujuan seperti Australia.

WK Migas

Selasa, 17 Juli 2018 - 15:58 WIB

Kementerian ESDM Tandatangani 3 Kontrak Gross Split Hasil Penawaran Wilayah Kerja Migas 2018

Kementerian Energi dan Sumber dan Sumber Daya Mineral kembali melakukan penandatanganan kontrak bagi hasil Gross Split hasil penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas tahun 2018 yang dilaksanakan di…

Menhub Budi Karya Sumadi

Selasa, 17 Juli 2018 - 15:40 WIB

Menhub: Biaya Perbaikan Jalan Capai Rp 43 Triliun Pertahun

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini masih banyak truk kelebihan muatan dan ukuran beroperasi di jalanan sehingga menyebabkan jalan rusak.

Memasuki era revolusi industry 4.0 hampir segala sektor terdigitalisasi. Hal itu pula yang melatarbelakangi platform GazEgaz.com

Selasa, 17 Juli 2018 - 15:20 WIB

GazEgaz Hadir Sebagai Platform Industri Energi dan Pertambangan

Memasuki era revolusi industry 4.0 hampir segala sektor terdigitalisasi. Hal itu pula yang melatarbelakangi platform GazEgaz.com