Penyidik KPK Cek Fisik Helikopter AW-101

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan fisik Helikopter Agusta Westland (AW)-101 dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter VVIP di Skadron Teknik 021 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (24/6/2017)

Pemeriksaan oleh penyidik KPK itu didampingi oleh Wakil Komandan Pusat POM TNI Laksma TNI Totok S serta Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Fadjar Prasetyo.

Setiap bagian heli tersebut tak luput dari pengecekan. Mulai dari bagian atas, samping, bawah, hingga bagian kabin hingga kokpit heli dicek dan difoto oleh penyidik KPK.

Dalam kasus helikopter AW-101, penyidik POM TNI telah menetapkan lima tersangka. Tiga di antaranya terlebih dulu ditetapkan, yakni Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; dan Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.

Menyusul kemudian Kolonel Kal FTS berperan sebagai WLP; dan Marsda SB, sebagai asisten perencana Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/8) mengatakan selain koordinasi pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang menjadi kewenangan POM TNI, KPK juga melakukan koordinasi untuk pemeriksaan cek fisik helikoper angkut AW-101 itu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Selain itu, kata Febri, dalam penyidikan kasus tersebut, KPK juga sedang mendalami saksi-saksi terkait aliran dana pada saat proses pengadaan helikopter angkut AW-101.

KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka pertama dari swasta. Irfan diduga meneken kontrak dengan AW (Augusta Westland), perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, senilai Rp 514 miliar. Namun, dalam kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.

Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (Ant)